Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto
JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin
Praginanto, mengkritik keras meningkatnya kampanye anti-mahasiswa yang
dilakukan oleh militer. Gigin mengatakan, tindakan ini sebenarnya merusak citra
tentara sebagai penjaga kedaulatan negara dan memiliki potensi untuk menjadikan
mereka sebagai alat politik bersenjata yang dibiayai oleh rakyat.
"Semakin sering tentara melancarkan kampanye
anti-mahasiswa demonstran, keberadaannya sebagai penjaga kedaulatan negara akan
semakin tenggelam. Citranya pun berubah menjadi kelompok politik
bersenjata," ujar Gigin di X @giginpraginanto (29/3/2025).
Ia juga memperingatkan bahwa jika Presiden terpilih Prabowo
Subianto bersikeras melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan,
Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius di kancah internasional.
“Bila Prabowo ngotot melanjutkan militerisasi dan
polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan terkucil dari pergaulan dunia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gigin mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut
dapat membuka pintu bagi kelompok-kelompok ilegal untuk semakin menguasai
Indonesia.
Ia menyinggung kemungkinan dominasi mafia judi, perdagangan
manusia, dan perampokan kekayaan alam di tanah air, mirip dengan kondisi yang
terjadi di Kamboja.
“Jika ini terus dibiarkan, maka mafia judi, perdagangan
manusia, penjual organ tubuh, dan perampok kekayaan alam akan mendominasi
investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kamboja,” tambahnya.
Gigin menyamakan kondisi Indonesia saat ini dengan Myanmar,
di mana militer memiliki kendali yang kuat atas kehidupan sipil dan demokrasi
terus mengalami kemunduran.
"Indonesia sekarang setara dengan Myanmar, di mana
militer menguasai ruang sipil," kuncinya.
Terpisah, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy
Laksono, menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang aktif menyuarakan
penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang TNI.
Dikatakan, serangan ini merupakan bentuk upaya membungkam
kritik yang disuarakan mahasiswa.
“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke
Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).
Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam
advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat.
Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde
Baru di bawah Soeharto.
“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program
NKK/BKK, 1978,” tandasnya.
Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas
politik mahasiswa.
Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi
isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan
mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di
Indonesia.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi
Makassar menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel,
Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (20/3/2025)
siang.
Aksi ini dilakukan karena mereka menganggap RUU tersebut
sarat kepentingan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk
bertuliskan kritik terhadap RUU tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi:
"Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI."
"RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi."
"Militer tidak pernah demokratis."
"Kembalikan militer ke barak."
"Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian
sosial."
"Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat
senjata."
Dalam orasinya, salah satu orator menegaskan bahwa keberadaan
RUU TNI ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak
reformasi 1998.
"Kita semua harus sadar bahwa RUU ini bisa membuka jalan
bagi militer kembali menguasai ruang-ruang sipil. Kita menolak pengulangan
sejarah kelam di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan!,"
seru salah seorang orator.
Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam kehidupan
sipil sebagai bentuk pengendalian sosial yang berbahaya.
"Jangan biarkan tentara kembali masuk ke ranah sipil!
Demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata akan runtuh jika kita
diam!" lanjutnya dengan suara lantang.
Demonstrasi ini berlangsung dengan orasi secara bergantian
dari berbagai perwakilan mahasiswa.
Mereka menuntut agar DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka
ke pemerintah pusat dan menolak segala bentuk regulasi yang dianggap merugikan
demokrasi.
Hingga siang hari, situasi aksi masih berlangsung kondusif
dengan pengamanan dari aparat kepolisian.
Sekitar satu jam menduduki DPRD Sulsel, massa aksi bergeser
ke bawah flyover dan melanjutkan orasinya.
Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan
berjanji melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar. (fajar)