SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net 

JAKARTA — Demokrasi Indonesia yang lahir dari reformasi satu generasi lalu kini menghadapi tantangan serius. Sebuah artikel di Bloomberg menyoroti kemunduran demokrasi terjdi di Indonesia secara bertahap melalui berbagai perubahan kebijakan yang menggerogoti keseimbangan politik.

“Erosi dimulai secara bertahap, sayatan kecil pada keseimbangan politik yang rapuh yang telah dibangun dengan susah payah,” tulis artikel tersebut  dikutip pada Selasa 1 April 2025.

Menurut Bloomberg, harapan sempat muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), seorang pemimpin yang tidak berasal dari elite politik maupun militer. Namun, dalam praktiknya, demokrasi justru mengalami kemunduran.

“Ia melumpuhkan kekuasaan Komisi Anti-Korupsi. Ia tidak berbuat banyak untuk melemahkan kekuasaan orang kaya, dan sering kali membuat mereka semakin berani,” tulis artikel itu.

Meski demikian, Jokowi dinilai tetap populer, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi mulai menunjukkan ambisi dinasti politiknya.

“Jokowi dianggap telah memengaruhi Mahkamah Konstitusi, menggunakan koneksi pribadi untuk mengubah aturan pemilu,” kata laporan tersebut.

Keputusan itu membuka jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Di sisi lain, kepemimpinan Prabowo juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Mantan jenderal tersebut diketahui memiliki pandangan skeptis terhadap sistem parlemen.

“Prabowo telah menunjukkan pendekatan seperti militer terhadap pemerintahan, setelah pernah mencemooh pekerjaan parlemen sebagai ‘budaya Barat’ yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional,” ungkap artikel tersebut.

Revisi terbaru terhadap Undang-Undang TNI yang memperbesar peran militer dalam politik semakin memperdalam kekhawatiran tersebut.

Di tengah situasi ini, masyarakat sipil menghadapi tekanan besar. Kendati aksi protes direncanakan untuk menentang berbagai kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi, banyak pihak meragukan efektivitasnya dalam membawa perubahan signifikan.

“Masyarakat sipil sudah berada di bawah tekanan, dan bahkan dengan protes berskala besar yang direncanakan, tidak mungkin ada banyak perubahan,” tambah laporan tersebut.

Sementara para aktivis terus mengingatkan bahaya dari melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan.

Di tengah kondisi ini, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Satu-satunya faktor yang mungkin dapat membatasi kekuasaan eksekutif adalah pasar global.

“Modal asing mungkin satu-satunya kekuatan yang tidak dapat dikekang oleh Prabowo. Otoritas tertinggi adalah apa yang akan ditanggung pasar,” tulisnya.

Dengan berbagai tantangan ini, masa depan demokrasi Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Apakah negara ini mampu mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi atau akan semakin bergeser ke arah pemerintahan yang lebih otoriter?

“Mari berharap Indonesia tidak membayar harga yang terlalu mahal untuk pelajaran ini,” pungkas artikel tersebut. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahannya. Ia menilai Prabowo lebih mengutamakan aspek militeristik ketimbang mengatasi masalah ekonomi yang kian memburuk.

Gigin mengatakan pola kepemimpinan Prabowo mencerminkan cara berpikirnya sejak era Orde Baru. Ia mengingatkan bagaimana dulu, Prabowo diduga meyakini dengan menculik aktivis, gerakan demonstrasi anti-Soeharto bisa dihentikan. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, kejatuhan Soeharto tetap saja terjadi.

"Dulu dia yakin kalau aktivis diculik, demo akan berhenti. Tapi ternyata dia salah," ujar Gigin di X @giginpraginanto (30/3/2025).

Kini, lanjutnya, Prabowo tengah membangun pemerintahan dengan pendekatan yang cenderung militeristik.

Gigin menduga ada ambisi untuk menjadi penguasa tunggal yang mengontrol semua aspek negara.

"Sekarang dia membangun pemerintahan yang lebih militeristik untuk mengamankan posisinya," katanya.

Ia juga mengkritik fokus Prabowo yang lebih condong pada penguatan kekuasaan dibandingkan pemulihan ekonomi nasional.

"Dia akan jatuh secara tidak terhormat seperti mertuanya," timpalnya.

Kata Gigin, Prabowo melihat perekonomian bukan sebagai prioritas utama, tetapi sebagai alat untuk memperkokoh dominasi politiknya.

"Prabowo lebih sibuk mengurusi militerisasi pemerintahan dibandingkan ekonomi yang makin suram," tandasnya. (fajar)

Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto 

JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras meningkatnya kampanye anti-mahasiswa yang dilakukan oleh militer. Gigin mengatakan, tindakan ini sebenarnya merusak citra tentara sebagai penjaga kedaulatan negara dan memiliki potensi untuk menjadikan mereka sebagai alat politik bersenjata yang dibiayai oleh rakyat.

"Semakin sering tentara melancarkan kampanye anti-mahasiswa demonstran, keberadaannya sebagai penjaga kedaulatan negara akan semakin tenggelam. Citranya pun berubah menjadi kelompok politik bersenjata," ujar Gigin di X @giginpraginanto (29/3/2025).

Ia juga memperingatkan bahwa jika Presiden terpilih Prabowo Subianto bersikeras melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius di kancah internasional.

“Bila Prabowo ngotot melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan terkucil dari pergaulan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gigin mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut dapat membuka pintu bagi kelompok-kelompok ilegal untuk semakin menguasai Indonesia.

Ia menyinggung kemungkinan dominasi mafia judi, perdagangan manusia, dan perampokan kekayaan alam di tanah air, mirip dengan kondisi yang terjadi di Kamboja.

“Jika ini terus dibiarkan, maka mafia judi, perdagangan manusia, penjual organ tubuh, dan perampok kekayaan alam akan mendominasi investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kamboja,” tambahnya.

Gigin menyamakan kondisi Indonesia saat ini dengan Myanmar, di mana militer memiliki kendali yang kuat atas kehidupan sipil dan demokrasi terus mengalami kemunduran.

"Indonesia sekarang setara dengan Myanmar, di mana militer menguasai ruang sipil," kuncinya.

Terpisah, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang aktif menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang TNI.

Dikatakan, serangan ini merupakan bentuk upaya membungkam kritik yang disuarakan mahasiswa.

“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).

Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat.

Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde Baru di bawah Soeharto.

“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program NKK/BKK, 1978,” tandasnya.

Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa.

Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Makassar menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (20/3/2025) siang.

Aksi ini dilakukan karena mereka menganggap RUU tersebut sarat kepentingan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap RUU tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi:

"Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI."

"RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi."

"Militer tidak pernah demokratis."

"Kembalikan militer ke barak."

"Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian sosial."

"Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata."

Dalam orasinya, salah satu orator menegaskan bahwa keberadaan RUU TNI ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

"Kita semua harus sadar bahwa RUU ini bisa membuka jalan bagi militer kembali menguasai ruang-ruang sipil. Kita menolak pengulangan sejarah kelam di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan!," seru salah seorang orator.

Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam kehidupan sipil sebagai bentuk pengendalian sosial yang berbahaya.

"Jangan biarkan tentara kembali masuk ke ranah sipil! Demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata akan runtuh jika kita diam!" lanjutnya dengan suara lantang.

Demonstrasi ini berlangsung dengan orasi secara bergantian dari berbagai perwakilan mahasiswa.

Mereka menuntut agar DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan menolak segala bentuk regulasi yang dianggap merugikan demokrasi.

Hingga siang hari, situasi aksi masih berlangsung kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

Sekitar satu jam menduduki DPRD Sulsel, massa aksi bergeser ke bawah flyover dan melanjutkan orasinya.

Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan berjanji melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar. (fajar)

Pemudik sepeda motor melintasi Bekasi 

JAKARTA — Masyarakat diingatkan lebih bijak dalam mengelola keuangan sebelum dan sesudah Idul Fitri 1446 Hijri. Analis komunikasi politik Hendri Satrio Alias ​​Hensat menyoroti berbagai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, mulai dari penghentian pekerjaan (PHK), keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan liburan (THR), hingga kondisi pasar yang masih tidak stabil.

“Di saat kita mudik, banyak terjadi hal-hal yang tidak sama mungkin dengan kita yang dirasa oleh saudara-saudara kita," kata Hensat lewat kanal YouTube miliknya dikutip, Minggu 30 Maret 2025.

Hensat juga menyinggung nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp16.600 per dolar AS, angka ini terendah sejak era reformasi serta lonjakan harga emas yang mencapai Rp1,74 juta per gram, rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Melihat situasi ini, Hensat mengimbau masyarakat untuk tidak berfoya-foya selama Lebaran dan tetap berpikir rasional dalam mengatur pengeluaran.

“Saran saya memang jangan terlalu jor-joran nanti di lebaran. Bersukacita perlu, tetapi kita tetap berpikir waras, berakal sehat, bahwa hidup itu tidak hanya sampai lebaran," ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya menabung dan berhemat agar masyarakat tetap memiliki kekuatan finansial setelah kembali bekerja usai Idulfitri. Menurutnya, berbagi dengan sesama memang baik, tetapi harus dilakukan dengan perhitungan matang.

“Bukan saya mengajak untuk tidak beramal, tapi saya justru mengajak kita untuk berhati-hati,” tegas founder Lembaga Survei Kedai KOPI tersebut.

Hensat juga mencontohkan bagaimana pemerintah yang memiliki anggaran besar tetap melakukan efisiensi dalam pengeluaran.

Hal ini, menurutnya, bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga.

"Kita seharusnya juga melakukan efisiensi demi keluarga kita nanti selepas lebaran dan demi anak kita," pungkas Hensat. (rmol)

Tom Lembong saat dihalangi berbicara ke wartawan  

JAKARTA — Persidangan dugaan penyimpangan dalam impor gula yang menyeret mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas "Tom" Lembong, memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi.

Namun, secara mengejutkan, para saksi yang disajikan oleh Kantor Kejaksaan Agung (lalu) sebenarnya memberikan kesaksian yang membenarkan kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong.

Anehnya, para saksi yang disajikan oleh Kantor Kejaksaan Agung (lalu) tampaknya membenarkan kebijakan Tom Lembong.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budaawan, menilai bahwa fakta -fakta persidangan sebenarnya memperkuat dugaan kriminalisasi Tom Lembong.

Saksi menjelaskan bahwa kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong bersifat terbuka, transparan, dan telah diketahui oleh berbagai lembaga, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian, Kapolri, KSAD, hingga Presiden.

"Berdasarkan fakta ini, dugaan Tom Lembong dikriminalisasi semakin menguat. Tom Lembong tidak bersalah tetapi dicari-cari kesalahannya," ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (30/3/2025).

Masalah besarnya, kata Anthony, selama satu dekade terakhir, hukum di Indonesia sudah dirusak oleh mereka yang haus kekuasaan.

"Indonesia kini mengalami krisis penegakan hukum yang berkeadilan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir, sistem hukum di Indonesia mengalami kerusakan serius.

"Hukum saat ini tajam ke bawah, tumpul ke atas," sebutnya.

Hukum tidak lagi tegak lurus, tetapi digunakan sebagai alat politik untuk menekan lawan-lawan kekuasaan.

"Hukum digunakan sebagai alat politik, sebagai alat kriminalisasi lawan politik," Anthony menuturkan.

Kata Anthony, tidak sedikit pihak yang diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk korupsi, tetap aman-aman sejauh ini.

"Tidak tersentuh hukum, karena dekat dengan kekuasaan," tambahnya.

Lanjut Anthony, pada sisi lain terdapat pihak yang tidak melakukan kesalahan tetapi dicari-cari kesalahannya, dikriminalisasi, agar bisa ditangkap dan dipenjara.

"Salah satunya adalah kasus Tom Lembong yang diduga kuat penuh intrik politik, bukan murni penegakan hukum," tukasnya.

Dibeberkan Anthony, sejak awal kasus Tom Lembong sangat janggal hingga dipaksakan. Meskipun begitu, ia menegaskan banyaknya bukti kuat bahwa Tom Lembong tidak bersalah dalam kasus pemberian persetujuan impor gula.

"Tetapi tidak berarti Tom Lembong bisa serta merta mendapat keadilan, bisa mendapat putusan bebas dari persidangan ini," imbuhnya.

Lebih jauh, Anthony menuturkan bahwa para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut, menguatkan pendapat tidak adanya penyimpangan atas kebijakan impor gula yang dilakukan Tom Lembong.

"Tetapi kasus Tom Lembong bukan murni kasus hukum, tetapi lebih kental untuk kepentingan politik tertentu," tandasnya.

"Buktinya, meskipun beberapa menteri melakukan kebijakan impor gula yang sama, tetapi hanya Tom Lembong yang dijadikan tersangka," sambung dia.

Padahal, kebijakan impor gula tidak hanya dilakukan oleh Tom Lembong, melainkan juga oleh sejumlah menteri lain dalam periode 2015-2023.

"Yang lebih menyolok lagi, penyidikan dugaan penyimpangan kebijakan impor gula yang seharusnya dilakukan untuk periode 2015-2023," terangnya.

Namun, anehnya, hanya kebijakan impor gula yang dilakukan Tom Lembong pada 2015-2016 yang disidik dan dijadikan perkara hukum.

"Semua itu membuktikan, Tom Lembong sedang dibidik, sedang dikriminalisasi," jelasnya.

Anthony bilang, di tengah krisis hukum, peran masyarakat, khususnya media, menjadi sangat penting untuk mengawal proses persidangan.

"Agar Majelis Hakim dapat dan berani mengambil keputusan hasil sidang sesuai dengan hukum yang berlaku, seadil-adilnya," kuncinya. (fajar)

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan sekaligus berbuka puasa bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025/Net 

JAKARTA — Intensitas pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai tak lazim. Sebab, hal itu tak terjadi pada presiden-presiden sebelumnya, seperti Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sehingga ini bisa ditafsir sebagai anomali, entah utang apa pada Jokowi sehingga Prabowo begitu mengistimewakan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Sabtu 29 Maret 2025.

Teranyar, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan sekaligus berbuka puasa bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut Dedi, Jokowi sendiri secara umum telah melampaui batas dengan masih menjaga rutinitas bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, dengan anggota kabinet merah putih Jokowi juga masih sering bertemu.

“Kondisi semacam ini bisa mengurangi kepercayaan publik pada Prabowo, ia bisa dianggap tidak berdiri sendiri dan masih dalam intervensi Jokowi,” pungkasnya. (*)

Dua Pria Berciuman 

JAKARTA — Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak UU TNI dan RUU Polri mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk aktivis dan masyarakat sipil. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah titik strategis itu, mahasiswa menyuarakan kekhawatirannya terhadap potensi militerisasi dalam pemerintahan sipil.

Dukungan terhadap demonstrasi ini datang dari pemilik akun Thread, Ruhul Maani, yang mengapresiasi keberanian para mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya.

"Berani sekali adik-adik mahasiswa ini ya," ujar Ruhul dalam unggahan di media sosial Threads.

Ruhul juga membagikan foto coretan dinding berisi pesan protes yang dibuat oleh para demonstran.

Dinding yang disemprot cat merah bertuliskan “Prabowo (cinta) Teddy”.

Pada gambar pertama, terlihat sebuah tembok yang telah dicoret dengan cat semprot berwarna merah bertuliskan "Prabowo (love) Teddy".

Sementara di bagian atasnya, ada coretan lain berwarna hitam yang sebagian tertutup tanaman hijau, dengan kata-kata "POLISI" dan "TNI."

Coretan ini diduga sebagai bentuk sindiran terhadap pemerintah dan dugaan kedekatan militer dengan kekuasaan.

Gambar kedua menampilkan pagar besi dengan tembok putih yang juga menjadi sasaran aksi vandalisme.

Pada tembok tersebut, terdapat mural berwarna hitam yang menggambarkan dua sosok pria yang diduga Jokowi dan Prabowo sedang berciuman.

Sementara itu, Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean dan Kader PKB Umar Hasibuan ikut mengomentari. “Oh My God,” tulis Ferdinand.

Aktivis lain, Ahyar Stone turut menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang turun ke jalan.

Ia menilai aksi ini sebagai perjuangan melawan pemerintahan yang dianggap semakin otoriter.

"Untuk mahasiswa peserta demo, terima kasih telah mewakili kami yang tak bisa ikut demo melawan rezim orba jilid 2. Doa terbaikku untuk mahasiswa. Bukan untuk penguasa," kata Ahyar.

Demonstrasi ini sendiri berlangsung di tengah meningkatnya polemik terkait revisi UU TNI dan RUU Polri, yang dinilai oleh banyak pihak berpotensi memperbesar peran militer dalam ranah sipil.

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi vandalisme dengan mencoret tembok dan pagar menggunakan berbagai pesan sindiran, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.

Diketahui, aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, berujung ricuh pada Kamis (27/3/2025) malam.

Aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa menggunakan water cannon sekitar pukul 18.30 WIB setelah peringatan agar demonstran membubarkan diri tak diindahkan.

Semprotan air bertekanan tinggi membuat ratusan peserta aksi berhamburan. Sebagian melarikan diri ke kawasan Senayan Park (Spark) dan Gelora Bung Karno (GBK) untuk menghindari kejaran petugas.

Sebelum dibubarkan, demonstran sempat menutup arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Palmerah. Massa juga melakukan aksi provokasi dengan melempar petasan, kembang api, hingga batu ke arah petugas keamanan yang berjaga di sekitar lokasi.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sebanyak 1.824 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, serta Pemprov DKI Jakarta dikerahkan di sekitar Gedung DPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa langkah tegas dilakukan demi menjaga ketertiban umum.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Susatyo. (fajar)

Menag dan koordinator aksi demo dugaan pencabulan 

JAKARTA — MENTERI Agama Prof. Nasaruddin Umar menghadapi tudingan dugaan pelecehan seksual dan protes dari sekelompok orang. Ia menanggapinya dengan tenang, sebab ini bukan kali pertama dirinya diterpa berita negatif.

Terkait kasus dugaan penyerangan tersebut, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa dirinya telah memaafkan orang yang menuduhnya. Bahkan, dirinya telah bertemu dengan sejumlah perwakilan pendemo yang akhirnya meminta maaf atas unjuk rasa tersebut.

Dilansir dari video TikTok yang diunggah akun @kita.nu.nasaruddin, Jumat, 28 Maret 2025, dalam pertemuan itu, dua orang perwakilan aksi meminta maaf karena melakukan demo tanpa mencek kebenaran gosip tersebut.

"Saya Syaril, koordiantor aksi kemarin, saya mewakili teman-teman meminta maaf ke Pak Menteri. Karena kami terlalu cepat mendengar isu yang tidak pasti dan benar, sehingga memberikan dampak buruk ke Pak Menteri dan instansi secara keseluruhan," ujarnya.

Begitu juga dengan seorang ibu yang meminta maaf karena ikut aksi tersebut. Nasaruddin mengatakan telah memaafkan semuanya. Dia sadar sebagai hamba Allah tidak akan luput dari fitnah.

"Lebih dari itupun ibu lakukan, saya maafkan, saya enggak ada apa-apanya. Saya hanya hamba Allah, Nabi juga difitnah keji, juga Aisyah," ungkapnya.

"Saya hanya berdoa kepada Allah, kalau seandainya fitnah hanya kebenaran, ampuni hamba, kami yang salah, tapi kalau fitnah ini keliru ampuni juga hamba," sambungnya. 

Nasaruddin mengatakan selama ini telah kenyang dengan fitnah sebagai Yahudi, hindu dan liberal karena kedekatannya dengan pemeluk agama lain, selama menjadi Imam Masjid Istiqlal.

"Jangan ada lagi ada beban, saya terbiasa difitnah, difitnah jadi Yahudi, jadi Hindu, liberal, difitnah jadi syiah. Tapi selalu tersenyum, 'ya Allah kalau hambamu salah, ampuni aku, tapi kalau yang memiftnahku keliru, hamba juga saya maafkan'," tuturnya. (pjs)

JAKARTA — Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di depan Gedung MPR/DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis malam.

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyampaikan tuntutannya melalui orasi yang dilakukan secara bergantian. Mereka mendesak pemerintah mencabut UU TNI dan menolak wacana revisi UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

Demonstrasi ini menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi terganggu. Massa aksi menutup jalur arteri sehingga kendaraan hanya dapat melintas di jalur Transjakarta.

Sejumlah poster berisi kritik terhadap pemerintah juga dibentangkan oleh peserta aksi. Kendati demikian, aksi berlangsung secara damai dan tidak seramai demonstrasi sebelumnya.

Kepolisian telah mengerahkan 1.824 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.

"Sebanyak 1.824 personel dikerahkan untuk pengamanan di DPR," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Susatyo Purnomo Condro.

Personel yang ditugaskan berasal dari berbagai unsur, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

Selain menjaga ketertiban, kepolisian juga mengantisipasi kemungkinan adanya upaya massa untuk memasuki kompleks parlemen.

Pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR RI diberlakukan secara situasional.

"Rekayasa lalu lintas akan diterapkan sesuai perkembangan situasi di lapangan," ujar Susatyo. (rmol)

Prajurit TNI di Gedung DPR/MPRI-RI 

JAKARTA — Polemik mengenai rencana TNI melebarkan sayapnya ke jabatan sipil kembali menjadi sorotan. Salah satu akun X dengan nama IAKI (@__AnakKolong) mengecam keras fenomena tersebut, Selasa (26/3/2025).

Dikatakannya, penyebab utama kerusakan yang terjadi di negeri ini, termasuk hancurnya meritokrasi di TNI dan Polri, adalah sosok yang disebutnya Mulyono Fufufafa asal Surakarta.

Dalam cuitannya yang bernada satir, akun tersebut menggambarkan bagaimana perluasan peran militer ke posisi sipil bagaikan pencuri roti di supermarket yang setelah tertangkap, memaksa pemilik supermarket untuk membuat aturan bahwa roti gratis untuk semua orang.

Tidak berhenti di situ, ia juga menyindir pernyataan Kapuspen TNI yang menegaskan bahwa TNI tidak akan mengambil alih posisi sipil dan tidak ingin menjadi Badan Super Body. 

Dikatakan akun tersebut, pernyataan tersebut sama seperti seseorang yang mengharamkan babi, menolak makan daging babi, tetapi justru doyan Jamón ibérico sebuah produk olahan babi khas Spanyol.

Untuk memperkuat kritiknya, akun IAKI menyertakan gambar artikel yang berjudul 2.500 Prajurit TNI Duduki Jabatan Sipil.

Artikel tersebut menyinggung maraknya prajurit TNI aktif yang ditempatkan dalam posisi sipil, sebuah fenomena yang dianggap mengancam birokrasi dan prinsip meritokrasi di pemerintahan. 

Seperti diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mengungkap adanya ribuan personel TNI yang saat ini menduduki jabatan sipil, sebuah praktik yang dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) TNI.

Hal ini disampaikan oleh ahli militer Imparsial, Al Araf, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, penempatan prajurit TNI di posisi sipil harus mengikuti ketentuan dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, yang membatasi keterlibatan militer hanya dalam beberapa sektor tertentu.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini sering kali diabaikan.

"TNI jelas hanya boleh mengisi jabatan di kementerian dalam lingkup yang sangat terbatas. Namun, data dari Babinkum TNI yang saya dapatkan ketika berada di Lemhannas pada 2023 menunjukkan bahwa ada 2.500 prajurit yang menduduki jabatan sipil," kata Al Araf.

Imparsial menegaskan bahwa kondisi ini melebihi kewenangan yang diberikan kepada TNI dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Pasal 47 UU TNI, disebutkan bahwa personel militer hanya diperbolehkan menduduki jabatan sipil dalam sektor-sektor tertentu, seperti di Kementerian Pertahanan atau instansi lain yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara.

"Implikasi dari praktik ini adalah terjadinya pelanggaran terhadap UU TNI. Karena dalam Pasal 47, batasan jabatan sipil yang boleh diisi oleh TNI sudah diatur dengan jelas," tegasnya.

Ia pun meminta Komisi I DPR RI untuk mengambil langkah tegas dalam mengoreksi aturan yang ada serta memastikan bahwa TNI hanya ditempatkan di sektor-sektor sipil yang memang diperbolehkan oleh undang-undang.

"Sebagai wakil rakyat, tugas Komisi I DPR adalah mengoreksi penyimpangan ini. Faktanya, UU yang ada saat ini tidak memperbolehkan TNI secara bebas masuk ke jabatan sipil," katanya.

Salah satu contoh terbaru dari praktik ini adalah pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Padahal, jabatan tersebut secara hukum adalah jabatan sipil, bukan posisi yang seharusnya diisi oleh perwira aktif TNI.

Al Araf menilai bahwa penempatan militer di jabatan sipil semacam ini justru akan mengganggu tatanan ketatanegaraan dan merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berkarier dalam birokrasi. 

"Saya banyak teman di PNS yang telah berkarier bertahun-tahun, bahkan menempuh pendidikan hingga ke luar negeri, dengan harapan bisa menjadi direktur atau dirjen. Namun, kesempatan mereka tertutup karena jabatan itu diisi oleh militer atau polisi aktif," bebernya.

Ia menegaskan bahwa tugas utama militer adalah pertahanan negara, sementara kepolisian bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi mereka untuk ikut campur dalam jabatan sipil.

"Biarkan birokrasi sipil tetap diisi oleh sipil. Militer tidak perlu masuk ke ranah ini," kuncinya. (fajar)

JAKARTA — Sutradara film dokumenter Dirty Vote Dandhy Laksono menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang tengah giat menyuarakan penolakannya terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan.

Dikatakan bahwa serangan ini merupakan upaya untuk membungkam kritik yang disuarakan oleh mahasiswa.

“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).

Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat.

Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde Baru di bawah Soeharto.

“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program NKK/BKK, 1978,” tandasnya.

Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa.

Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Pernyataan Dandhy Laksono itu merespon unggahan salah satu pegiat media sosial, @tekarok007. Di profilnya tertulis Jokowisme.

Dalam unggahannya, akun itu meminta agar mahasiswa dikembalikan di kampus. Dia menduga para mahasiswa yang ikut demo hanyalah massa yang dimanfaatkan pihak tertentu.

“Kembalikan Mahasiswa Ke Kampus. Ayok direalisasikan demo balik di seluruh kota di Indonesia.Pasang spanduk yang banyak, Lawan Mafia yang memanfaatkan Mahasiswa dan memaksa Maba ikut demo demi mereka jadi mahasewa

Kembalikan mahasiswa ke kampus jangan paksa mereka jadi mahasewa demi kepentingan politik para Mafia,bahkan anak SMA pun mereka ajak demo. Ayok rame-rame warga kota pasang spanduk, ”Kembalikan mahasiswa ke Kampus’ jangan mau kotanya di buat rusuh demo anarkis bayaran.

Kembalikan Mahasewa ke Kampus. Jangan rusak masa depan mereka demi kepentingan politik para Mafia. Warga seharusnya mulai memasang banyak spanduk penolakan demo anarkis di kota-kotanya, dan menolak anaknya yg kuliah dipaksa ikut demo anarkis dan brutal.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Makassar menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (20/3/2025) siang.

Aksi ini dilakukan karena mereka menganggap RUU tersebut sarat kepentingan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap RUU tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi:

"Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI."

"RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi."

"Militer tidak pernah demokratis."

"Kembalikan militer ke barak."

"Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian sosial."

"Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata."

Dalam orasinya, salah satu orator menegaskan bahwa keberadaan RUU TNI ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

"Kita semua harus sadar bahwa RUU ini bisa membuka jalan bagi militer kembali menguasai ruang-ruang sipil. Kita menolak pengulangan sejarah kelam di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan!," seru salah seorang orator.

Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam kehidupan sipil sebagai bentuk pengendalian sosial yang berbahaya.

"Jangan biarkan tentara kembali masuk ke ranah sipil! Demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata akan runtuh jika kita diam!" lanjutnya dengan suara lantang.

Demonstrasi ini berlangsung dengan orasi secara bergantian dari berbagai perwakilan mahasiswa.

Mereka menuntut agar DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan menolak segala bentuk regulasi yang dianggap merugikan demokrasi.

Hingga siang hari, situasi aksi masih berlangsung kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

Sekitar satu jam menduduki DPRD Sulsel, massa aksi bergeser ke bawah flyover dan melanjutkan orasinya.

Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan berjanji melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar. (fajar)

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) David Febrian mengecam keras aksi teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo.

Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers.

“Kita semua mendukung kebebasan pers, dan untuk teror-teror semacam ini jelas merupakan upaya adu domba. Ini adalah tindakan yang sengaja dibuat untuk memperkeruh situasi politik dan mengadu domba para elite politik dengan media,” ujar David dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Maret 2025.

Seperti dilansir RMOL, David menyarankan agar pihak Tempo segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian agar dapat diproses secara hukum.

“Negara kita sudah mengatur kebebasan pers, jadi tidak perlu ada keraguan terkait itu. Jika ada ancaman atau teror, cukup laporkan saja ke aparat hukum agar bisa segera ditelusuri dan ditemukan pelakunya,” tegasnya.

Kebebasan pers di Indonesia, lanjut David, telah terjamin sejak era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga saat ini di era Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada larangan ini dan itu sejak zaman Ibu Megawati hingga sekarang. Orang bebas saja membuat berita, jadi kalau ada yang mempertanyakan kebebasan pers, Presiden kita sangat terbuka. Jangan ragukan itu,” tutupnya. (**)