Nicho Silalahi
JAKARTA — Aktivis Nicho Silalahi menanggapi
pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan tingkat korupsi di
Indonesia sangat mengkhawatirkan di forum internasional.
Nicho menilai, sebagai kepala negara, Prabowo punya
kewenangan penuh memberantas korupsi di dalam negeri, bukan sekadar mengeluhkan
keadaan di luar negeri.
"Bapak itu pimpinan tertinggi yang punya kekuasaan penuh
untuk perintahkan KPK, Kejaksaan, ataupun Polri dalam melaksanakan tugasnya
menangkapi para Jahanam perampok kekayaan negeri ini," ujar Nicho di X
@Nicho_Silalahi, Jumat (14/2/2025).
Ia bahkan menyarankan agar Prabowo mencopot pimpinan lembaga
penegak hukum jika mereka tidak bertindak tegas dalam menangani kasus korupsi.
"Jika tidak mereka lakukan mending bapak pecat aja
seluruh pimpinan berikut anggotanya," sebutnya.
"Rekrut baru dari pada curhat keluar negeri, apa bapak
mau menyerahkan penegakkan hukum kita pada United Nations?," sambung dia.
Nicho pun mendesak Presiden untuk membuktikan komitmennya
dalam membangun Indonesia dengan benar-benar membersihkan para koruptor.
"Ayo donk pak tunjukkan kalau bapak benar-benar tulus
membangun negri ini dengan membersihkan koruptornya," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti tingginya
tingkat korupsi di Indonesia dalam World Governments Summit 2025.
Menurutnya, korupsi menjadi tantangan utama yang menghambat
kemajuan di berbagai sektor.
Dalam acara yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, Prabowo
menanggapi pertanyaan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, terkait
rendahnya inovasi, riset, dan pendidikan di Indonesia.
“Saya yakin masalah utama kita adalah penurunan moral dan
kepemimpinan sosial. Tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan,”
kata Prabowo melalui siaran video yang diunggah di kanal YouTube World
Government Summit, Jumat (14/2/2025).
Ia menegaskan akan menggunakan seluruh wewenang dan energi
yang dimilikinya untuk melawan korupsi.
Kata Prabowo, korupsi adalah penyakit yang menjadi akar
berbagai masalah di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmennya
untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Baginya, keberanian sangat diperlukan untuk menghadapi
masalah ini secara langsung.
Setelah 100 hari menjabat, Prabowo menyebut tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pemerintah mencapai 81 persen, melampaui perolehan suaranya
dalam pemilu.
Ia percaya bahwa masyarakat mulai melihat keseriusan
pemerintah dalam menegakkan hukum.
"Tindakan kami menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun
yang kebal hukum. Mereka yang sebelumnya dianggap tak tersentuh kini harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya," tegasnya.
Prabowo juga menyoroti dampak negatif korupsi, seperti
penyalahgunaan dana publik, penggelapan anggaran, dan kebijakan pajak yang
hanya menguntungkan segelintir kelompok.
Oleh karena itu, ia berencana melakukan efisiensi anggaran
sebesar 20 miliar dolar AS agar dana tersebut dapat dialokasikan untuk proyek-proyek
strategis. (fajar)