SANCAnews.id

Kolase fotokopi ijazah dan skripsi Jokowi di UGM 

JAKARTA — Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) masih terus beredar hingga kini. Tak sedikit yang mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.

Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi sempat mereda saat ia masih menjabat sebagai Kepala Negara di periode keduanya. Namun, kini kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul pernyataan alumni Fakultas Teknologi UGM, Rismon Hasiholan Sianipar yang meyakini ijazah Sarjana Kehutanan milik Jokowi palsu.

Argumen Rismon makin populer setelah dikomentari pakar telematika yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo.

"Apa yang didalilkan Rismon saat ini identik, sistematis, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar lima tahun lalu," kata Roy Suryo belum lama ini.

Roy Suryo lalu merujuk unggahannya di akun X @KRMTRoySuryo2 pada 25 Februari 2020 memuat lampiran halaman buku wisuda tahun 1985.

Dalam buku tersebut, foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama "Jokowi". Selain itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini tidak pernah bisa dibuktikan bentuk fisiknya.

"Fotokopi ijazah Jokowi tidak pernah bisa dibuktikan keasliannya, bahkan bentuk fisik aslinya pun tidak pernah ditunjukkan," jelas Roy Suryo.

Di tengah polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sempat buka suara. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta mengatakan, potret ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial asli.

"Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau (Jokowi) mengenal baik, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," tegas Sigit dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

Bahkan Jokowi sendiri telah merespons isu ijazah kelulusannya dari UGM yang disebut palsu. Jokowi menuding, isu tersebut sebagai fitnah murahan.

"Fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Dari UGM sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan (keaslian ijazahnya). Teman juga banyak sekali yang menyampaikan," kata Jokowi pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu.

Klarifikasi UGM dan Jokowi ini sekaan belum cukup memuaskan publik. Rismon yang cukup lantang mengkritik keaslian ijazah Jokowi ini bahkan menantang Jokowi untuk menunjukkan bukti fisik ijazah keluaran UGM itu.

Sebab di tengah bergulirnya isu ijazah palsu, Jokowi belum sekalipun pernah menunjukkan fisik ijazahnya kepada publik.

"Pak Jokowi, jujur lah, jangan berkelit. Saya ingatkan, jujur itu enak tidurnya. Kenapa ijazahnya tidak mau ditunjukkan? Anda 10 tahun jadi presiden, tapi mungkin satu-satunya di dunia yang tidak berani menunjukkan ijazahnya ke publik," ujar Rismon lewat kanal YouTube belum lama ini. (rmol)

JAKARTA — Pada Sidang Komite Hak Asasi Manusia atau CCPR PBB di Jenewa, Swiss, yang berlangsung pekan lalu, salah satu anggota komite, Bacre Waly Ndiaye, mempertanyakan netralitas Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.

Dalam pernyataannya, Ndiaye menyinggung hak demokrasi warga negara Indonesia dan mempertanyakan jaminan hak politik pada Pemilu 2024.

Ia lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses Pemilu.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun bergeming atas tudingan Ndiaye. Melalui jurubicara Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal, pemerintah menegaskan pertemuan itu bersifat dialog interaktif secara sukarela dan bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak.

Menanggapi hal tersebut, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna menyatakan sudah seharusnya pemerintah tak perlu pasang badan yang berlebihan kepada Jokowi.

“Karena ketika pemerintah pasang badan, bisa berdampak buruk terhadap kinerja hari ini yang sedang disorot banyak kalangan,” ucap Sutisna kepada RMOL, Jumat, 28 Maret 2025.

Menurut dia, biarkan dunia internasional menilai apa yang terjadi di Indonesia. Tentunya hal itu menjadi introspeksi bersama bagi pemerintah saat ini serta seluruh rakyat Indonesia.

“Dunia akan melihat secara objektif kepada proses demokrasi di Indonesia dan kita harus bisa mengambil pelajaran dari penilaian dunia internasional terhadap proses di negara kita,” pungkasnya. (*)

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman 

JAKARTA — Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan unsur Dewan Pers untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Khususnya terkait aturan larangan meliput sidang pengadilan.

“Perlu kami sampaikan ke teman-teman terutama pers itu ada terkait dengan liputan persidangan. Kami akan undang Dewan Pers, PWI, AJI, dan Forum Pemred tanggal 8 (April 2025) setelah lebaran, khusus membahas soal itu,” kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 27 Maret 2025.

Habiburokhman menambahkan, undangan itu untuk mencari solusi terbaik terkait regulasi yang nantinya akan dimasukan ke dalam RUU KUHAP.

“Bagaimana pengaturan yang paling baik, kami paham teman-teman menjalankan tugas untuk memberitahukan kepada masyarakat, tapi ada beberapa acara di Pengadilan, dalam persidangan pidana, yang memang enggak bisa disiarkan, paling penting adalah pemeriksaan saksi. Karena saksi itu keterkaitan, enggak boleh saling mendengar, itu yang memang perlu disiasati,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa aturan itu tidak dimaksudkan untuk membatasi kerja-kerja jurnalistik.

“Apakah yang enggak bisa disiarkan secara live, itu hanya terkait pemeriksaan saksi, jadi spesifik. Bukan kalau umum ini kan teman-teman dipersulit meliput jadinya, kalau meliput harus izin ketua pengadilan, padahal kita menganut prinsip sidang terbuka untuk umum,” tutur Waketum Partai Gerindra ini.

“Kecuali yang terkait susila, okelah. Tapi terkait perkara biasa memang seharusnya terbuka, seharusnya teman-teman diperbolehkan untuk meliput,” imbuhnya.

Dalam pembahasan RUU KUHAP antara Komisi III DPR dengan para pakar hukum, muncul usulan terkait larangan meliput langsung di ruang sidang pengadilan.  

Usulan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang, dalam RDPU di Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 Maret 2025 lalu. (rmol)

Buka Bersama Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025/Sekretariat Presiden RI 

JAKARTA — Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto mengundang pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) untuk berbuka puasa bersama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut laporan Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Jokowi tiba di Istana melalui pintu gerbang utama sekitar pukul 17.30 WIB. Kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu disambut oleh enam pasukan Paspampres berseragam biru.

Prabowo kemudian menghampiri Jokowi dan berjabat tangan, keduanya berjalan menuju Presidential Lounge untuk memulai buka puasa bersama.

"Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan," ungkap laporan tersebut seperti dilansir RMOL.

Prabowo dan Jokowi duduk bersama dan berbincang, menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan.

"Acara berbuka puasa ini memberikan keduanya kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya," ungkap Sekretariat Presiden RI.

Setelah acara buka bersama selesai Prabowo kemudian mengantar Jokowi menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana. (**)

Korps Brigade Mobile/Ist 

JAKARTA — Pasukan khusus TNI dapat dibubarkan karena perannya dapat diambil alih oleh Korps Brigade Mobil atau Brimob dalam RUU Kepolisian Nasional. Sebab jika RUU Kepolisian Nasional disahkan, hal itu dapat menjadikan Kepolisian sebagai lembaga superbody.

Hal itu disampaikan Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up bertajuk "Selamat Ginting: RUU Polri Berbahaya Jadi Lembaga Superbody. Darurat RUU Polri & RUU TNI".

"Ini misalnya pasal revisi yang saya baca. Pasal 6, Polri dalam melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi teritorialnya ada a, b, c, d, e, f," kata Ginting seperti dikutip RMOL, Minggu 23 Maret 2025.

Dalam poin d, kata Ginting, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional masuk dalam teritorial Polri.

"Anda bisa membayangkan, waktu kasus penyanderaan perampokan di Sinar Kudus yang sampai Somalia. Kalau ini disahkan kapal laut berbendera Indonesia di wilayah Laut Internasional, nantinya yang nangani adalah Brimob, bukan TNI," kata Ginting.

"Pada waktu penanganan kapal Sinar Kudus itu, kan yang turun adalah Kopassus, Intai Tempur Kostrad, Marinir, Pasukan Katak, Kopasgat. Jadi pasukan khusus TNI semua. Nanti dengan ini disahkan, nggak bisa tuh, Brimob yang masuk, bayangkan," sambungnya.

Bukan hanya di wilayah laut, kata Ginting, Polisi juga akan menjaga keamanan pesawat udara berbendera Indonesia.

"Jadi pasukan khusus kita seperti Kopassus yang dulu membebaskan sandera di pesawat Garuda Woyla, nggak perlu lagi. Bubarkan aja nih pasukan khusus ini, Brimob semua. Apa nggak marah ini semua?" pungkas Ginting. (fajar)

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf  

JAKARTA — Polemik revisi UU TNI terus bergulir di tengah masyarakat. Hal itu menjadi celah politisasi untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf mengatakan, sistem pemerintahan jangan sampai dibajak oleh hegemoni kelompok tertentu.

“Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia,” kata Faizal dikutip dalam akun media X pribadinya, Senin, 17 Maret 2025.

Sebaliknya lanjut dia, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, dituding hendak menghidupkan dwifungsi ABRI atau rezim militerisme.

“Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Century dan proyek mangkrak Hambalang. Tapi, sepuluh tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya,

Aktivis senior ini menyebut rezim SBY mampu melepas beban utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan demokratis.

“Sebaliknya Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup. Satu dekade kekuasaan, meninggalkan segala petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan,” jelasnya.

“Yakni, korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi utang 10 ribu triliun, BUMN jadi sarang maling, kekayaan alam digarong, hingga UU dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ. Jokowi dan Megawati bermain drama politik. Seolah berantem, tapi di balik layar saling melindungi,” tambah dia.

Masih kata Faizal, kini pelan-pelan jejaring PDIP dan Jokowi menggiring publik membenci TNI. Pemerintahan Prabowo dan TNI ditargetkan sebagai musuh kelompok sipil.

“Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru memperalat Polri secara bringas dan sadis terhadap rakyat. Dikotomi sipil-militer harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukan solusi. Berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa. Modus licik demi menutupi aneka kejahatan oligarki, Mega, Jokowi. TNI oleng, Gibran gusur Prabowo,” tandasnya. (rmol)

Anies Baswedan/Ist 

JAKARTA — Ceramah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Masjid ITB dan UGM masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pernyataan Anies baru-baru ini sarat kritikan terhadap pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut Adi, kehadiran Anies di berbagai acara tetap menyedot perhatian publik dan disambut hangat. Bagi banyak orang, Anies tetap menjadi sosok yang inspiratif meski sudah tak lagi berkiprah di panggung politik.

"Sekalipun Anies itu bukan pejabat publik, bukan siapa-siapa hanya sebatas rakyat biasa tapi setiap pernyataan-pernyataan Anies itu sangat quotable, di mana selalu memancing reaksi yang terbelah ada yang pro dan kontra," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 16 Maret 2025.

Namun, di sisi lain, ia juga tak luput dari serangan balik. Banyak yang menyebutnya sebagai pengangguran politik yang sekadar mencari panggung dengan menjadikan masjid sebagai tempat menyampaikan kritiknya.

"Kenapa Anies selalu menjadi pembicaraan ya tentu tidak terlepas dari sosoknya mantan gubernur, yang kedua dinilai sebagai simbol oposisi," jelas Adi.

Terlepas dari berbagai respons yang muncul, satu hal yang pasti mantan Capres Koalisi Perubahan itu masih menjadi sosok yang berani bersuara.

"Yang paling penting adalah pikiran-pikiran kritisnya yang kemudian selalu memberikan narasi berhadap-hadapan dengan pemerintah di tengah begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang lebih memilih sami’na wa atho’na," tandas Adi Prayitno.

Pada saat ceramah di UGM, Anies mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati ketika aturan main diubah secara sepihak, lawan politik disingkirkan dari kontestasi, dan wasit (penyelenggara pemilu) dikuasai oleh pihak tertentu.

Anies juga menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditandai dengan keberadaan oposisi, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara. (rmol)

Jeffrie Geovanie/Net 

JAKARTA — Isu Menteri BUMN Erick Thohir yang digantikan oleh salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie menuai pro dan kontra. Pasalnya, Jeffrie Geovanie sangat dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat, jika rumor tersebut benar, maka tidak akan menguntungkan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau ini benar terjadi, maka semakin banyak loyalis Jokowi yang berada di kabinet Prabowo Subianto,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 15 Maret 2025.

Menurut Jamiluddin, jika Jeffrie Geovanie menggantikan posisi Erick Thohir, secara politis itu semakin mengindikasikan bahwa Prabowo terkesan masih dalam kendali Jokowi.

Persepsi ini menguatkan penilaian banyak pihak, pemerintahan Prabowo rasa Jokowi.

“Hal itu tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo. Sebab, Prabowo hanya dinilai sebagai perpanjangan tangan Jokowi,” kata Jamiluddin. (*)

Pertemuan Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto 

JAKARTA — DPR saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres). Penyusunan RUU tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran strategis Wantimpres sebagai lembaga pemberi masukan dan pertimbangan kepada Presiden.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai layak menduduki jabatan Ketua Wantimpres. Penilaian itu disampaikan usai pihaknya menggelar survei bertajuk 'Pandangan Publik terhadap Peran Wantimpres dalam Kinerja Pemerintah'.

"Berdasarkan temuan survei rekan-rekan di LPI, ternyata 80 persen responden meyakini Pak Jokowi sangat tepat memimpin Wantimpres, sebagai dewan strategis yang berpengaruh signifikan terhadap gagasan dan kebijakan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Boni di Jakarta, Senin (10/3).

"Menurut saya, penilaian itu dikarenakan Pak Jokowi sukses dalam menjalankan pemerintahan selama dua periode dari 2014 sampai 2024. Publik meyakini Pak Jokowi memliki pengalaman yang kaya dan teruji handal dalam mengelola pemerintahan," sambungnya.

Ia menjelaskan, kedekatan Jokowi dengan  Presiden Prabowo tidak hanya terkait Pilpres 2024, namun terutama karena adanya kesamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia menuju momen Emas 2045.

"Tentu saja Presiden Prabowo membutuhkan konsistensi laju pembangunan, trayektori kemajuan multisektoral, dan penguatan fondasi ekonomi dalam rangka meraih target pertumbuhan 8 persen. Pak Jokowi adalah sosok yang tepat dan andal untuk menjadi semacam penasihat agung bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Boni.

Boni menambahkan, dalam temuan survei LPI pada Februari 2025 lalu, masyarakat meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran solid.

"Dengan menjadi penasihat agung, potensi Pak Jokowi bisa dibergunakan untuk membantu akselerasi dan penguatan kinerja pemerintah saat ini," tegasnya.

Survei ini dlakukan pada 1–7 Maret 2025 di 25 provinsi di Indonesia. Metode survei yang digunakan adalah face to face interview dan online interview.

Sedangkan, jumlah responden sebanyak 1200 responden dengan pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling (kombinasi dari simple random sampling dan cluster sampling). Error sampling dalam survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkar kepercayaan 95 persen. (jawapos)

Presiden RI, Prabowo Subianto 

JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam, tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada Ahad sore, 9 Maret 2025. 

Disebutkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Sekjen To Lam di Istana Merdeka, Jakarta besok, Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, kunjungan To Lam ke Indonesia akan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 9 hingga 11 Maret 2025.

"Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin," ungkap Yusuf dalam pernyataan tertulis.

Setelahnya, kata Yusuf, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis.

"Sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik," kata dia.

Selain agenda di Istana Kepresidenan, Sekjen To Lam juga akan mengadakan pertemuan dengan para pengusaha Indonesia serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.

"Selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI," tambahnya. (rmol)

Pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025/RMOL 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pengusaha dan konglomerat terkaya di Indonesia untuk hadir di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, 7 Maret 2025 sekitar pukul 14.30 WIB.

Seperti dilansir RMOL, pengusaha Kalimantan Haji Islam dan Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Boy Thohir tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB. Kemudian disusul kedatangan pimpinan Salim Group Anthony Salim, dan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma.

Berikutnya ada Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Anindya Bakrie, pengusaha Franky Wijaya dan Prajogo Pangestu, lalu ada Chaerul Tanjung. Yang terakhir masuk kompleks istana lewat pintu belakang adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ketua KADIN mengungkapkan, pertemuan tersebut akan diisi dengan arahan presiden, kemungkinan tema yang diangkat perihal ekonomi dan bisnis.

"Jadi kita dengarkanlah tapi yag pasti kalo di KADIN itu pastikan fokusnya ke dunia usaha bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan, pertumbuhan juga jalan menuju 8 persen, tapi yang bagaimana antara pemerintah dengan kamar dagang dan industri bisa bekerja sama lebih baik lagi," paparnya.

Berdasarkan broadcast undangan yang tersebar, pertemuan para pengusaha dengan presiden akan dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Hadir juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy. (*)

JAKARTA —               Hasil riset yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, menunjukkan Indonesia memperoleh skor 6,44 pada Indeks Demokrasi tahun 2024. Angka ini menunjukkan Indonesia kembali mengalami kemunduran dalam hal demokrasi.

Indonesia tercatat turun tiga peringkat dari posisi 56 ke posisi 59 dari total 167 negara yang diteliti kondisi demokrasinya. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 6,53. Sementara pada tahun 2022, capaian indeks demokrasinya sebesar 6,71.

Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya tiga tahun berturut-turut masuk dalam kategori demokrasi cacat. Terjebaknya Indonesia dalam kategori demokrasi cacat menunjukkan belum adanya perbaikan dalam penerapan asas-asas demokrasi dalam bernegara di Indonesia.

Dalam dokumen penelitiannya, EIU memaparkan beberapa hal yang menjadi komponen penilaian mereka terhadap kemajuan demokrasi di berbagai negara di dunia. Beberapa komponen tersebut adalah proses pemilihan umum dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

“Pada tahun 2024, dua kategori yang mencatatkan penurunan terbesar adalah fungsi pemerintahan dan proses pemilihan serta pluralisme,” tulis EIU dalam dokumen yang diterima oleh Tempo, Rabu, 5 Maret 2025.

Indonesia sendiri mendapat skor yang cukup buruk untuk dua komponen penilaian, yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Untuk komponen budaya politik, Indonesia hanya diberikan skor 5. Sementara untuk urusan kebebasan sipil, Indonesia mentok mendapatkan skor 5,29.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari EIU terhadap jalannya demokrasi di Indonesia pada tahun lalu. Fokus utama penilaian mereka adalah jalannya hajat politik di tanah air yang mencakup pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah.

EIU menyoroti tren politik dinasti yang terjadi di Indonesia. Terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden dinilai sarat dengan intrik politik dinasti dan sentralisasi kekuasaan.

“Aliansi Prabowo dengan pendahulunya (Jokowi) telah menimbulkan kekhawatiran tentang sentralisasi kekuasaan dan kurangnya pengawasan serta keseimbangan,” kata EIU.

Kekhawatiran soal politik dinasti juga terjadi di negara lainnya di lingkup ASEAN. Di Thailand, putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra terpilih menjadi Perdana Menteri termuda negara itu pada Agustus 2024.

Sementara itu di Filipina, putra mantan diktator Ferdinan Marcos dan putri mantan presiden sebelumnya Rodrigo Duterte berhasil merebut tampuk kekuasaan tertinggi di negeri itu. (tempo)

Momen Joko Widodo bersama Pratikno di Ibu Kota Negara Nusantara/Ist 

JAKARTA — Karier politik Pratikno yang cemerlang merupakan kompensasi atas jasanya dalam membantu 'menyelamatkan' Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi.

Pandangan tersebut disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi melalui Youtube MRohman Official seperti dikutip redaksi, Senin, 3 Maret 2025.

"Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno," kata Muslim.

Pratikno diketahui merupakan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM). Sementara Jokowi mengklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM pada 1985.

Atas jasanya tersebut, menurut Muslim, Jokowi lalu memberikan kompensasi Pratikno sebagai Mensesneg sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 hingga 2024.

Kemudian karir Pratikno berlanjut sebagai Menko PMK kabinet Prabowo Subianto.

"Jadi seolah-olah Pratikno memegang rahasia luar biasa dari Jokowi," kata Muslim.

Sebelumnya, pada Jumat 28 Februari 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang dipimpin Eggi Sudjana dan Muslim Arbi mendatangi Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung untuk meminta DPD RI memanggil Jokowi terkait kasus ijazah palsu. (rmol)

Kampanye Gibran dapat dukungan penuh dari karyawan PT Sritex yang kini di-PHK massal/Ist 

JAKARTA — Peneliti ISEAS Made Supriatma baru saja menuliskan analisisnya terkait PHK massal yang terjadi di PT Sritex. Ia membagikan dan mempublikasikan tulisannya di laman media sosial Facebook pribadinya @Made Supriatma. Made menuliskan bahwa perusahaan tekstil ini pernah mengalami penipuan yang dilakukan oleh orang-orang besar dari Indonesia:

Kena Dupu: Sritex adalah kenangan tersendiri bagi para aktivis Indonesia di tahun 1990-an. Pada tanggal 11 Desember 1995, terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja di perusahaan tersebut. Ribuan pekerja turun ke jalan.

Aksi ini merupakan buah dari pengorganisasian kelompok aktivis. Saat itu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) belum lahir ke dunia. Namun, para aktivisnya telah bekerja selama berbulan-bulan dengan mengorganisasi diri secara bawah tanah.

Saat itu, rezim militer Orde Baru sedang represif-reprersifnya. Pemogokan itu diberangus dengan segera. Ratusan aktivis ditangkap. Tentu saja babak belur. Ada beberapa orang di sana yang saya kenal baik.

Penyair aktivis Wiji Thukul adalah salah satu yang terparah dipukul tentara. Ia kehilangan satu matanya saat demo itu karena popor bedil tentara. Saya ingat menengoknya di RS Dr Yap di Yogya.

Sritex adalah perusahan tekstil besar. Ia mendapat order untuk membikin seragam tentara, polisi, hingga ke aparat-aparat birokrasi dan seragam sekolah. Tidak itu saja, kabarnya ia juga membuat seragam untuk tentara Myanmar dan Kamboja.

Ia memberikan keterangan meragukan terkait hal yang sedang menimpa perusahaan textile besar ini.

"Bisa Anda bayangkan perusahan sebesar itu dengan order dari negara sebesar itu bangkrut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun perusahan ini kabarnya dililit hutang yang jauh lebih besar dari aset," tulis Made, dikutip Minggu (2/3/2025).

Ia kemudian menambahkan, akibatnya lebih dari 10 ribu buruh dipecat. Dan, dari apa yang didengarnya, buruh-buruh ini menunggu pesangon yang akan dibayarkan kalau gedung-gedung dan mesin-mesin terjual. Mendengar itu saya langsung mengernyitkan dahi. Itu bisa menunggu beberapa dekade hingga orang lupa.

Yang lebih menyakitkan adalah PHK ini terjadi di awal puasa. Sehingga itu membuat orang berpikir, "Oh, supaya mereka nggak bayar THR." Jadi, lebih baik PHK sekarang.

Kabar bahwa perusahan ini akan gulung tikar sudah terdengar lama. Para karyawan sudah lama gelisah. Mereka berusaha mencari perlindungan.

Dan, lanjut Made, perlindungan yang paling sinis yang mereka dapatkan setahun lalu adalah ketika mereka mendukung putra Sri Mulyono Nipunegoro (Gibran Rakabuming) untuk menjadi wakil presiden. Dan bersama Mbah Wowo (Prabowo), mereka menang.

"Namun, toh mereka di-PHK. Kena tipu? Jelas. Siapa sih yang tidak terkena tipu daya dari orang-orang ini?," ungkapnya

Ia juga mempertanyakan terkait polemik pekerjaan yang sedang dialami oleh daerah Solo dan sekitarnya

"Sekarang bagaimana? Pekerjaan sulit didapat. Itu sudah jelas. Apalagi di daerah Solo dan sekitarnya," bebernya.

Ia kemudian menerangkan bahwa untuk masuk dan mengulas ke ranah itu, dia belum memiliki cukup data.

"Saya tidak memiliki data yang cukup. Namun dari cerita-cerita anekdotal sana sini yang saya dengar, ada banyak perusahan di wilayah Solo Raya yang gulung tikar selama 10 tahun terakhir ini," sambungnya.

Made kemudian melanjutkan penjelasannya, dengan memunculkan pertanyaan terkait beragam masalah yang tengah dihadapi negara dan hubungannya jelas berdampak terhadap PT Sritex.

Khususnya, sambung Made, ketika dinasti Nipunegoro ini berkuasa. Apakah ada hubungannya dengan kebijakan dinasti ini? Kita tidak tahu. Harus ada studi yang lebih mendalam untuk itu. 

Jadi apa yang harus dilakukan oleh para buruh yang di-PHK yang jumlahnya puluhan ribu ini? Berdemo ke Keraton Sumber? Tentu tidak ada artinya, karena pekerjaan sudah hilang. Lagi pula, demo butuh tenaga dan biaya.

Lagipula, Sritex ini hanya satu kasus. Di wilayah-wilayah lain seperti Cikarang dan pusat-pusat industri, PHK juga sedang marak terjadi.

Sebagai penutup ia memberikan ungkapan permohonan maaf, karena merasa dirinya sedang frustasi untuk memikirkan keadaan Negara.

"Maaf, saya merasa sangat frustasi. Keadaan semakin hari semakin gelap," tutupnya

Perlu kita ketahui bahwa ISEAS – Yusof Ishak Institute adalah lembaga penelitian dan badan hukum di bawah naungan Kementerian Pendidikan di Singapura. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Parlemen pada tahun 1968.

Salah satu tujuan utama dari ISEAS, yakni menjadi pusat penelitian terkemuka yang didedikasikan untuk mempelajari tren dan perkembangan sosial-politik, keamanan, dan ekonomi di Asia Tenggara dan lingkungan geostrategis dan ekonomi yang lebih luas. (fajar)

Pengamat politik, Faizal Assegaf 

JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menilai jaringan oligarki sudah mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, di dalam lingkaran kekuasaan sendiri, ia menyebut ada kelompok yang masih terafiliasi dengan Presiden Jokowi dan berupaya melemahkan kepemimpinan Prabowo.

"Sejak awal sudah kita ingatkan, jangan beri ruang bagi kawanan Brutus rezim gorong-gorong menyusup ke kabinet. Tapi, pesan keras publik seolah dicuekin," ujar Faizal di X @faizalassegaf (28/2/2025). 

Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan perombakan kabinet dan menentukan sikap politik yang lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada Jokowi dan oligarki.

Dikatakan Faizal, langkah ini penting agar upaya pemberantasan korupsi, mafia migas, dan mafia tambang bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Faizal juga mengingatkan bahwa jika Prabowo lambat mengambil sikap tegas, pemerintahan yang baru bisa saja justru tersandera oleh kepentingan oligarki dan terjebak dalam skenario politik kelompok Jokowi.

"Jika sikap tegas tersebut lambat diambil, kemungkinan terjadi lempar handuk kepada oligarki dan akhirnya pemerintahan Prabowo tidak akan bisa melakukan terobosan besar," kuncinya. (fajar)

Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM), Bahlil Lahadalia/tangkapan layar 

JAKARTA — Nasib mantan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri yang dicopot dari Kabinet Merah Putih bisa saja dialami Bahlil Lahadalia.

Bahlil yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) tengah berjuang menyelesaikan program doktoralnya yang dibekukan Universitas Indonesia (UI).

Pengamat pendidikan dari Unnes, Edi Subkhan tak menampik jika polemik disertasi ini bisa berdampak buruk bagi Bahlil. Sebab, bisa mencoreng citra kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kalau Pak Prabowo merasa hal tersebut mencoreng citra kabinetnya dan mengganggu agenda-agenda politik beliau, ya bisa jadi (Bahlil di-reshuffle),” ujar Edi kepada wartawan dikutip Kamis, 27 Februari 2025.

Apalagi, Edi mendengar informasi hasil sidang etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) sudah keluar. Bahlil dinyatakan melakukan pelanggaran seperti perlakuan khusus dalam proses akademik hingga adanya konflik kepentingan dalam disertasinya.

“Ini menjadi preseden buruk bagi seorang penyelenggara negara sekaligus menjadi contoh buruk bagi para praktisi, politisi,” sambung Edi.

Di sisi lain, hasil sidang etik DGB UI menunjukkan ada perlakuan istimewa yang didapat Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelum sidang etik, Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga telah menangguhkan gelar doktor Bahlil. Penangguhan itu mengikuti Peraturan Rektor 26/2022. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto di acara peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025/Ist 

JAKARTA — Di tengah isu perombakan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto justru menilai seluruh menteri di bawahnya bekerja dengan baik, terutama mereka yang menjabat di era Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Prabowo mengatakan, para menteri yang pernah bertugas di Kabinet Jokowi memiliki kinerja yang baik, terbukti dari banyaknya program kerja yang dilantiknya sejak awal tahun ini.

"Menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga kalau sudah timnya bagus ya kenapa harus diganti gitu loh boleh nggak," ujar Prabowo.

Ia menganalogikan menteri seperti sebuah tim, di mana manager boleh berganti, tetapi tim yang baik harus terus dipertahankan.

"Manager boleh ganti kalau pemainnya masih baik kita pakai terus ya untuk kemenangan bangsa Indonesia," kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa para menteri era Jokowi dapat terus bekerja jika mereka mampu beradaptasi dengan kepemimpinannya.

"Kalau timnya pemainnya masih bagus ya pakai terus asal kuat gitu kan begitu hehe Kalau nggak kuat ya boleh mundur gitu kan Tapi kayaknya masih kuat nih," ucapnya sambil tertawa tipis.

Prabowo baru-baru ini melakukan reshuffle untuk pertama kalinya dalam kabinet Merah Putih, yakni dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo   Soemantri Brodjonegoro dengan Guru Besar ITB Brian Yuliarto.

Brian menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang baru-baru ini terkena skandal kekerasan terhadap para stafnya di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

Pelantikan Brian sebagai Mendikti Saintek dilakukan pada Rabu, 19 Februari 2025, bersamaan dengan pelantikan Ketua dan Wakil Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). (rmol)

Kolase foto Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri 

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab menjauhnya Presiden Prabowo Subianto dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kemarahan Megawati memuncak saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK beberapa waktu lalu. Di hari yang sama, Megawati langsung mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan.

Terkait hal itu, Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte menilai instruksi Megawati tersebut bukan sekadar reaksi politik spontan, melainkan manuver strategis dalam mendefinisikan kembali peran PDIP di era transisi kekuasaan.

“Dengan mengarahkan serangan ke Jokowi, bukan Prabowo, PDIP menunjukkan upaya sistematis untuk mendekonstruksi warisan politik Jokowi, sekaligus menjaga kelenturan politiknya di bawah pemerintahan yang baru,” kata Efatha kepada RMOL, Senin, 24 Februari 2025.

Menurut dia, ada tiga indikator utama yang menunjukkan pola delegitimasi ini. Pertama, permintaan Hasto Kristiyanto agar Jokowi diperiksa sebelum dirinya ditahan bukan sekadar bentuk perlawanan hukum, melainkan strategi reframing politik yang bertujuan mengalihkan isu dari kasus personal ke problem struktural dalam penegakan hukum.

“Kedua, tuduhan bahwa KPK dikendalikan oleh aktor eksternal melalui AKBP Rossa membangun narasi bahwa PDIP adalah korban represi kekuasaan, bukan sekadar partai yang terseret kasus hukum. Ketiga, dengan menekankan bahwa kasus Hasto sudah berjalan sejak sebelum Prabowo berkuasa, PDIP menghindari benturan langsung dengan pemerintahan baru, memungkinkan mereka untuk tetap relevan dalam dinamika politik mendatang,” bebernya.

Lanjut Efatha, strategi ini pada dasarnya adalah eksperimen reposisi menjauh dari Jokowi untuk membentuk ulang narasi oposisi, tetapi tetap menyisakan ruang diplomasi dengan Prabowo.

“Jika berhasil, PDIP akan mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan oposisi utama yang kredibel. Tetapi, jika gagal mendapatkan dukungan publik, langkah ini bisa menjadi bumerang, mengisolasi PDIP di luar lingkar kekuasaan tanpa daya tawar yang signifikan lagi,” ungkapnya.

“Pada dasarnya, ini bukan sekadar konflik personal atau hukum. Ini adalah kalkulasi politik jangka panjang PDIP untuk tetap menjadi pemain dominan di era pasca-Jokowi,” tandas Efatha. (*)