SANCAnews.id

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Peredaran uang pada Hari Raya Idul Fitri 2025 diperkirakan menurun dibanding tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memperkirakan total peredaran uang pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp157,3 triliun.

“Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah pemudik,” kata Sarman dalam keterangannya dikutip pada Selasa 1 April 2025.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24 persen dibandingkan 193,6 juta pemudik pada 2024.

Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada daya beli masyarakat.

Ia mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan perjalanan mudik.

"Penurunan daya beli masyarakat berimbas langsung pada kebiasaan belanja dan mudik. Banyak yang memilih tetap di kota tempat tinggal mereka karena keterbatasan finansial," ujarnya.

Selain itu, kata dia, belanja kebutuhan pokok dan fesyen selama Ramadan juga mengalami stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka," pungkasnya. (rmol)

Ilustrasi kurs mata uang/Net 

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.161 pada perdagangan Senin, 24 Maret 2025. Artinya, indeks ini melemah 96,96 poin atau turun 1,55 persen dibanding sesi sebelumnya, menyusul pengumuman susunan lengkap pengurus Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Danantara.

Berdasarkan data RTI Infokom, nilai transaksi di pasar saham tercatat sebesar Rp14,15 triliun dengan volume perdagangan 14,65 miliar lembar saham. Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 500 saham melemah, 134 saham menguat, dan 168 saham lainnya stagnan.

Dalam perdagangan hari ini, hampir seluruh sektor mengalami tekanan, dengan 10 dari 11 indeks sektoral mencatatkan pelemahan. Sektor kesehatan dan sektor barang baku menjadi yang paling tertekan dengan masing-masing turun 2,79 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan, ditutup di level Rp16.567 per Dolar AS.

Mata uang Garuda melemah 66 poin atau 0,40 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, Rupiah berada di level Rp16.561 per dolar AS pada sore hari ini.

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang tercatat bervariasi. Baht Thailand menguat 0,19 persen, Peso Filipina naik 0,04 persen, Yuan China turun tipis 0,03 persen, Yen Jepang ambruk 0,26 persen, dan Ringgit Malaysia turun 0,37 persen.

Sementara mata uang utama juga bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris melemah 0,22 persen, sedangkan Euro Eropa dan Franc Swiss masing-masing menguat 0,19 persen dan 0,04 persen. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net 

JAKARTA — Mayoritas pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, 55 persen pakar ekonomi menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

"Bahkan, tujuh pakar menilai kondisinya jauh lebih buruk,” tulis LPEM UI dalam laporan 'LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025' yang dikutip pada Senin 24 Maret 2025.

Survei ini melibatkan 42 pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, peneliti, analis dari lembaga think tank, pelaku sektor swasta, serta organisasi multinasional. Para responden berasal dari dalam dan luar negeri guna memberikan perspektif yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi nasional.

Prospek Ekonomi Dinilai Pesimistis

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pakar pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam periode mendatang.

“Sebanyak 23 dari 42 pakar memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari angka saat ini, meskipun tidak ada responden yang menganggap kontraksi akan jauh lebih kuat,” demikian bunyi laporan itu.

Sementara itu, lebih dari seperempat responden memperkirakan perubahan yang tidak signifikan, sementara hanya enam pakar yang memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya.

Kritik Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selain menyoroti kondisi ekonomi, survei ini juga menilai efektivitas kebijakan fiskal dan moneter pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, mayoritas pakar menilai kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

“Sebanyak 28 persen atau 12 dari 42 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif, sedangkan 60 persen atau 25 dari 42 pakar menilai sedikit tidak efektif,” kata laporan tersebut.

Di sisi lain, kebijakan moneter juga dinilai belum memberikan dampak berarti. Sebagian besar pakar, atau 38 persen dari responden, memandang kebijakan moneter pemerintahan Prabowo tidak memiliki efek.

"Sementara itu, 13 responden atau 31 persen menganggap kebijakan moneter sedikit tidak efektif," tulis LPEM UI.

Skeptis terhadap Arah Kebijakan Ekonomi

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan tingkat skeptisisme yang tinggi terhadap kebijakan ekonomi dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya secara luas dinilai tidak efektif,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

Dari 42 responden, sebanyak 36 pakar ekonomi menilai kebijakan ekonomi saat ini secara negatif.

Rinciannya, 21 responden menyebut kebijakan tidak efektif, 15 menilai sangat tidak efektif, sementara hanya dua responden yang menilai sedikit efektif dan empat lainnya bersikap netral.

Tidak ada satu pun responden yang menganggap kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat efektif. (rmol)

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Jumat (1/3/2024) 

JAKARTA — Utang Luar Negeri atau ULN Indonesia pada Januari 2025 berdasarkan data Bank Indonesia telah mencapai 427,5 Dolar AS. Nilai utang Indonesia tersebut setara dengan Rp 6.973 triliun (kurs Rp 16.300 per Dolar AS).

Utang luar negeri Indonesia sebesar USD427,5 miliar terdiri dari utang luar negeri Pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Utang luar negeri Pemerintah mencapai USD204,79 miliar, utang luar negeri Bank Indonesia sebesar USD28,34 miliar, dan utang luar negeri sektor swasta sebesar USD194,39 miliar.

Utang Pemerintah dan BI Naik, Swasta Turun

Pertumbuhan ULN secara year on year (y-on-y) dibanding posisi akhir Januari 2024 mengalami fluktuasi yang berbeda. Pemerintah mencatat kenaikan utang sebesar 5,34 persen dan utang luar negeri Bank Indonesia melonjak 93,94 persen.

Di sisi lain, ULN swasta justru turun mengalami penurunan sebesar -1,71 persen setahun terakhir. Total utang swasta dari 197,77 miliar dolar AS per Januari 2024 menjadi 194,39 miliar dolar AS per Januari 2025. Dalam lima tahun terakhir, ULN Swasta cenderung menurun.

Penyebab terus menurunnya utang pihak swasta Indonesia karena lebih memilih mengoptimalkan pinjaman bank dan penjualan obligasi yang diserap pasar domestik. Strategi itu terkait dengan volatilitas nilai rupiah yan meningkat dan cenderung melemah. Mekanisme hedging tidak sepenuhnya memecahkan masalah dan berdampak penambahan biaya bagi mereka.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan ULN Indonesia dipengaruhi ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.

"ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar USD 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% (yoy)," kata Ramdan dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

Perkembangan ULN dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,"

Sumber Utang Luar Negeri Indonesia

Dari transaksi utang, ULN Indonesia paling banyak dari China. Sementara utang dari negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat (AS) cenderung menurun.

Namun secara angka, Indonesia paling banyak berutang pada Singapura. Nilai Utang Luar Negeri Indonesia dari Singapura mencapai USD 55,7 miliar.

Kemudian ULN Indonesia dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD 27,6 miliar, dan Cina USD 23,2 miliar.

Sementara pengelompokan ULN Indonesia berdasarkan lembaganya, utang paling besar dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, anak usaha Bank Dunia.

Total utang mencapai USD20,99 miliar pada Januari 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD 21,45 miliar.

Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang turun menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dibandingkan 30,5 persen pada Desember 2024. ULN juga didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN. (fajar)

JAKARTA — Jepang siap membantu Australia membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Ketua Asosiasi Kereta Api Berkecepatan Tinggi Internasional (IHRA), Masafumi Shukuri, menyatakan kesiapannya untuk membantu Australia mewujudkan rencana tersebut dengan menyediakan teknologi Shinkansen.

Komentar itu muncul saat pemerintah Australia meninjau gagasan pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi di negara tersebut.

"Jika Australia ingin mengadopsi kereta Shinkansen, kami dapat membantunya dan melakukan transfer teknologi," kata Shukuri, seperti dikutip RMOL dari Nikkei Asia, Sabtu, 1 Maret 2025.

"Kami dapat memberikan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam pengoperasian dan perawatan kereta api," tambahnya.

Shinkansen dirancang untuk menghindari tabrakan, dan teknologinya dikenal akan keselamatan dan ketepatan waktunya.

IHRA, yang beranggotakan perusahaan seperti Central Japan Railway, Hitachi, dan Mitsubishi Heavy Industries, bertujuan menjadikan teknologi ini sebagai standar global untuk kereta cepat.

Taiwan, sebagai negara pertama di luar Jepang yang mengadopsi teknologi Shinkansen, telah berhasil mengembangkan tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan kereta tersebut. India juga diharapkan memiliki sekitar 1.000 teknisi terampil saat kereta cepat mulai beroperasi di sana.

"Jika diskusi mengenai kereta api berkecepatan tinggi meningkat di Australia, perusahaan-perusahaan Jepang akan membentuk konsorsium untuk mempromosikan Shinkansen sebagai pilihan," tambah Shukuri.

Selama 40 tahun terakhir, berbagai ide proyek kereta api berkecepatan tinggi telah muncul di Australia, namun terhambat oleh populasi yang relatif kecil dan biaya konstruksi yang tinggi. Namun, Shukuri melihat potensi di wilayah timur Australia yang lebih padat penduduk.

"Kereta api berkecepatan tinggi dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan, seperti pengembangan di sepanjang jalur kereta," ujarnya.

Biaya konstruksi diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar atau lebih, mengingat tingginya upah di Australia.

"Kami ingin memanfaatkan pendanaan sektor swasta dan publik serta menciptakan sistem di mana manfaat proyek dapat dikembalikan melalui mekanisme seperti pajak," jelas Shukuri.

Pada tahun 2023, Australia mendirikan Otoritas Kereta Cepat, sebuah badan penasihat independen yang diharapkan dapat mengajukan studi kelayakan bisnis kepada pemerintah secepatnya tahun ini.

"Dukungan bipartisan sangat penting untuk mewujudkan proyek ini," kata Shukuri.

Hubungan bilateral antara Jepang dan Australia semakin penting, termasuk dalam aspek keamanan nasional.

"Jika Jepang dapat berkontribusi pada proyek kereta cepat yang dapat membanggakan masyarakat Australia, kerja sama antara kedua negara dapat semakin berkembang," demikian Shukuri. (*)

JAKARTA — PT Petrokimia Gresik kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Februari 2025. Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, dan produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite mengalami kenaikan.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis Pertamina dikutip Sabtu (1/1).

Adapun rincian harga BBM non subsidi milik Pertamina antara lain Pertamax kini dibanderol R12.900 per liter atau sebelumnya Rp12.500 per liter atau mengalami kenaikan Rp400 per liter.

Selanjutnya BBM jenis Pertamax Turbo yang sebelumnya dijual Rp13.700 per liter sekarang menjadi Rp14.000 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp300 per liter.

Harga Pertamina Dex

Kemudian, bensin jenis Pertamina Dex kini naik menjadi Rp14.800 per liter dari sebelumnya Rp13.900 atau mengalami peningkatan Rp900 per liter. Sementara jenis Pertamax Green semulanya Rp13.400 per liter kini menjadi Rp13.700 per liter atau naik Rp300 per liter.

Lalu untuk jenis BBM Dexlite juga mengalami kenaikan menjadi Rp14.600 per liter dari sebelumya Rp13.600 per liter, artinya untuk bensin ini naik sebesar Rp1000 per liter.

Sementara untuk harga bensin Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) dan BBM Solar Subsidi, tidak mengalami perubahan.

Rincian Harga BBM Pertamina Hari Ini

Berikut daftar harga BBM Pertamina di wilayah DKI Jakarta:

1. Solar Subsidi Rp6.800 per liter

2. Pertalite Rp10.000 per liter

3. Pertamax Rp12.900 per liter

4. Pertamax Turbo Rp14.000 per liter

5. Pertamax Green 95 Rp13.700 per liter

6. Pertamina Dex Rp14.800 per liter

7. Dexlite Rp14.600 per liter. (merdeka)

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso/Ist 

JAKARTA — Status Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) rupanya diusulkan oleh mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno.

Berdasarkan penelusuran redaksi, usulan Sandiaga Uno itu diungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso pada pertengahan April 2024.

“PIK itu dari Menteri Parekraf (Sandiaga) karena itu bagian dari green destination," kata Susiwijono kala itu.

Saat itu, PIK 2 akan dikembangkan khusus untuk ekowisata di kawasan pesisir mangrove dengan total investasi senilai Rp65 triliun. Selain itu, kawasan ini akan dilengkapi fasilitas riset biomedis dan mendukung berbagai kegiatan pendidikan.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklarifikasi bahwa tidak semua kawasan PIK 2 masuk sebagai PSN.

"Yang menjadi PSN adalah ekowisata di sana, (yakni ekowisata tropical) Coastland," ujar Airlangga.

Kemenko Perekonomian sendiri telah menetapkan 14 PSN baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

Proyek-proyek ini mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga teknologi, dengan tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rmol)

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Arus modal asing keluar dari Indonesia tercatat sebesar Rp9,57 triliun pada awal Januari 2025. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI), dana tersebut keluar pada periode 13 hingga 16 Januari 2025.

“Nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp9,57 triliun, terdiri dari beli neto Rp0,01 triliun di pasar saham, jual neto Rp4,17 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan jual neto Rp5,41 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya pada Sabtu 18 Januari 2025.

Untuk itu, sejak awal tahun 2025 sampai dengan 16 Januari 2025, nonresiden tercatat telah jual neto sebesar Rp2,63 triliun di pasar saham, jual neto Rp0,59 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp5,84 triliun di SRBI.

Dalam pernyataannya, Ramdan kembali menegaskan bahwa BI saat ini terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas lainnya guna mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata Ramdan. (rmol)

JAKARTA – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 427,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp6.803 triliun pada triwulan III 2024. Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya, Jumat, 15 November 2024 menyebutkan, utang tersebut meningkat sebesar 8,3 persen secara tahunan (yoy), dengan utang tersebut berasal dari pemerintah dan swasta.

"Posisi ULN triwulan III 2024 dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata BI dalam keterangannya.

Adapun posisi ULN pemerintah pada periode ini dilaporkan mencapai 204,1 miliar Dolar AS (Rp3.246 triliun). Pertumbuhan utang ini melonjak 8,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kenaikan utang ini, kata BI dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1 persen).

Sementara itu, utang luar negeri swasta pada periode ini tercatat sebesar 196,0 miliar Dolar AS (Rp3.117). Utang ini turun 0,6 persen yoy, karena ULN lembaga keuangan (financial corporations) ikut turun 3,2 persen.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta.

BI mengklaim utang luar negeri itu masih aman dan terkendali. Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 31,1 persen.

Selain itu, keamanan ini juga diklaim tercermin dari komposisi yang didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2  persen dari total utang luar negeri.

Dikatakan lembaga keuangan negara itu, peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (rmol)

Ilustrasi pertamina 

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir resmi melantik Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Hal tersebut sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Terbatas (Persero) PT Petrokimia Gresik.

Diketahui, keduanya merupakan Wakil Sekretaris sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, sudah menjadi hal lumrah bagi perusahaan yang melakukan akuisisi untuk menguasai saham perusahaan lain dengan menempatkan orang di jajaran direksi dan komisaris. Utamanya sebagai Direktur Utama dan Komisaris.

Namun, Fahmy menilai tidak tepat jika 'amanah rakyat' itu dijalankan oleh partai politik dan diterapkan di PT. PERTAMINA yang merupakan perusahaan milik negara. Padahal, 100 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

"Pemegang saham Pertamina adalah 100 persen milik Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN. Sehingga tidak layak dan tidak pantas bagi Partai Politik menempatkan dua kadernya sebagai Dirut dan Komut Pertamina," kata Fahmy dalam analisisnya yang diterima JawaPos.com, Selasa (5/11).

Lebih lanjut, Fahmy menduga bahwa pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden Prabowo. Namun, lebih pada bagian dari aksi 'Asal Bapak Senang' yang merupakan inisiatif pribadi dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Untuk diketahui, 'Asal Bapak Senang' merupakan istilah yang populer era Orde Baru untuk menggambarkan sikap menjilat dan bawahan yang doyan menyenangkan atasan dengan pamrih.

"Barangkali pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden Prabowo. Tetapi inisiatif Menteri yang berwenang (Menteri BUMN Erick Thohir). Tujuannya adalah untuk menyenangkan Presiden melalui serangkaian aksi 'Asal Bapak Senang (ABS)'," jelasnya. (**)

Ilustrasi 

 

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terpantau melemah lebih dari 2 persen sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dikutip dari Pusat Data Ortax, nilai tukar Rupiah pada 21 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp15.466 per Dolar AS. Sementara itu, pada Senin, 4 November 2024, nilai mata uang Garuda kembali tertekan ke level Rp15.723 per Dolar AS.

Ekonom BCA, David Sumual mengatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah terkait sentimen pemilu di Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan Dolar terus menguat signifikan (rally) selama beberapa pekan terakhir.

“(Pelemahan) masih terkait pemilu AS. Pasar mem-price-in (semakin mengekspektasikan) potensi Donald Trump menang sehingga Dolar kecenderungan rally akhir-akhir ini,” kata David kepada RMOL.

Menurutnya, pasar dalam jangka pendek ini masih akan melihat hasil kontestasi pemilu antara Donald Trump dan Kamala Harris yang akan berlangsung pada pekan ini.

“Masih wait and see siapa yang menang pemilu Rabu nanti, kalau kondisi sekarang sudah memprice-in kemungkinan Trump menang,” tuturnya.

Berdasarkan sentimen tersebut, David memprediksi kurs Rupiah akan bergerak di rentang Rp15.600 hingga Rp15.900 per Dolar AS pada pekan ini. (*)

Pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra 

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra saat ini tengah menjadi sorotan lantaran perusahaannya telah mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Yusril melakukannya lewat PT Gajamina Sakti Nusantara yang baru didirikannya pada Juni 2023.

Seperti diketahui, Yusril pernah menjabat sebagai Ketua Tim Hukum dan Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Ia juga dikenal sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2001-2002 dan Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007.

Menanggapi isu perusahaannya terlibat dalam perburuan izin tambang pasir laut, Yusril angkat bicara. Seperti dilansir Tempo, advokat sekaligus akademisi hukum itu mengatakan pasir hasil pengerukan sedimen bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Ia juga mengatakan ada negara yang membutuhkan ekspor pasir laut Indonesia.

“Singapura salah satu negara yang membutuhkan,” ucap Yusril, Kamis, 26 September 2024.

Sebelumnya, dalam laporan Majalah Tempo berjudul “Pemburu Konsesi Penambangan Pasir Laut: Dari Hashim Djojohadikusumo sampai Yusril Ihza,” nama Yusril tertera dalam akta perusahaan PT Gajamina Sakti Nusantara. Gajamina ini tercatat menjadi salah satu perusahaan yang mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut, dalam laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada laporan tersebut, tercatat juga nama perusahaan kontraktor penyedot pasir atau mitra dredger dan calon pembelinya pasir laut dari PT Gajamina. Tertulis, mitra dredger perusahaan Yusril tersebut adalah Jan De Nul dengan calon mitra pembeli Hock Keng Heng Pte Ltd

Menurut Yusril, untuk menjalankan usaha di bidang pembersihan sedimen laut, dia memiliki dua pilihan untuk perusahaannya. Pilihan tersebut adalah mendirikan perusahaan baru atau mengubah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dari perusahaan lama menjadi usaha pembersihan sedimen. “Saya memilih mendirikan perusahaan baru,” kata dia.

Singapura Butuhkan Banyak Pasir Laut untuk Reklamasi

Di sisi lain, Singapura memang merupakan salah satu pasar terbesar untuk pasir laut. Menurut laporan Majalah Tempo “Hitung-hitungan Singapura Membeli Pasir Laut Indonesia,” negara yang sering disebut sebagai kota pulau itu sedang membutuhkan pasir dalam jumlah besar.

Selain digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, pasir juga diperlukan untuk reklamasi pantai. Negara tersebut pun terus memperluas daratannya dengan slogan yang terkenal, "More Land, More Homes, More Greenery".

Pada 2030, kebutuhan lahan di Singapura diperkirakan meningkat dari 71.400 hektare menjadi 76 ribu hektare. Saat ini, seperti dikutip dari The Straits Times, Singapura tengah bersiap membangun kembali pantai selatannya dengan garis pantai sepanjang 120 kilometer yang membentang dari Terminal Pasir Panjang hingga Terminal Ferry Tanah Merah.

Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengumumkan dalam pidato Hari Nasional pada 18 Agustus 2024 bahwa rumah-rumah baru akan dibangun di kawasan tepi laut Marina East, Nicoll, serta di Long Island, lepas pantai timur. Proyek reklamasi ini akan menciptakan 800 hektare lahan, dua kali lipat dari luas Marina Bay, dan diperkirakan memakan waktu puluhan tahun, mirip dengan proyek reklamasi Marina Bay setelah kemerdekaan Singapura pada 1965.

Oleh karena itu, proyek-proyek jumbo ini membutuhkan pasokan pasir dalam jumlah besar. Perkiraannya, untuk menguruk atau mereklamasi lahan 1 kilometer persegi, diperlukan 37,5 juta meter kubik pasir atau sama dengan mengisi tiga setengah bangunan Istana Negara. (*)

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024  

SANCAnews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Manajemen CNN Indonesia terhadap karyawannya yang membentuk serikat pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan, pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja sehingga perusahaan tidak boleh menghalanginya.

"Kalau itu benar terjadi (PHK karyawan karena mendirikan serikat pekerja), tidak boleh dilakukan,," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. "Kebebasan setiap pekerja itu dijamin oleh undang-undang. Boleh membentuk serikat pekerja sesuai aturan yang berlaku."

Indah menjelaskan, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang kebebasan berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat. Ia menyebut hal ini terdapat dalam konvensi nomor 87 dan 98.

Indah pun mengatakan perusahaan bisa terkena sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Hanya saja, Kemnaker mesti lebih dulu mengklarifikasi apakah PHK sepihak itu dilakukan setelah karyawan membentuk serikat pekerja. Setelah itu, baru dilakukan mediasi. Proses ini pun bisa dilakukan bila pihaknya sudah menerima pengaduan. "Ada sanksi tergantung substansi perselisihannya," kata dia.

Sementara belum mendapat pengaduan, Indah berharap Serikat Pekerja CNN Indonesia berdialog dengan manajemen untuk mencari solusi. Bila tidak ada titik temu, ia meminta serikat pekerja membuat laporan. "Kami tidak akan memanggil (perusahaan) kecuali, amit-amit, jadi keributan nasional," ungkapnya.

Serikat Pekerja CNN Indonesia atau SPCI sudah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2024 dan dideklarasikan pada hari yang sama. Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman mengatakan SPCI dibentuk sebagai wadah perjuangan penolakan terhadap pemotongan upah sepihak.

Namun, 9 karyawan yang tergabung dalam SPCI menerima surat PHK sepihak. Surat PHK dikirimkan melalui email dan ditandatangani Head of Human Capital Development (HRD), Yenita Achyar.  “Bahkan e-mail PHK sepihak dikirim saat SPCI menggelar diskusi dan launching serikat pekerja ini di Jakarta Selatan pada 31 Agustus 2024,” kata Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman melalui keterangan tertulisnya, Ahad, 1 September 2024.

Taufiq juga bercerita, per 31 Agustus 2024, akses pekerjaannya diputus. Misalnya email, dikeluarkan dari WA group dan dilarang masuk kerja, sementara masalah itu masih dalam proses perselisihan.  “Kami menilai manajemen CNN Indonesia menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, arogan dan sewenang-wenang,” kata dia.

Menurut Taufiq, PHK sepihak dilakukan dengan cara yang tidak patut dan melanggar Undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya, kata dia, PHK langsung berlaku 1-2 hari setelah diputuskan sepihak, padahal seharusnya 14 hari kerja.

Taufiqurrohman juga mengklaim CNN Indonesia melakukan union busting yang bertentangan dengan Pasal 28 (a) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.  “Pemberangusan serikat pekerja ini juga bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM serta menciderai nilai-nilai demokrasi,” katanya.

Ihwal dugaan PHK sepihak ini, Tempo sudah menghubungi Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza Zulverdi. Namun hingga berita ini ditayangkan, mereka belum menanggapi. (tempo)

Kaesang Pangarep bersama Erina Gudono 

SANCAnews.id – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, atas dugaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaduan itu disampaikan Boyamin melalui saluran pengaduan masyarakat atau dumas KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Dalam pengaduannya, Boyamin melampirkan surat perjanjian kerja sama atau MoU antara Pemerintah Kota Solo dengan PT Shopee Internasional Indonesia yang ditandatangani oleh Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo saat itu. Isi perjanjian tersebut adalah mendirikan kantor dan pusat permainan di atas tanah milik Pemerintah Kota Solo.

Boyamin mengatakan, perjanjian kerja sama itu penting dilampirkan karena Gibran merupakan kakak kandung Kaesang. Pemberian fasilitas jet pribadi kepada Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, diduga terkait dengan kerja sama yang dilakukan Gibran dengan Shopee pada 23 April 2021.

“Apakah ini adalah fasilitas dari perusahaan tersebut, biarlah nanti KPK yang menilai, semangat saya hanya membantu untuk memperjelas perkara ini apakah ada gratifikasi atau tidak,” kata Boyamin.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK telah memerintahkan jajarannya untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang. “Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Di samping itu, sebelum terjun ke dunia politik dan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang dikenal sebagai seorang pengusaha. Dia bahkan menjadi pemilik klub sepakbola Persis Solo yang mendapatkan sponsor dari Free Fire, permainan online besutan Garena, anak perusahaan dari Sea Group yang juga membawahi Shopee.

Jauh sebelum itu, Kaesang juga memiliki sejumlah bisnis yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, hingga aplikasi digital. Dia bahkan pernah mendapatkan suntikan data dari sejumlah perusahaan besar dengan nilai yang fantastis, hingga jutaan dolar AS. Berikut daftar perusahaan yang pernah gelontorkan modal besar untuk bisnis Kaesang.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Dari Mana Modal Bisnis Kaesang Pangarep,” disebutkan bahwa perusahaan patungan bernama GK-Plug and Play Indonesia atau PT Gan Inovasi Solusindo merupakan salah satu perusahaan yang mengucurkan modal untuk bisnis rintisan yang didirikan Kaesang, Teknakopi.

Tidak diketahui berapa jumlah dana yang digelontorkan. Namun, petinggi perusahaan itu, Anthony Pradiptya menduduki jabatan sebagai direktur di PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat), perusahaan yang menaungi Ternakopi. Meski begitu, bisnis tersebut kini telah tutup dan direncanakan akan dilakukan rebranding.

Pada 2020, bisnis kuliner Mangkokku, yang dikelola oleh Kaesang dan Gibran Rakabuming Raka makin moncer setelah mendapatkan sejumlah modal dari perusahaan patungan. Alpha JWC Ventures menyuntikkan dana senilai US$ 2 juta atau sekitar Rp 30 miliar (kurs Rp 15.427).

Adapun Mangkokku merupakan usaha rintisan nasi mangkuk atau rice bowl yang didirikan Gibran bersama koki Arnold Poernomo dan pebisnis makanan Randy Kartadinata pada 2019. Setelah Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, bisnis tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Kaesang.

Kemudian pada 2022, giliran Alpha JWC bersama Emtek dan Cakra Ventures mengucurkan pendanaan Seri A sebesar US$ 7 juta, sekitar Rp 107 miliar untuk Mangkokku. Alpha JWC juga termasuk perusahaan yang rajin menggelontorkan dana untuk bisnis-bisnis Kaesang. Tiga tahun sebelumnya, Alpha JWC memberikan pendanaan perdana senilai US$ 5 juta kepada usaha minuman tradisional Gibran, Goola. (tempo)

Presiden Joko Widodo/Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperbolehkan pelaku usaha yang melakukan penanaman modal di Ibu Kota Negara (IKN) untuk merekrut tenaga kerja asing (TKA).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

PP ini mensyaratkan TKA yang bekerja di IKN mesti didampingi oleh pekerja lokal. Adapun masa kerja TKA tersebut berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP tersebut.

Menurut Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi ke IKN.

Sebab, kata Aloysius, dalam Pasal 22 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa perusahaan asing di IKN akan diberikan keistimewaan, yakni dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu.

Aloysius melihat aturan tersebut akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dalam penerapannya pun akan bermasalah secara hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan diatur bahwa TKA hanya bisa bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Akan tetapi dengan masa kerja 10 tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam PP 29/2024, ujar Aloysius, tidak memberikan kepastian hukum. "Ini akan menimbulkan permasalahan hukum pada masa mendatang karena masa kerjanya 10 tahun dan bisa diperpanjang," kata Aloysius saat dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2024.

Tidak hanya dari segi ketidakpastian hukum, menurut Aloysius aturan ini bisa memicu banjir tenaga kerja asing. Adapun dari sisi ekonomi, regulasi tersebut bisa memicu relokasi perusahaan asing ke IKN secara massal.

"Perusahaan asing di Indonesia akan menjadi bebas karena tidak dikenakan kompensasi penggunaan TKA. Akhirnya perusahaan asing menjadi bebas merekrut pekerja asing sehingga tenaga kerja lokal tidak terserap," katanya. (tempo)

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Konferensi Pers Judi Online yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Selatan, Jumat (24/05/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membayar utang pinjaman online atau pinjaman ilegal.

“Jadi judi online dan pinjaman online ilegal, bapaknya sama, ibunya sama. Adik kakak ini. Karena setiap kita main judi, begitu kalah, ada yang nawarin pinjaman online ilegal,” katanya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024.

Ia mengatakan, baik judi online (judol) atau pinjol termasuk dalam kategori penipuan terhadap masyarakat. Sebab itu pemerintah merasa perlu menyadarkan masyarakat agar tak tertipu.

“Ini scam, bisa dibayangkan enggak? Makanya nanti kami serukan kepada seluruh masyarakat, pinjaman online ilegal akibat judi enggak usah bayar. Karena mereka menipu kita, menipu rakyat,” katanya.

Budi yakin soal seruan itu. Sebab menurut dia, segala bisnis ilegal adalah bisnis yang tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Termasuk dari OJK (otoritas jasa keuangan). Namanya juga pinjol ilegal, bisnis ilegal mosok diladeni,” katanya.

Sebelumnya, Budi juga mengatakan perihal penumpasan pinjol, Kominfo bekerja sama dengan seluruh pihak karena komprehensif dan bisa diatasi secara cepat dan tepat, khususnya setelah pengesahan Satgas Pemberantasan Judi Online di mana Kominfo berperan di bidang pencegahan.

Hal itu dilakukan mengingat grafik kenaikan kasus pinjol berkaitan erat dengan pengguna judi online yang ikut meningkat, karena keduanya saling berkesinambungan. Budi pun mengajak seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk solid terlibat memberantas judi online di samping kerja sama dengan Satgas Pemberantasan Judi Online. (tempo)