Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil
Lahadalia
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak
boleh gegabah menerima laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia terkait kebijakan pendistribusian gas LPG 3 kg.
Akademisi Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Agung
Adiputra menilai kebijakan yang diambil Bahlil dilakukan tanpa kajian dan
berpotensi menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat.
"Kebijakan ini ugal-ugalan tanpa kajian. Gas LPG 3 kg
adalah kebutuhan pokok masyarakat yang distribusinya berjalan melalui skema
ekonomi kemasyarakatan. Namun, para pejabat yang mengusulkan perubahan sistem
ini tidak mengkaji lebih dahulu bagaimana dampaknya di lapangan," ujar
Agung kepada RMOL, Selasa, 4 Februari 2025.
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya
membuat keputusan berdasarkan asumsi tanpa memahami realitas di masyarakat.
Ia menuding Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang
gagal dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
"Para pejabat ini seperti katak dalam tempurung, membuat
kebijakan dari ruang tertutup tanpa memahami kondisi nyata di masyarakat,"
tegasnya.
Agung juga menyoroti bahwa Kementerian ESDM hanya berfokus
pada kenaikan harga tanpa mempertimbangkan sistem ekonomi kemasyarakatan yang
sudah terbentuk.
"Jika pola perumusan kebijakan ini terus dibiarkan,
dampaknya bisa merusak stabilitas ekonomi rakyat kecil dan ekonomi
nasional," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini terbukti keliru dengan
keputusan Presiden Prabowo yang akhirnya mengembalikan sistem distribusi gas
LPG 3 kg ke format lama.
"Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal pemerintah tidak
memiliki strategi yang matang dalam merumuskan kebijakan," sesalnya.
Lanjutnya, kebijakan yang tidak terukur ini menjadi bukti
bahwa pemerintah bekerja tanpa kajian yang jelas.
"Setelah menimbulkan keresahan di masyarakat, akhirnya
presiden mengembalikan sistem distribusi ke format lama. Ini bukan hanya
membuktikan bahwa kebijakan awalnya keliru, tapi juga menunjukkan bahwa
pemerintah kerap bertindak gegabah," tegasnya lagi.
Agung mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi
Menteri Bahlil dan jajaran terkait agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat tidak
boleh dibuat sembarangan tanpa kajian komprehensif,” tutupnya.
Hari ini kabarnya Bahlil dipanggil Prabowo yang besar dugaannya untuk mempertanggungjawabkan kisruh pelarangan LPG 3 kg di pengecer. (*)