Joko Widodo bersama Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah
Semar dan jajarannya/Ist
JAKARTA — Organisasi masyarakat Rampai
Nusantara bermaksud melaporkan pihak-pihak yang telah menyebarkan tudingan
bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, palsu.
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan,
tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi merupakan fitnah keji yang terus didaur
ulang oleh lawan politiknya meski telah dibantah secara langsung dan tegas oleh
pihak kampus yakni Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Isu ijazah palsu ini sangat kampungan dan fitnah yang
keji? Isu ini juga sangat merendahkan UGM sebagai kampus terbaik yang
berintegritas, sangat tidak masuk akal sekelas UGM yang selalu menjaga
kredibilitas dan nama baiknya lalu membiarkan ada praktik ijazah palsu, sangat
tidak masuk akal dan isu ini sudah dibantah dengan tegas oleh pihak kampus
UGM," jelas Semar dalam keterangannya, Kamis, 10 April 2025.
Semar mengatakan akan membawa masalah ini ke penegak hukum
bagi para penyebar isu ijazah palsu Jokowi. Pasalnya, mereka dengan sengaja
membuat agitasi dan propaganda dengan menyebarkan tuduhan tersebut secara
masif.
"Pihak yang terus menggoreng isu ini hanya mengedepankan
kebencian tanpa bukti sama sekali, gak ngerti juga ada orang yang bisa sangat
dengki sampai menghalalkan segala cara menggunakan isu yang tidak benar hanya
untuk mendiskreditkan Jokowi karena itu Rampai Nusantara mempertimbangkan untuk
melaporkan pihak-pihak yang merusak nama baik Jokowi dengan berita bohongnya
hanya untuk membangun framing jahat terhadap Jokowi," ungkapnya.
Ia yakin Jokowi yang mengemban jabatan dari walikota hingga
presiden ketujuh pasti melalui rangkaian seleksi ketat termasuk dalam
keadministrasian ijazah.
“Beliau (Jokowi) memenuhi syarat sehingga tidak perlu
diragukan lagi keabsahan dari ijazahnya sehingga patut dipertanyakan motif
pelaku yang terus menuduh itu ijazah palsu,” tegasnya.
"Tidak mungkin Jokowi bisa jadi walikota, Gubernur DKI
bahkan Presiden 10 tahun jika menggunakan ijazah palsu karena kita memiliki
sistem yang baik untuk memverifikasi dokumen seperti ijazah, sepertinya isu ini
dihembuskan kental hanya untuk dagangan politik saja," jelasnya lagi.
Ia mempertanyakan serangan ke Jokowi yang begitu masif dari
lawan-lawan politiknya atau melalui kaki tangannya meskipun yang bersangkutan
sudah tidak lagi menduduki jabatan apapun.
"Kami juga heran, hanya Jokowi ketika selesai masa
jabatannya sebagai presiden masih terus diserang secara politik dengan berbagai
isu yang semuanya itu kami pastikan tidak benar, presiden terdahulu rasanya
beban masalahnya jauh lebih serius dan berat seperti kasus BLBI, Indosat,
Century, Hambalang dsbnya tapi setelah beliau-beliau lengser tidak ada yang
menyerang seperti ini jadi jelas sekali serangan kepada Jokowi dihembuskan oleh
pihak yang gagal move on," tandas pria yang juga aktivis 98 tersebut.