SANCAnews.id

JAKARTA – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 427,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.803 triliun pada triwulan III 2024. Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya, Jumat, 15 November 2024 menyebutkan, utang tersebut meningkat sebesar 8,3 persen secara tahunan (yoy), dengan utang tersebut berasal dari pemerintah dan swasta.

"Posisi ULN triwulan III 2024 dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata BI dalam keterangannya.

Adapun posisi ULN pemerintah pada periode ini dilaporkan mencapai 204,1 miliar Dolar AS (Rp3.246 triliun). Pertumbuhan utang ini melonjak 8,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kenaikan utang ini, kata BI dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1 persen).

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada periode ini tercatat sebesar 196,0 miliar Dolar AS (Rp3.117). Utang ini turun 0,6 persen yoy, karena ULN lembaga keuangan (financial corporations) ikut turun 3,2 persen.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta.

BI mengklaim utang luar negeri itu masih aman dan terkendali. Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 31,1 persen.

Selain itu, keamanan ini juga diklaim tercermin dari komposisi yang didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2  persen dari total utang luar negeri.

Dikatakan lembaga keuangan negara itu, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (rmol)

Ilustrasi pertamina 

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir resmi melantik Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Hal tersebut sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Terbatas (Persero) PT Petrokimia Gresik.

Diketahui, keduanya merupakan Wakil Sekretaris sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, sudah menjadi hal lumrah bagi perusahaan yang melakukan akuisisi untuk menguasai saham perusahaan lain dengan menempatkan orang di jajaran direksi dan komisaris. Utamanya sebagai Direktur Utama dan Komisaris.

Namun, Fahmy menilai tidak tepat jika 'amanah rakyat' itu dijalankan oleh partai politik dan diterapkan di PT. PERTAMINA yang merupakan perusahaan milik negara. Padahal, 100 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

"Pemegang saham Pertamina adalah 100 persen milik Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN. Sehingga tidak layak dan tidak pantas bagi Partai Politik menempatkan dua kadernya sebagai Dirut dan Komut Pertamina," kata Fahmy dalam analisisnya yang diterima JawaPos.com, Selasa (5/11).

Lebih lanjut, Fahmy menduga bahwa pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden Prabowo. Namun, lebih pada bagian dari aksi 'Asal Bapak Senang' yang merupakan inisiatif pribadi dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Untuk diketahui, 'Asal Bapak Senang' merupakan istilah yang populer era Orde Baru untuk menggambarkan sikap menjilat dan bawahan yang doyan menyenangkan atasan dengan pamrih.

"Barangkali pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden Prabowo. Tetapi inisiatif Menteri yang berwenang (Menteri BUMN Erick Thohir). Tujuannya adalah untuk menyenangkan Presiden melalui serangkaian aksi 'Asal Bapak Senang (ABS)'," jelasnya. (**)

Ilustrasi 

 

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terpantau melemah lebih dari 2 persen sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dikutip dari Pusat Data Ortax, nilai tukar Rupiah pada 21 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp15.466 per Dolar AS. Sementara itu, pada Senin, 4 November 2024, nilai mata uang Garuda kembali tertekan ke level Rp15.723 per Dolar AS.

Ekonom BCA, David Sumual mengatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah terkait sentimen pemilu di Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan Dolar terus menguat signifikan (rally) selama beberapa pekan terakhir.

“(Pelemahan) masih terkait pemilu AS. Pasar mem-price-in (semakin mengekspektasikan) potensi Donald Trump menang sehingga Dolar kecenderungan rally akhir-akhir ini,” kata David kepada RMOL.

Menurutnya, pasar dalam jangka pendek ini masih akan melihat hasil kontestasi pemilu antara Donald Trump dan Kamala Harris yang akan berlangsung pada pekan ini.

“Masih wait and see siapa yang menang pemilu Rabu nanti, kalau kondisi sekarang sudah memprice-in kemungkinan Trump menang,” tuturnya.

Berdasarkan sentimen tersebut, David memprediksi kurs Rupiah akan bergerak di rentang Rp15.600 hingga Rp15.900 per Dolar AS pada pekan ini. (*)

Pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra 

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra saat ini tengah menjadi sorotan lantaran perusahaannya telah mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Yusril melakukannya lewat PT Gajamina Sakti Nusantara yang baru didirikannya pada Juni 2023.

Seperti diketahui, Yusril pernah menjabat sebagai Ketua Tim Hukum dan Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Ia juga dikenal sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2001-2002 dan Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007.

Menanggapi isu perusahaannya terlibat dalam perburuan izin tambang pasir laut, Yusril angkat bicara. Seperti dilansir Tempo, advokat sekaligus akademisi hukum itu mengatakan pasir hasil pengerukan sedimen bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ia juga mengatakan ada negara yang membutuhkan ekspor pasir laut Indonesia.

“Singapura salah satu negara yang membutuhkan,” ucap Yusril, Kamis, 26 September 2024.

Sebelumnya, dalam laporan Majalah Tempo berjudul “Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut: Dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza,” nama Yusril tertera dalam akta perusahaan PT Gajamina Sakti Nusantara. Gajamina ini tercatat menjadi salah satu perusahaan yang mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut, dalam laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada laporan tersebut, tercatat juga nama perusahaan kontraktor penyedot pasir atau mitra dredger dan calon pembelinya pasir laut dari PT Gajamina. Tertulis, mitra dredger perusahaan Yusril tersebut adalah Jan De Nul dengan calon mitra pembeli Hock Keng Heng Pte Ltd

Menurut Yusril, untuk menjalankan usaha di bidang pembersihan sedimen laut, dia memiliki dua pilihan untuk perusahaannya. Pilihan tersebut adalah mendirikan perusahaan baru atau mengubah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dari perusahaan lama menjadi usaha pembersihan sedimen. “Saya memilih mendirikan perusahaan baru,” kata dia.

Singapura Butuhkan Banyak Pasir Laut untuk Reklamasi

Di sisi lain, Singapura memang merupakan salah satu pasar terbesar untuk pasir laut. Menurut laporan Majalah Tempo “Hitung-hitungan Singapura Membeli Pasir Laut Indonesia,” negara yang sering disebut sebagai kota pulau itu sedang membutuhkan pasir dalam jumlah besar.

Selain digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, pasir juga diperlukan untuk reklamasi pantai. Negara tersebut pun terus memperluas daratannya dengan slogan yang terkenal, "More Land, More Homes, More Greenery".

Pada 2030, kebutuhan lahan di Singapura diperkirakan meningkat dari 71.400 hektare menjadi 76 ribu hektare. Saat ini, seperti dikutip dari The Straits Times, Singapura tengah bersiap membangun kembali pantai selatannya dengan garis pantai sepanjang 120 kilometer yang membentang dari Terminal Pasir Panjang hingga Terminal Ferry Tanah Merah.

Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengumumkan dalam pidato Hari Nasional pada 18 Agustus 2024 bahwa rumah-rumah baru akan dibangun di kawasan tepi laut Marina East, Nicoll, serta di Long Island, lepas pantai timur. Proyek reklamasi ini akan menciptakan 800 hektare lahan, dua kali lipat dari luas Marina Bay, dan diperkirakan memakan waktu puluhan tahun, mirip dengan proyek reklamasi Marina Bay setelah kemerdekaan Singapura pada 1965.

Oleh karena itu, proyek-proyek jumbo ini membutuhkan pasokan pasir dalam jumlah besar. Perkiraannya, untuk menguruk atau mereklamasi lahan 1 kilometer persegi, diperlukan 37,5 juta meter kubik pasir atau sama dengan mengisi tiga setengah bangunan Istana Negara. (*)

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024  

SANCAnews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Manajemen CNN Indonesia terhadap karyawannya yang membentuk serikat pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja sehingga perusahaan tidak boleh menghalanginya.

"Kalau itu benar terjadi (PHK karyawan karena mendirikan serikat pekerja), tidak boleh dilakukan,," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. "Kebebasan setiap pekerja itu dijamin oleh undang-undang. Boleh membentuk serikat pekerja sesuai aturan yang berlaku."

Indah menjelaskan, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang kebebasan berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat. Ia menyebut hal ini terdapat dalam konvensi nomor 87 dan 98.

Indah pun mengatakan perusahaan bisa terkena sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Hanya saja, Kemnaker mesti lebih dulu mengklarifikasi apakah PHK sepihak itu dilakukan setelah karyawan membentuk serikat pekerja. Setelah itu, baru dilakukan mediasi. Proses ini pun bisa dilakukan bila pihaknya sudah menerima pengaduan. "Ada sanksi tergantung substansi perselisihannya," kata dia.

Sementara belum mendapat pengaduan, Indah berharap Serikat Pekerja CNN Indonesia berdialog dengan manajemen untuk mencari solusi. Bila tidak ada titik temu, ia meminta serikat pekerja membuat laporan. "Kami tidak akan memanggil (perusahaan) kecuali, amit-amit, jadi keributan nasional," ungkapnya.

Serikat Pekerja CNN Indonesia atau SPCI sudah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2024 dan dideklarasikan pada hari yang sama. Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman mengatakan SPCI dibentuk sebagai wadah perjuangan penolakan terhadap pemotongan upah sepihak.

Namun, 9 karyawan yang tergabung dalam SPCI menerima surat PHK sepihak. Surat PHK dikirimkan melalui email dan ditandatangani Head of Human Capital Development (HRD), Yenita Achyar.  “Bahkan e-mail PHK sepihak dikirim saat SPCI menggelar diskusi dan launching serikat pekerja ini di Jakarta Selatan pada 31 Agustus 2024,” kata Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman melalui keterangan tertulisnya, Ahad, 1 September 2024.

Taufiq juga bercerita, per 31 Agustus 2024, akses pekerjaannya diputus. Misalnya email, dikeluarkan dari WA group dan dilarang masuk kerja, sementara masalah itu masih dalam proses perselisihan.  “Kami menilai manajemen CNN Indonesia menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, arogan dan sewenang-wenang,” kata dia.

Menurut Taufiq, PHK sepihak dilakukan dengan cara yang tidak patut dan melanggar Undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya, kata dia, PHK langsung berlaku 1-2 hari setelah diputuskan sepihak, padahal seharusnya 14 hari kerja.

Taufiqurrohman juga mengklaim CNN Indonesia melakukan union busting yang bertentangan dengan Pasal 28 (a) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.  “Pemberangusan serikat pekerja ini juga bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM serta menciderai nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Ihwal dugaan PHK sepihak ini, Tempo sudah menghubungi Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza Zulverdi. Namun hingga berita ini ditayangkan, mereka belum menanggapi. (tempo)

Kaesang Pangarep bersama Erina Gudono 

SANCAnews.id – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, atas dugaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaduan itu disampaikan Boyamin melalui saluran pengaduan masyarakat atau dumas KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Dalam pengaduannya, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerja sama atau MoU antara Pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo saat itu. Isi perjanjian tersebut adalah mendirikan kantor dan pusat permainan di atas tanah milik Pemerintah Kota Solo.

Boyamin mengatakan, perjanjian kerja sama itu penting dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian fasilitas jet pribadi kepada Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, diduga terkait dengan kerja sama yang dilakukan Gibran dengan Shopee pada 23 April 2021.

“Apakah ini adalah fasilitas dari perusahaan tersebut, biarlah nanti KPK yang menilai, semangat saya hanya membantu untuk memperjelas perkara ini apakah ada gratifikasi atau tidak,” kata Boyamin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK telah memerintahkan jajarannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang. “Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Di samping itu, sebelum terjun ke dunia politik dan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang dikenal sebagai seorang pengusaha. Dia bahkan menjadi pemilik klub sepakbola Persis Solo yang mendapatkan sponsor dari Free Fire, permainan online besutan Garena, anak perusahaan dari Sea Group yang juga membawahi Shopee.

Jauh sebelum itu, Kaesang juga memiliki sejumlah bisnis yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, hingga aplikasi digital. Dia bahkan pernah mendapatkan suntikan data dari sejumlah perusahaan besar dengan nilai yang fantastis, hingga jutaan dolar AS. Berikut daftar perusahaan yang pernah gelontorkan modal besar untuk bisnis Kaesang.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Dari Mana Modal Bisnis Kaesang Pangarep,” disebutkan bahwa perusahaan patungan bernama GK-Plug and Play Indonesia atau PT Gan Inovasi Solusindo merupakan salah satu perusahaan yang mengucurkan modal untuk bisnis rintisan yang didirikan Kaesang, Teknakopi.

Tidak diketahui berapa jumlah dana yang digelontorkan. Namun, petinggi perusahaan itu, Anthony Pradiptya menduduki jabatan sebagai direktur di PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat), perusahaan yang menaungi Ternakopi. Meski begitu, bisnis tersebut kini telah tutup dan direncanakan akan dilakukan rebranding.

Pada 2020, bisnis kuliner Mangkokku, yang dikelola oleh Kaesang dan Gibran Rakabuming Raka makin moncer setelah mendapatkan sejumlah modal dari perusahaan patungan. Alpha JWC Ventures menyuntikkan dana senilai US$ 2 juta atau sekitar Rp 30 miliar (kurs Rp 15.427).

Adapun Mangkokku merupakan usaha rintisan nasi mangkuk atau rice bowl yang didirikan Gibran bersama koki Arnold Poernomo dan pebisnis makanan Randy Kartadinata pada 2019. Setelah Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, bisnis tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Kaesang.

Kemudian pada 2022, giliran Alpha JWC bersama Emtek dan Cakra Ventures mengucurkan pendanaan Seri A sebesar US$ 7 juta, sekitar Rp 107 miliar untuk Mangkokku. Alpha JWC juga termasuk perusahaan yang rajin menggelontorkan dana untuk bisnis-bisnis Kaesang. Tiga tahun sebelumnya, Alpha JWC memberikan pendanaan perdana senilai US$ 5 juta kepada usaha minuman tradisional Gibran, Goola. (tempo)

Presiden Joko Widodo/Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperbolehkan pelaku usaha yang melakukan penanaman modal di Ibu Kota Negara (IKN) untuk merekrut tenaga kerja asing (TKA).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

PP ini mensyaratkan TKA yang bekerja di IKN mesti didampingi oleh pekerja lokal. Adapun masa kerja TKA tersebut berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP tersebut.

Menurut Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi ke IKN.

Sebab, kata Aloysius, dalam Pasal 22 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa perusahaan asing di IKN akan diberikan keistimewaan, yakni dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu.

Aloysius melihat aturan tersebut akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam penerapannya pun akan bermasalah secara hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan diatur bahwa TKA hanya bisa bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Akan tetapi dengan masa kerja 10 tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam PP 29/2024, ujar Aloysius, tidak memberikan kepastian hukum. "Ini akan menimbulkan permasalahan hukum pada masa mendatang karena masa kerjanya 10 tahun dan bisa diperpanjang," kata Aloysius saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.

Tidak hanya dari segi ketidakpastian hukum, menurut Aloysius aturan ini bisa memicu banjir tenaga kerja asing. Adapun dari sisi ekonomi, regulasi tersebut bisa memicu relokasi perusahaan asing ke IKN secara massal.

"Perusahaan asing di Indonesia akan menjadi bebas karena tidak dikenakan kompensasi penggunaan TKA. Akhirnya perusahaan asing menjadi bebas merekrut pekerja asing sehingga tenaga kerja lokal tidak terserap," katanya. (tempo)

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Konferensi Pers Judi Online yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Selatan, Jumat (24/05/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membayar utang pinjaman online atau pinjaman ilegal.

“Jadi judi online dan pinjaman online ilegal, bapaknya sama, ibunya sama. Adik kakak ini. Karena setiap kita main judi, begitu kalah, ada yang nawarin pinjaman online ilegal,” katanya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ia mengatakan, baik judi online (judol) atau pinjol termasuk dalam kategori penipuan terhadap masyarakat. Sebab itu pemerintah merasa perlu menyadarkan masyarakat agar tak tertipu.

“Ini scam, bisa dibayangkan enggak? Makanya nanti kami serukan kepada seluruh masyarakat, pinjaman online ilegal akibat judi enggak usah bayar. Karena mereka menipu kita, menipu rakyat,” katanya.

Budi yakin soal seruan itu. Sebab menurut dia, segala bisnis ilegal adalah bisnis yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Termasuk dari OJK (otoritas jasa keuangan). Namanya juga pinjol ilegal, bisnis ilegal mosok diladeni,” katanya.

Sebelumnya, Budi juga mengatakan perihal penumpasan pinjol, Kominfo bekerja sama dengan seluruh pihak karena komprehensif dan bisa diatasi secara cepat dan tepat, khususnya setelah pengesahan Satgas Pemberantasan Judi Online di mana Kominfo berperan di bidang pencegahan.

Hal itu dilakukan mengingat grafik kenaikan kasus pinjol berkaitan erat dengan pengguna judi online yang ikut meningkat, karena keduanya saling berkesinambungan. Budi pun mengajak seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk solid terlibat memberantas judi online di samping kerja sama dengan Satgas Pemberantasan Judi Online. (tempo)

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya 

SANCAnews.id – Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya sangat siap mengelola tambang tersebut. Pasalnya, ormas keagamaan terbesar di negeri ini akan segera mengurus izin untuk bisa menambang.

Kepastian perihal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya saat ditanya awak media perihal izin pertambangan yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

“Kami segera mengurus izin untuk bisa mendapatkan izin penambangan itu,” kata Gus Yahya ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).

Ia mengatakan dalam rapat pleno PBNU yang berakhir hari ini di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tidak membicarakan ihwal izin tambang tersebut.

“Kemudian tentang tambang, sudah ada, tidak dibicarakan di pleno karena sudah dibicarakan dan dibutuhkan dalam rapat sebelumnya,” katanya.

Gus Yahya menegaskan bahwa NU telah menerima izin tambang yang berikan pemerintahan Presiden Jokowi kepada PBNU tersebut.

“Bahwa NU menerima tawaran pemerintah tentang tambang ini, dan akan segera mengajukan setelah kemarin kami diberitahu bahwa perpres tentang hal ini sudah diselesaikan, di tanda tangan oleh presiden,” tutupnya. (rmol)

Desain Lanskap Istana Kepresidenan Indonesia di Ibu Kota Negara, Kalimantan 

SANCAnews.id – Pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) bukan untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan Presiden Jokowi.

Menurut Achmad, bagi kepala negara yang menggagas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, keberhasilan perayaan HUT di IKN akan menentukan keberlanjutan proyek tersebut.

Oleh karena itu, upacara peringatan pada 17 Agustus mendatang, menurut Achmad, akan tetap dilaksanakan meski pembangunan IKN belum rampung.

"Keberhasilan perayaan HUT Kemerdekaan di IKN penting karena bisa mendongkrak daya tarik IKN bagi investor," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024.

"Tapi kalau bagi rakyat, yang penting adalah merdeka dari beban harga tinggi, utang pinjol, bebas dari pengangguran dan kemiskinan."

Menurut Achmad, ada perbedaan urgensi pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN di antara perspektif pemimpin dan rakyat.

Karena itu, ia menyayangkan langkah pemerintah yang menurutnya terlalu buru-buru menggelar perayaan HUT Kemerdekaan di IKN.

"Sehingga, terkesan upacara itu untuk investor," kata dia.  

Pemerintah berencana menggelar HUT ke-79 Kemerdekaan RI secara hybrid di IKN dan Jakarta. Jokowi didampingi presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto akan memimpin upacara HUT RI di IKN.

Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jokowi perayaan HUT Kemerdekaan di dua lokasi lantaran dalam proses transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

Namun, ia memastikan upacara berikutnya bisa digelar sepenuhnya di IKN tahun depan saat surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara sudah terbit.

Ihwal progres pembangunan, Jokowi berujar pembangunan IKN hingga Agustus ini baru rampung 15 persen. Sebab, IKN bukan proyek jangka pendek yang selesai dalam dua-tiga tahun.

Ia menyebut IKN sebagai mimpi besar jangka Panjang, “Mungkin 15-20 tahun. Jadi, jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” kata Jokowi, Selasa, 16 Juli 2024.

Untuk perayaan HUT Kemerdekaan, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi,memastikan lapangan upacara sudah siap digunakan dan berfungsi 100 persen.

Dia berujar, podium yang akan digunakan untuk acara kenegaraan pada 17 Agustus juga sudah disiapkan. Begitu pula dengan Istana Negara yang progresnya sudah mencapai 82,73 persen.

"Akhir Juli, ruangan-ruangan utama di Istana Negara akan fungsional," kata Imam dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Imam, pemerintah memang menargetkan infrastruktur dasar yang akan digunakaan saat perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia bisa diuji coba pada Juli 2024. "Supaya Agustus bersih (siap digunakan)" kata dia. (tempo)

Presiden Jokowi di IKN/Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal memindahkan kantornya ke ibu kota baru, IKN, pada Juli 2024. Sebab infrastrukturnya belum siap.

Kepala Negara menjelaskan, dirinya hanya akan pindah ke IKN jika fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah ada di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi mengatakan sudah mendapat laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono soal pembangunan di IKN yang belum sepenuhnya rampung.

"Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap)," sambungnya.

Awalnya Jokowi berencana untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Hal itu dilakukan mengingat  upacara HUT RI 17 Agustus tahun ini juga akan digelar di IKN.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga sendiri sebelumnya mengatakan progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92 persen.

Satgas menargetkan proyek ini selesai pekan kedua Juli 2024, sehingga siap digunakan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Menurut Jokowi, ia belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN. Namun ia tidak menutup kemungkinan jika baleid tersebut baru akan terbit usai presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," tuturnya.

Selain kantor presiden, Danis mengatakan proyek yang ditargetkan selesai akhir bulan ini yaitu kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. (rmol)

Minyakita rencananya akan mengalami kenaikan harga 
 

SANCAnews.id – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan harga Minyakita rencananya akan mengalami kenaikan harga pada minggu depan. Tim tvOne pun mencoba mengulas harga terbaru Minyakita di Pasar Beringharjo, Yogyakarta per hari ini (22/6/2024).

Salah satu pedagang minyak di Pasar Beringharjo juga mengatakan bahwa ia menjual Minyakita seharga 16.000 rupiah, yang diketahui dibanderol dengan harga 14.000 rupiah pada kemasan Minyakita.

Hal ini menunjukkan harga Minyakita di pasaran mengalami kenaikan sekitar 2.000 rupiah. Sebelumnya diketahui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membahas persoalan harga minyak bumi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Ini nanti kita rapatkan, saya mau usul. Nanti kita bicarakan dulu," Kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifili Hasan kepada wartawan, Rabu (19/6/2024). 

Pria yang akrab disapa Zulhas itu memastikan bakal mengusulkan kenaikan harga minyakita sebesar Rp.1.500. Zulhas menjelaskan, kenaikan harga tersebut, beriringan dengan kenaikan harga komoditas lainnya. (tvone)

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021). 

SANCAnews.id – Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menarik seluruh dana unit usaha dan Amal Usaha (AUM) Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) membuat heboh masyarakat. Dana yang tersimpan diperkirakan mencapai puluhan triliun.

Ada sejumlah alasan mengapa Muhammadiyah memutuskan menarik dana dari BSI, mulai dari mencegah risiko penumpukan dana di satu bank hingga menjaga persaingan diantara bank syariah. Di samping itu, mencuat kabar Muhammadiyah juga sempat ditawari posisi komisaris BSI sebelum keputusan penarikan dana itu dilakukan.

Dalam RUPS BSI yang diadakan pada 17 Mei 2024, diketahui BSI mengangkat Felicitas Tallulembang sebagai komisaris independen. Belakangan, diketahui bahwa Felicitas adalah kader Gerindra.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul  "Di Balik Penarikan Dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia", Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budiyanto menceritakan bahwa BSI sempat meminta Muhammadiyah untuk mengusulkan nama kadernya guna mengisi jajaran komisaris bank syariah pelat merah itu. “Saya dengar sempat diminta tiga kali, awalnya ditolak oleh PP,” kata Gunawan.

Menurut tiga orang narasumber Majalah Tempo yang mengetahui peristiwa ini, ide meminta perwakilan Muhammadiyah masuk dalam jajaran komisaris datang dari manajemen BSI sendiri. Pemikiran ini pun sudah muncul beberapa tahun lalu, karena sejak BSI berdiri pada 2021, belum ada satu pun anggota Dewan Pengawas Syariah atau komisaris BSI yang merepresentasikan PP Muhammadiyah.

Kemudian, pengurus BSI pun langsung menyampaikan ide itu kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah mendapat lampu hijau dari Erick, manajemen BSI langsung menawarkan posisi tersebut ke Muhammadiyah.

Sayangnya ide BSI itu tak langsung disetujui oleh Muhammadiyah. Dalam dua kali penawaran, BSI bahkan tak kunjung mendapat jawaban dari Muhammadiyah.

Sampai akhirnya BSI mengutus dua komisaris yakni Komaruddin Hidayat selaku komisaris independen dan Adiwarman Azwar Karim selaku Wakil Komisaris Utama untuk bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada awal Mei 2024.

Dalam pertemuan itu, Haedar mengusulkan nama sebagai calon anggota dewan pengawas dan komisaris independen. Ketika dimintai klarifikasi tentang permintaan mereka agar Muhammadiyah mengusulkan nama pengurus, Adiwarman, Komaruddin maupun manajemen BSI tidak menjawab. Haedar pun tidak menjawab ketika dimintai klarifikasi kabar pengalihan dana BSI terkait batalnya pengangkatan kader Muhammadiyah jadi komisaris BSI.

“Untuk sementara belum berkenan diwawancarai,” tutur Daffa, sekretaris Haedar, pada Selasa, 11 Juni 2024. Setali tiga uang, Abdul Mu’ti juga enggan menjawab. “Saya di luar negeri,” katanya. (tempo)

Ilustrasi foto Jokowi-Rupiah 

SANCAnews.id – Jatuhnya nilai tukar rupiah akan menjadi kado buruk di akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Nyatanya, kebijakan-kebijakan yang diambil presiden sebelumnya menjadi tidak ada artinya di tangan Jokowi.

Menurut Direktur Pusat Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan anjloknya nilai tukar rupiah pada masa pemerintahan Jokowi, menjadi nila setitik rusak sebelanga.

"Kebijakan-kebijakan yang telah diambil baik oleh presiden-presiden sebelumnya menjadi tidak ada artinya dengan kembali rupiah anjlok di pengujung pemerintahan Jokowi," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (18/6).

Bahkan menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, tidak ada artinya pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi seperti jalan tol, MRT, LRT, kereta cepat, bendungan, bahkan sampai Ibukota Negara (IKN).

"Jadi tidak ada artinya jika di pengujung pemerintahannya Jokowi tidak mampu menekan angka rupiah terhadap dolar. Ini adalah kado sangat buruk di penghujung pemerintahan Jokowi. Di mana rupiah tidak lagi perkasa, bahkan merupakan angka terburuk pasca reformasi," pungkas Saiful. (*)

Pedagang menata minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten, Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang membatasi warga maksimal hanya bisa membeli 2 liter perorang dengan harga Rp15 ribu perliter atau diatas HET yang ditetapkan pemerintah Rp14 ribu perliter akibat terjadi kelangkaan. 

SANCAnews.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau MinyaKita akan terjadi setelah Idul Adha 2024. Zulhas mengusulkan kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 15.500 per liter.

Ia mengatakan, usulan ini akan disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Tunggu rapat ya. Saya akan usulkan di rapat. Mudah-mudahan habis Lebaran,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Harga MinyaKita sebelumnya dipasarkan dengan harga Rp 14.000 per liter. Harga eceran tetap belum naik sejak 2022.  Dengan kenaikan ini, harga minyak goreng itu akan menjadi Rp 15.500.

Mei lalu, Zulkifli Hasan telah mengatakan akan mengusulkan kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp 1.500. "Kami usulkan, jadi Rp 15.500 per liter," ujarnya di Jakarta Timur, Selasa 28 Mei 2024.

Saat itu, Mendag menyampaikan, perubahan HET MinyaKita perlu dilakukan karena HET tersebut sudah berjalan selama dua tahun. Selain itu, HET MinyaKita yang berlaku saat ini, yakni Rp14.000 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan kenaikan HET sedang dihitung dan menunggu persetujuan Kementerian dan Lembaga lain. Kenaikan menghitung pengolahan, pembentukan harga hingga pemasaran dan logistik. "Minggu ini masih akan rapat bersama," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.

Isy mengatakan pemerintah mempertimbangkan beberapa komponen seperti dampak kenaikan harga terhadap inflasi dan daya beli. Selain itu, ongkos produksi agar pelaku usaha mendapatkan untung yang wajar juga turut diperhitungkan. Ia berharap kenaikan HET MinyaKita tidak memberatkan karena itu perlu penghitungan yang cermat.

Saat ini banyak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET. Hal itu juga diakui Isy. "Rata-rata nasional harga Minyakita saat ini sebesar Rp 15.000 per liter," ujarnya.

Di Pasar Palmerah, seorang pedagang sembako, Kamal, mengatakan harga Minyakita yang dijual di tokonya Rp 17.000, naik bertahap dari semula Rp 14.000.

Apa Itu MinyaKita?

MinyaKita merupakan produk minyak gorengan kemasan rakyat yang diluncurkan massal oleh pemerintah sejak 6 Juli 2022 lalu. Dilansir dari kemendag.go.id, MinyaKita telah diedarkan nasional di seluruh wilayah Indonesia dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter. Minyak ekonomis ini diluncurkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia membeli minyak goreng dengan harga terjangkau tetapi kualitas masih memenuhi BPOM.

HET minyak goreng rakyat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Yakni pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawahatau sama dengan HET.

(2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:

a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp 15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah; dan

b. Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan. (tempo)

Rencana Prabowo: Tak Berencana Naikkan Rasio Utang RI jadi 50 Persen PDB-Istimewa 

SANCAnews.id – Anggota tim gugus tugas keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono membenarkan, presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, belum berencana menaikkan rasio utang negara hingga 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hal itu diungkapkannya kepada Reuters dalam wawancara yang dikutip Sabtu (15/6/2024).

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” kata Thomas.

Pernyataan ini juga menyangkal laporan sebelumnya oleh Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut, dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Mata uang rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada hari Jumat, (14/6) kemarin.

Thomas lebih lanjut mengatakan bahwa Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Sebelumnya pada bulan lalu, Prabowo yang akan menjabat pada bulan Oktober nanti mengatakan bahwa Indonesia harus “lebih berani” untuk memasukkan program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Namun Prabowo juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah alasan Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas.

Prabowo pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan negara.

Serta meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik.

Thomas pun menambahkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB. (disway)

SANCAnews.id – Dewan Pers meminta seluruh perguruan tinggi untuk mematuhi perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi tentang Penguatan dan Pelindungan Kegiatan Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dinilai bisa menjadi landasan bagi pers mahasiswa untuk bekerja lebih leluasa tanpa takut akan larangan atau intimidasi.

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan aturan ini menjadi pintu masuk untuk melindungi aktivitas pers mahasiswa yang rentan terhadap intimidasi. Arif berharap setelah kesepakatan ini tidak ada lagi pers mahasiswa yang terintimidasi dan dilarang atas hasil publikasi jurnalistiknya.

“Kalau ada kasus, mudah-mudahan kampus bisa mentaati perjanjian kerja sama ini. Tidak boleh ada pembredelan,” kata Arif dalam diskusi Perlindungan terhadap Pers Mahasiswa yang digelar Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI pada Sabtu, 27 April 2024.

Perjanjian kerja sama antara Dewan Pers dengan Kementerian Pendidikan Tinggi tersebut diteken pada 18 Maret lalu. Dalam perjanjian itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifli bertindak sebagai pihak kesatu sedangkan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sri Suning Kusumawardani sebagai pihak kedua.

Menurut Arif, perjanjian kerja sama itu memuat dua pokok yang penting bagi aktivitas pers mahasiswa. “Pertama, peningkatan kompetensi. Kedua, penyelesaian sengketa jurnalistik melalui Dewan Pers,” ujarnya.

Direktur PT Tempo Inti Media ini berharap kedua poin itu berjalan beriringan untuk meminimalisasi munculnya sengketa jurnalistik yang merugikan pers mahasiswa. “Pers mahasiswa mesti meningkatkan kapasitas, pengetahuan etik, teknik liputan. Supaya tidak ada ruang yang bagi para pihak yang keberatan dengan hasil liputan,” kata Arif.

Pada medio 2020-2021, PPMI mencatat telah terjadi 185 kekerasan dengan 12 jenis kasus yang dialami pers mahasiswa. Kasus tersebut antara lain berupa 81 teguran, 24 upaya pencabutan berita, 23 makian, 20 ancaman, 11 pemaksaan meminta maaf, 11 pemotongan dana, 6 tuduhan tanpa bukti, 4 surat peringatan, 3 teror, 1 pemukulan, dan 1 pelarangan aktivitas jam malam.

Dari angka itu, birokrasi kampus menjadi pelaku kekerasan paling dominan dengan 48 kasus. Pelaku lain beragam. Mulai dari mahasiswa, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, organisasi eksternal kampus, organisasi masyarakat, hingga polisi dan anggota TNI.

Badan Pekerja Advokasi PPMI Dewan Kota Tulungagung Noval Kusuma berharap Dewan Pers bisa mengawal pelaksanaan perjanjian Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia juga berharap pers mahasiswa bisa lebih dilibatkan dalam perumusan strategi perlindungan pers mahasiswa. “Supaya produk yang disepakati dapat diterapkan di kampus seluruh Indonesia,” kata dia. (tempo)