Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan,
Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan
190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengungkapkan telah menerima laporan dugaan penyimpangan dalam program Pangan
Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Modusnya diduga terkait pemotongan harga atau
anggaran pangan yang telah ditetapkan untuk setiap menu.
Hal itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menerima
kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Pada pertemuan itu, BGN meminta pendampingan dan pengawasan
KPK dalam pelaksaan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu.
Setyo awalnya menjelaskan bahwa pengawasan terhadap MBG
penting karena anggarannya yang besar. Saat ini, anggaran MBG yang
digelontorkan dari APBN senilai Rp70 triliun di 2025.
Menurutnya, ada empat hal yang harus dicermati dalam
pelaksanaan MBG. Pertama, potensi terjadinya fraud.
"Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam
melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua
terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,"
ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (6/3/2025).
Kedua, ekslusivitas penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) atau dapur MBG. Setyo menyebut hal itu menjadi perhatian untuk
ditertibkan.
"Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan
khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk
pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa
ditertibkan," kata Ketua KPK jilid VI itu.
Ketiga, pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan
tetap dalam kondisi layak konsumsi ketika diberikan ke siswa penerima manfaat.
Dia juga menggarisbawahi soal pemberian susu dan biskuit yang tidak efektif
untuk menurunkan risiko stunting, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK.
Keempat, soal anggaran. Perwira Polri berpangkat Komisaris
Jenderal (Komjen) itu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN
tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Dia mengakui telah menerima
laporan adanya pengurangan makanan di daerah dari harga yang telah
ditetapkan.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat,
jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami
sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima
senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian
karena berimbas pada kualitas makanan,” jelasnya.
Di sisi lain, Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola
keuangan yang transparan. Dia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan
teknologi dalam pengawasan.
Tidak hanya itu, pria yang sebelumnya menjabat Irjen
Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut juga menekankan pentingnya
pemberdayaan kearifan lokal untuk bahan baku makanan hingga sumber daya
pelaksana program MBG.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana
mengungkap alasan mengapa turut meminta pendampingan KPK untuk mengawasi
transparansi dan akuntabilitas program.
Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar
Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100
triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025.
Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan
terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran
akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan
di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025).
Untuk diketahui, program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program prioritas Prabowo Subianto itu ditargetkan bisa menyasar ke seluruh peserta didik di Indonesia pada akhir tahun ini. (bisnis)