Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka/Net
JAKARTA — Demokrasi Indonesia yang lahir
dari reformasi satu generasi lalu kini menghadapi tantangan serius. Sebuah
artikel di Bloomberg menyoroti kemunduran demokrasi terjdi di Indonesia secara
bertahap melalui berbagai perubahan kebijakan yang menggerogoti keseimbangan
politik.
“Erosi dimulai secara bertahap, sayatan kecil pada
keseimbangan politik yang rapuh yang telah dibangun dengan susah payah,” tulis
artikel tersebut dikutip pada Selasa 1
April 2025.
Menurut Bloomberg, harapan sempat muncul di era Presiden Joko
Widodo (Jokowi), seorang pemimpin yang tidak berasal dari elite politik maupun
militer. Namun, dalam praktiknya, demokrasi justru mengalami kemunduran.
“Ia melumpuhkan kekuasaan Komisi Anti-Korupsi. Ia tidak
berbuat banyak untuk melemahkan kekuasaan orang kaya, dan sering kali membuat
mereka semakin berani,” tulis artikel itu.
Meski demikian, Jokowi dinilai tetap populer, didukung oleh
pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi
mulai menunjukkan ambisi dinasti politiknya.
“Jokowi dianggap telah memengaruhi Mahkamah Konstitusi,
menggunakan koneksi pribadi untuk mengubah aturan pemilu,” kata laporan
tersebut.
Keputusan itu membuka jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming
Raka untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Di sisi lain, kepemimpinan Prabowo juga memunculkan
kekhawatiran tersendiri. Mantan jenderal tersebut diketahui memiliki pandangan
skeptis terhadap sistem parlemen.
“Prabowo telah menunjukkan pendekatan seperti militer
terhadap pemerintahan, setelah pernah mencemooh pekerjaan parlemen sebagai
‘budaya Barat’ yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional,” ungkap
artikel tersebut.
Revisi terbaru terhadap Undang-Undang TNI yang memperbesar
peran militer dalam politik semakin memperdalam kekhawatiran tersebut.
Di tengah situasi ini, masyarakat sipil menghadapi tekanan
besar. Kendati aksi protes direncanakan untuk menentang berbagai kebijakan yang
dianggap mengancam demokrasi, banyak pihak meragukan efektivitasnya dalam
membawa perubahan signifikan.
“Masyarakat sipil sudah berada di bawah tekanan, dan bahkan
dengan protes berskala besar yang direncanakan, tidak mungkin ada banyak
perubahan,” tambah laporan tersebut.
Sementara para aktivis terus mengingatkan bahaya dari
melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan.
Di tengah kondisi ini, banyak pihak mempertanyakan sejauh
mana Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan
kebebasan sipil. Satu-satunya faktor yang mungkin dapat membatasi kekuasaan
eksekutif adalah pasar global.
“Modal asing mungkin satu-satunya kekuatan yang tidak dapat
dikekang oleh Prabowo. Otoritas tertinggi adalah apa yang akan ditanggung
pasar,” tulisnya.
Dengan berbagai tantangan ini, masa depan demokrasi Indonesia
masih menjadi tanda tanya besar. Apakah negara ini mampu mempertahankan
prinsip-prinsip demokrasi atau akan semakin bergeser ke arah pemerintahan yang
lebih otoriter?
“Mari berharap Indonesia tidak membayar harga yang terlalu
mahal untuk pelajaran ini,” pungkas artikel tersebut. (rmol)