Ilustrasi via AI
DI SEBUAH negeri yang katanya
demokratis, kekuasaan memiliki satu ketakutan yang lebih besar daripada
oposisi, demonstrasi, atau kritik tajam di media sosial. Ketakutan itu adalah
kecerdasan rakyat. Sebab kecerdasan melahirkan pemikiran kritis, dan pemikiran
kritis adalah pisau yang siap menguliti kebohongan, ketidakadilan, dan
manipulasi. Maka, bagi mereka yang menikmati kekuasaan, menjaga rakyat tetap
bodoh bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi bertahan hidup.
Revolusi Mental yang
Dikubur Diam-Diam
Jokowi naik ke panggung kekuasaan dengan jargon
"Revolusi Mental." Sebuah frasa yang terdengar heroik, menjanjikan
perombakan cara berpikir rakyat yang selama ini dianggap lemah dan mudah
dikendalikan. Orang-orang bersorak, para akademisi menyusun naskah ilmiah, para
pakar merancang program, dan media berlomba-lomba menyanjungnya. Namun, seperti
banyak janji politik lainnya, revolusi mental itu akhirnya lebih mirip dongeng
pengantar tidur.
Di balik layar, kekhawatiran muncul: bagaimana jika rakyat
benar-benar menjadi cerdas? Bagaimana jika mereka mulai mempertanyakan janji
kampanye, melihat kebijakan dengan mata kritis, dan memahami permainan
kekuasaan yang sebenarnya? Maka, seperti nasib banyak kebijakan progresif lainnya,
revolusi mental tidak pernah benar-benar dijalankan. Program itu dikemas rapi,
dimasukkan ke dalam gudang arsip, dan dikunci dengan gembok besi ketakutan.
Sebagai gantinya, pemerintah memilih cara yang lebih efektif: membanjiri rakyat dengan bantuan sosial menjelang pemilu. Bansos bukan sekadar bantuan, melainkan candu yang membuat rakyat melupakan ketidakadilan. Di hadapan amplop berisi uang, karung beras, dan minyak goreng murah, perdebatan tentang demokrasi, transparansi, dan good governance menjadi tak relevan.
Demokrasi: Kapal yang
Dinahkodai Orang Buta
Socrates, lebih dari dua ribu tahun lalu, sudah mencium bau
busuk demokrasi yang dijalankan tanpa pendidikan. Ia membandingkan masyarakat
dengan kapal di tengah lautan. Jika kapal itu dinahkodai oleh orang-orang yang
tidak paham navigasi, hasilnya adalah bencana. Begitu pula dengan negara yang
dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang tidak memiliki
pemahaman mendalam tentang politik dan kebijakan publik.
Socrates tidak menentang demokrasi, tetapi ia percaya bahwa
hak memilih harus didasarkan pada pengetahuan, bukan sekadar hak lahiriah.
Namun, apa yang terjadi di negeri ini?
Pemilu bukan ajang adu gagasan, melainkan festival
pencitraan. Rakyat dipilih bukan karena kecerdasannya, tetapi karena
kesediaannya untuk tertawa melihat tingkah politisi di TikTok. Dan ketika tiba
saatnya memilih pemimpin, pertimbangan yang digunakan bukan visi-misi,
melainkan seberapa banyak bansos yang diterima atau seberapa sering sang calon
tersenyum di baliho.
Sejarah mencatat, Socrates akhirnya dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Kejahatannya? Mengajarkan orang-orang berpikir kritis. Demokrasi tanpa pendidikan, menurutnya, adalah pintu gerbang bagi kehancuran.
Mengapa Kebodohan
Adalah Aset Kekuasaan?
Rakyat yang bodoh adalah jaminan umur panjang bagi kekuasaan.
Di berbagai negara, kebijakan yang memperbodoh rakyat selalu menjadi senjata
utama untuk mempertahankan dominasi.
Korea Utara: Pendidikan di negara ini bukan bertujuan
mencerdaskan, tetapi menciptakan rakyat yang tunduk dan memuja pemimpin mereka
seperti dewa. Sejarah dunia dipelintir, informasi disaring, dan akses ke dunia
luar ditutup rapat. Hasilnya? Sebuah masyarakat yang tidak pernah tahu bahwa
ada dunia yang lebih baik di luar sana.
Amerika Serikat: Di negeri yang katanya paling demokratis,
ada pola yang sama. Pendidikan tinggi dibuat mahal, sehingga hanya segelintir
orang yang bisa mengaksesnya. Sementara itu, rakyat kelas bawah dijejali dengan
hiburan tanpa henti, dari reality show hingga algoritma media sosial yang
membentuk gelembung informasi. Kebodohan yang sistematis membuat mereka mudah
dimanipulasi dalam pemilu.
Indonesia: Dari revolusi mental yang dikubur hingga bansos
yang dijadikan alat kendali, semuanya menunjukkan satu pola: penguasa lebih
nyaman dengan rakyat yang manut dan tidak bertanya. Prabowo, dalam kampanye
pilpres 2024, berjanji menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,
Namun, belum beberapa bulan menjabat, biaya kuliah justru naik drastis. Tentu
ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan
bahwa hanya mereka yang "beruntung" yang bisa mengakses pendidikan
tinggi, sementara yang lain cukup menjadi buruh kasar dan kaum proletariat
pendukung setia dalam pemilu berikutnya.
Kebodohan yang
Dilestarikan, Demokrasi yang Dikuburkan
Di negeri ini, demokrasi bukanlah kekuasaan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat. Ia lebih mirip sirkus yang dimainkan oleh segelintir
elit, sementara rakyat cukup menjadi penonton yang tertawa, menangis, dan
akhirnya pulang tanpa menyadari bahwa mereka baru saja ditipu.
Socrates mungkin benar. Demokrasi tanpa pendidikan adalah
bencana. Dan penguasa yang takut pada kecerdasan rakyat adalah mereka yang tahu
bahwa tanpa kebodohan, mereka tidak akan bertahan lama . (*)
(Penulis adalah pemerhati kebijakan public)