Oleh : Jon A.Masli,
MBA | Diaspora USA & Corporate Advisor
KITA diaspora AS semingguan lebih kenyang menonton
video-video youtube yang mengekspos bentrokan warga masyarakat Banten dengan
para oknum preman, konon ternak oligarki PIK2
soal pagar laut yang dikapling kapling bersertifikat.
Berbagai bentrokan antara kelompok rakyat dan sekelompok
kecil preman garang yang mati matian membela
Ko Aguan telah menjadi drama tontonan kita. Sedih bak perang saudara
sesama orang miskin.
Seorang teman diaspora saksi hidup peristiwa berdarah Mei 98
berkomentar begini: "Ya Tuhanku, jangan sampai gara gara proyek PIK2 punya
Ko Aguan, kejadian nahas Mei 98 berulang lagi...sadarkanlah mereka yang
bertikai untuk berdamai demi persatuan bangsa. Kalian sedang diadu domba
".
Ada lagi video yang
mengekspos para preman memperkusi
pengacara/aktivis Achmad Khozinudin yang membela hak rakyat Banten.
Dia dikeroyok para preman hingga tidak berdaya.De facto kedua kelompok itu adalah masyarakat ekonomi lemah pribumi(maaf kalau istilah kuno pribumi dipakai). Miris mereka seperti domba domba yang diadu pemodal.
Disatu sisi kelompok rakyat
kampung Moncong merasa ditindas oleh bos PIK2 karena tanah mereka dibayar murah
dan sungai mereka diuruk dengan dalih untuk proyek PSN.
Sementara kelompok para preman sudah tentu membela bosnya all
out demi upah uang yang mereka terima. Konyolya Khozinudin ini berada dilokasi
berniat bela rakyat Banten, sayang tidak
dikawal oleh Ruslan Buton atau Said Didu.
Sehingga dia diperkus para preman hampir bonyok. Bos PIK2 Ko Aguan ini adalah etnis Tionghoa
seperti juga mayoritas para konglomerat
oligarki, kecuali Bakri Grup, CT Grup,
dan oligarki pendatang baru seperti Toba Grup milik LBP.
Stigma negative oknum
kelompok usaha oligarki etnis Tionghoa 9
Naga kembali merebak dan kali ini Ko Aguan yang disinyalir menjadi sumber
pemicu konflik dipesisir Banten.
Bukan saja diaspora, banyak masyarakat Indonesia luas yang menilai dan kuatir bahwa pola ekspansi
PIK2 yang terkesan manipulatif ini berpotensi memicu konflik horizontal seperti
yang dikuatirkan para diaspora AS tadi.
Untuk mencegah kemungkinan ini kita berharap para aparat penegak hukum akan dapat menyelesaikan
konflik Banten ini dengan terang benderang tanpa menyisakan kasus hukum yang
mengambang dan tidak berkeadilan.
Law enforcement yang pasti mengadili siapapun yang bertanggung jawab dengan pagar laut, pengurukzn sungai dan pemalsuan sertifikat.
Bila bentrokan bentrokan ini berlanjut terus, ini berpotensi
membuat orang orang Indonesia keturunan Tionghoa yang juga rakyat biasa seperti
saudara saudarinya kelas menengah dan kelas menengah kebawah yang tidak tahu
apa apa, akan menjadi korban amukan masa ke Ko Aguan yang sampai hari ini belum
kedengaran keberadaannya.
Tidak semua konglomerat itu berprilaku nakal seperti persepsi masyarakat terhadap grup usaha Agung
Sedayu oligarki Tionghoa yang serakah
itu.
Data Google menunjukan bahwa rencana luas PSN PIK2 itu 2650
hektar!Bandingkan dengan Disneyland di Anaheim, Amerika Serikat, 30 menit dari
Los Angeles, yang hanya 268 hektar! Jadi PSN PIK2 itu ternyata 10 x lebih besar
dari Disneyland! Luar biasa.
Disatu sisi kita mengapresiasi ide besar Aguan untuk
membangun dan menggerakkan sektor properti di PIK2. Tapi kita prihatin melihat
pola tata laksana pembebasan tanah rakyat yang terkesan manipulatif tidak
manusiawi dan melanggar hukum seperti kasus pagar laut dan terbitnya sertifikat
sertifikat dilaut Jawa dengan proses kilat berdalih proyek PSN PIK2.
Kalau di AS kasus begini
sudah masuk perkara organized crime. Dan sudah pasti FBI turun tangan.
Beda memang di Indonesia, penegakan hukum itu bertautan erat dengan uang dan
kekuasaan.
Sepertinya keadilan dan demokrasi itu bukan milik semua orang
ditanah air kita yang tercinta ini.
Terkesan hukum kita itu milik yang berkuasa dan berduit, milik penguasa
dan oligarki, tajam kebawah, tumpul keatas dengan orkestrasi para pengacara jahat.
Katanya kita menuju era emas ditahun 2045. Beda sekali dengan
Donald Trump yang kekeuh bilang : "The golden age of America begins
TODAY."
Kalau kasus pagar laut dan PSN PIK 2 diadili para dalangnya, maka Presiden Prabowo dapat berkata dengan lantang:"Kita menuju Indonesia Emas TODAY dengan menegakkan HUKUM dan memberantas KORUPSI!" (*)