Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal
Assegaf
JAKARTA — Polemik revisi UU TNI terus
bergulir di tengah masyarakat. Hal itu menjadi celah politisasi untuk
menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto.
Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal
Assegaf mengatakan, sistem pemerintahan jangan sampai dibajak oleh hegemoni
kelompok tertentu.
“Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya
27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati,
sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi
pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan
Ligitan ke Malaysia,” kata Faizal dikutip dalam akun media X pribadinya, Senin,
17 Maret 2025.
Sebaliknya lanjut dia, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) berkuasa, dituding hendak menghidupkan dwifungsi ABRI atau rezim
militerisme.
“Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Century
dan proyek mangkrak Hambalang. Tapi, sepuluh tahun kekuasaan SBY justru
berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya,
Aktivis senior ini menyebut rezim SBY mampu melepas beban
utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan
demokratis.
“Sebaliknya Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan
dengan oligarki. Ujungnya melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup.
Satu dekade kekuasaan, meninggalkan segala petaka dan kerusakan bernegara
secara mengerikan,” jelasnya.
“Yakni, korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi
utang 10 ribu triliun, BUMN jadi sarang maling, kekayaan alam digarong, hingga
UU dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ. Jokowi dan
Megawati bermain drama politik. Seolah berantem, tapi di balik layar saling
melindungi,” tambah dia.
Masih kata Faizal, kini pelan-pelan jejaring PDIP dan Jokowi
menggiring publik membenci TNI. Pemerintahan Prabowo dan TNI ditargetkan
sebagai musuh kelompok sipil.
“Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru
memperalat Polri secara bringas dan sadis terhadap rakyat. Dikotomi
sipil-militer harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukan
solusi. Berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa. Modus licik demi menutupi
aneka kejahatan oligarki, Mega, Jokowi. TNI oleng, Gibran gusur Prabowo,”
tandasnya. (rmol)