Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan
PIK-2 Aguan memang menggelisahkan dan membuat marah rakyat
dan jawara Banten. Semangat perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa menggelora
kembali di dada pemuda, ulama, jawara, pendekar, dan santri-santri tanah
Banten. Kesiapan mengeluarkan segala kemampuan dan ilmu ditampilkan dalan acara
aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten. Sementara Polisi menjaga ketat
gerbang dan memelihara kondusivitas aksi.
Delegasi beraudiensi dengan anggota Dewan meski di masa
reses. DPRD Provinsi Banten didesak agar mampu menyerap, menyuarakan, serta
memperjuangkan aspirasi masyarakat Banten yang menolak proyek PIK 2. DPRD
Propinsi Banten semestinya menggunakan hak interpelasi, hak angket, hingga
pernyataan pendapat soal PIK 2. Banten telah diinjak-injak dan diacak-acak oleh
Naga-Naga Cina. Ironinya DPRD justru membisu seribu basa.
Komunitas Jawara Macan Kulon, Manggala, Badak Banten dan
lainnya bergerak dan menyatakan siap mati melawan Aguan. Dari panggung aksi,
simbol golok dipertontonkan dengan tekad berjuang membebaskan tanah banten dari
penjajahan Cina tersebut. Aguan dan Antoni Salim harus ditangkap atau diusir.
Preman-preman bayarannya ditantang untuk berhadapan dengan para Jawara Banten.
Hadir membersamai KH Muhyidin Junaedi, KH Hafidhin, KH Opa
Mustofa, KH Jawari, KH Rashim, KH Enting, di samping Ustad Eka Jaya, Marwan
Batubara, Soenarko, Ust Ismet, Ahmad Khozinudin, Soeripto, Ida Nurdianti, dr.
Yulia, Rizal Fadillah, H. Ar Odeh, Adv Erwin dan aktivis dari APIB Banten,
Muhammadiyah, FPPI, FTA, APP TNI, FPI, Ormas Pejabat, GBN, Gerakan Anti
Oligarki, Pondok Pesantren, ARM, serta berbagai organisasi Banten lainnya.
Pencabutan PSN dan penghentian Proyek PIK 2 adalah harga
mati, Prabowo dituntut bertindak tegas dengan memihak pada rakyat bukan menjadi
budak oligarki, aparat bersama rakyat
harus membongkar patung Naga di PIK 2, bersihkan bumi Banten dari kawasan elit
Pecinan, tangkap dan adili Arsin Kades Kohod, Aguan, Antoni Salim, Airlangga
dan Jokowi.
Nama Tommy Winata mulai disebut dalam Pernyataan Sikap.
Banten memiliki sejarah Kesultanan yang unik, khususnya
saat perjuangan heroik melawan VOC.
Penjajahan politik dan militer Belanda berawal dari perdagangan. Aspek historis
ini yang mendorong Banten ingin menjadi Daerah Istimewa berbasis agama dan
budaya. Bahkan dalam aksi di depan DPRD kemarin
muncul wacana Banten Merdeka. Ini jika pemerintahan Prabowo tidak tegas
soal PIK 2.
Jawara, ulama, aktivis dan peserta aksi lainnya akan
mengagendakan aksi-aksi lanjutan sebagai perjuangan tiada henti melawaaenaen
kezaliman dan penjajahan. Perampasan, penggusuran, serta pemiskinan rakyat
pribumi yang dilakukan secara masif dan kolusif oleh pengusaha serakah dan
penguasa lapar di Indonesia. Wakil rakyat "ngajedog wae" tidak peduli
pada nasib masyarakat yang semakin terpinggirkan.
Bulan Ramadhan bukan waktu untuk istirahat, tetapi bulan
peningkatan perjuangan "syahrul jihad" sekaligus menjadi bulan
kemenangan "syahrul fath". Bulan kritik dan aksi-aksi sebagai wujud
da'wah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks agama PIK 2 adalah proyek munkar.
Aguan dan berbagai Aguan sejenisnya tidak boleh dibiarkan
merajalela. Stop perendahan martabat rakyat di tanah Banten dan bumi Indonesia
lainnya. Pribumi harus bangkit, merdeka dan sejahtera. (*)