SANCAnews.id

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dalam program Gagas RI di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/11/2023). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

SANCAnews.id – Calon Presiden (Capres) RI nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan memprakarsai ibu kota permanen NKRI di DKI Jakarta.

Menurut Anies, saat ini Indonesia membutuhkan pemerataan pertumbuhan di banyak lokasi, tidak hanya di satu tempat.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023), menjawab pertanyaan wartawan.

Menurutnya, pembangunan di satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, kata dia, dirinya dan Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presidennya, telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru.”

“Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya, dikutip Kompas.com.

Menurut dia, anggaran yang biayanya hanya disiapkan untuk satu tempat saja, perlu dikembangkan untuk pengerjaan di banyak tempat.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut akan menginisiasi bahwa ibu kota negara Indonesia tetap berada di Jakarta jika PKS menang.

"Kami berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kami akan menginisiasi bahwa Ibu Kota Negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski demikian, ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN.

Tetapi, nantinya setelah pembangunan selesai, pihaknya akan mengubah fungsi IKN menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku. (kompas)

Jokwi kereta cepat Jakarta-Bandung

SANCAnews.id – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membantah tudingan aliran dana transaksi Kereta Cepat Jakarta Bandung atau WHOOSH masuk dan dikuasai bank asal China.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan seluruh transaksi keuangan KCIC dilakukan di Indonesia. KCIC juga telah menjalin kerja sama dengan perbankan nasional di Tanah Air. Sedangkan China Development Bank (CBD) menjadi kreditur yang mendanai proyek kereta berkecepatan tinggi Whoosh.

Meski demikian, Eva memastikan untuk kelancaran proses transaksi kredit, KCIC dan CBD telah bekerja sama dengan tiga bank yang beroperasi di Indonesia, yakni BNI, Bank of China, dan ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). Ketiga bank tersebut dipastikan berada dalam pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Transaksional bisnis KCIC sebagian besar tetap dilakukan di dalam negeri, sehingga perputaran dana diharapkan tetap memberikan benefit yang optimal bagi perekonomian nasional," ujar Eva dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023). 

Selain itu, Eva menjelaskan, KCIC juga berkolaborasi dengan beberapa bank nasional lainnya untuk pemesanan dan pembayaran tiket, gaji karyawan Kereta Cepat hingga pembayaran kepada mitra perusahaan. 

Adapun bank nasional yang dilibatkan untuk menangani transaksi dalam operasional KCIC tersebut antara lain Bank Mandiri, BNI, dan BRI. 

Lebih lanjut, Eva menyebutkan, kolaborasi dengan bank-bank pelat merah itu dilakukan untuk penyediaan layanan pemesan tiket, seperti lewat aplikasi Livin by Mandiri, BRImo, pembayaran untuk pemesanan tiket WHOOSH melalui seluruh bank di Indonesia, dan penggunaan EDC serta QRIS untuk pembayaran tiket di merchant, mesin pembelian tiket, maupun loket stasiun. 

Dia pun mengatakan, ke depannya KCIC bakal memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan lainnya. "Komunikasi dan penjajakan dengan lembaga perbankan dan pihak lainnya terus dilakukan agar pelayanan kepada publik dan penumpang menjadi lebih optimal," ucapnya. (ekonomi)

Amien Rais di Sukoharjo, Minggu (26/11/2023). Amien Rais menyebut Firli Bahuri yang kini jadi tersangka merupakan penjahat besar KPK. (Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng)

SANCAnews.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais pun mengomentari penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL. Dia ingin Firli dihukum seberat-beratnya.

"Saya bukan orang ahli hukum, tapi menurut beberapa orang ahli memang dia (Firli) bisa dijerat saya lupa undang-undang nomor sekian-sekian, dihukum seumur hidup, mudah-mudahan ya," katanya ditemui di Ponpes Al-Mukmin, Sukoharjo, Minggu (26/11/2023).

Dirinya juga meminjam istilah dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan bahwa Firli merupakan penjahat besar. Kata dia, Firli merupakan penjahat besar yang menguasai KPK.

"Jadi dia ini, saya pinjam istilahnya Novel Baswedan, penjahat besar. Penjahat besar menguasai KPK," ungkapnya.

Mantan ketua MPR itu berharap Firli dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku.

"Dihukum yang semestinya yang seberat-beratnya," pungkasnya.

Firli Tersangka Dugaan Pemerasan SYL

Dilansir detikNews, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan korupsi. Firli dijerat pasal dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (22/11) malam.

Dia mengatakan Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ucapnya. (detik)

Prabowo-Ganiar

SANCAnews.id – Absennya Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, dalam forum yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), di Gedung Balai Kartini, Sabtu (25/11) lalu, mendapat kritik dari Asisten Pelatih Timnas. Amin, Jazilul Fawaid.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, calon presiden lainnya hanya Omdo alias hanya bicara narasi pertarungan ide. Berbeda dengan sikap Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan.

Anies mengaku senang saat mendapat undangan dari Walhi. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menilai para aktivis muda lingkungan hidup membawa berbagai persoalan terkait krisis iklim global dan isu lingkungan lainnya.

"Memang yang lain hanya bilang adu gagasan, adu gagasan, begitu ada meja gagasan, malah gak ikut, apanya yang mau diadu? Kertas kosong kali," sergah Jazilul, di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).

Wakil Ketua MPR yang akrab disapa Gus Jazil itu menduga, ketidakhadiran Capres Prabowo dan Ganjar pada acara Walhi karena tidak siap adu argumen.

"Mereka takut kalau di forum ternyata nggak siap gagasan, elektoralnya bisa turun. Memang, miskin gagasan tapi mau tanding gagasan," sindirnya. (rmol)

Polisi berjaga-jaga pascakerusuhan aksi solidaritas bela Palestina di Bitung, Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu (25/11/2023) lalu. 

SANCAnews.id – Dua ormas pro-Palestina dan pro-Israel yang bentrok di Kota Bitung, Sulawesi Utara menandatangani perjanjian damai usai bentrok pada Sabtu (25/11/2023).

Perjanjian damai tersebut disaksikan oleh TNI, Polri, Pemerintah Bitung serta tokoh agama Islam dan Kristen.

Dikutip dari Tribun Manado, perjanjian damai tertulis tersebut kemudian dibacakan oleh Pdt Reymond Manoppo, Ketua FKUB Bitung dan Habib Abdullah Bin Ali Bin Smith.

Berikut Isi Kesepakatan Damai Tersebut:

Menerangkan, bahwa kami tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dan BKSAUA Kota Bitung menyatakan:

1. Kota Bitung dalam keadaan aman dan damai

2. Menangkal berita Hoax dan berita yang memprovokasi

3. Masyarakat Adat Minahasa dan BSM bersatu padu dan menyatakan tidak konflik serta mengedepankan kedamaian diatas segala-galanya

Kesepakatan damai tersebut juga ditandatangani oleh kelompok yang sempat terlibat ketegangan. Tokoh agama kristen dan Islam, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, Forkopimda Kota Bitung dan Provinsi Sulut menyaksikan perjanjian damai tersebut.

Forkopimda Sulut yang hadir sejumlah PJU Polda Sulut, Danlantamal VIII, Dandrem 131/Santiago, Kapolres Minut. Forkopimda Bitung, ada Kapolres Bitung, Dandim 1310 Bitung dan lainnya.

Doa bersama

Usai rusuh karena terprovokasi konflik Israel dan Palestina, sejumlah tokoh lintas agama dipertemukan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (25/11/2023) malam.

Para tokoh agama melakukan doa bersama atas ketegangan yang terjadi di kota tersebut karena terprovokasi konflik Israel Palestina. Doa bersama ini dilakukan oleh sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat di Kota Bitung.

Dikutip dari Tribun Manado, tampak hadir Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri bersama dengan Forkopimda Kota Bitung.

Dalam doa tersebut tokoh agama berharap kiranya Kota Bitung Aman dan Damai. Sebelumnya terjadi ketegangan dua kubu di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (25/11/2023).

Tepatnya Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa. Lokasi kejadian di ruas jalan yang merupakan pusat Kota Bitung. Foto dan video yang memperlihatkan ketegangan kedua kubu viral di media sosial.

Ada yang terlihat memegang pedang, parang, kayu, bambu, hingga batu. Sempat saling balas mengejar.

Dilaporkan peristiwa itu menyebabkan satu orang tewas dan dua lainnya terluka.

Peristiwa itu disebut berawal saat salah satu ormas merayakan HUT ke-12 di wilayah GOR Dua Saudara, Bitung. Acara HUT itu telah memperoleh izin dari pihak kepolisian.

Pada saat yang sama, ada massa aksi bela Palestina yang melintas di lokasi. Kedua kelompok itu kemudian terlibat bentrok. Polisi menduga bentrokan dipicu kesalahpahaman.

PP Perisai Kecam Provokator 

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PP Perisai), Chandra Halim menyesalkan kericuhan yang terjadi saat aksi solidaritas bela Palestina di Bitung, Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu (25/11/2023) lalu.

Kericuhan yang diduga ulah provokator ini mengakibatkan satu orang tewas dari aksi bela Palestina. “Kami mengutuk keras provokasi zionis yang sudah pada tahap serangan fisik terhadap massa aksi damai solidaritas bela Palestina di Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Polisi harus mengambil tindakan tehadap pelaku,” kata Chandra yang dikutip pada Ahad (26/11/2023).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kata dia, kericuhan bermula saat massa aksi bela Palestina dihadang sekelompok massa yang mengatasnamakan Laskar Manguni sambil membawa senjata tajam.

Aksi bela Palestina yang semula berlangsung damai berubah menjadi aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap massa yang membuat jatuh korban jiwa.

“Aksi bela Palestina ini soal kemanusiaan bukan soal agama. Kenapa teman-teman Kristen Laskar Manguni jadi pembela zionis. Bahkan sikap pemerintah kita jelas, mengutuk aksi zionis Israel di Palestina. Seharusnya mereka bagian dari NKRI ikut mengecam Israel bukan jadi pembela zionis,” jelas Chandra.

Menurutnya, sikap tegas Pemerintah Indonesia sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi maupun oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan secara khusus Presiden Jokowi menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden membicarakan soal serangan brutal Israel terhadap rakyat sipil Palestina.

“Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan ditegaskan oleh para pemimpin kita bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka,” tutur Chandra.

“Oleh sebab itu kami meminta aparat keamaanan mengambil tindakan tegas, tangkap provokator dan pelaku penganiayaan. Jangan sampai kericuhan ini berkembang dan mengarah isu SARA. Terlalu mahal harganya,” pungkasnya. (wartakota)