Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri
Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro
JAKARTA — Kepala Desa Kohod Arsin tidak
memenuhi undangan pemanggilan Bareskrim Polri terkait penyidikan kasus pagar
laut.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri
Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro pun menyinggung adanya upaya paksa pasca
kasus tersebut dinaikkan ke status penyidikan.
“Kami sudah memanggil Kepala Desa Kohod, Arsin, tapi yang
bersangkutan belum hadir,” ujar Djuhandhani, di Gedung Bareskrim Polri,
Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Undangan tersebut, kata dia, adalah untuk proses klarifikasi
tahapan penyelidikan sehingga Arsin memiliki hak untuk menolak hadir. Kendati
demikian, penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat
dan/atau pemalsuan akta otentik sehingga kasus tersebut telah naik ke tahap
penyidikan.
“Tapi pada prinsipnya, kami sudah menemukan suatu tindak
pidana. Di mana kalau sudah menemukan tindak pidana, kami melaksanakan
penyidikan nantinya, kami sudah siap. Dengan upaya paksa pun kami sudah siap,”
ucapnya.
Dia menambahkan bahwa dalam tahap penyidikan, untuk saat ini, penyidik akan mendalami secara saintifik 10 dari 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Karena ini terkait kasus pemalsuan, kami akan mengecek (SHGB
dan SHM) ke laboratorium forensik (labfor) dahulu. Setelah labfor, tentu saja
dengan saksi-saksi yang sudah ada, sudah kami terima, tentu saja nanti akan
kami gelarkan kembali bagaimana ini,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan keterlibatan kades dalam kasus pagar laut
sempat mengemuka saat sebuah tayangan video di media sosial ramai
diperbincangkan. Video yang berdurasi satu menit tersebut menunjukkan Kades
Kohod, Arsin, sedang meninjau kegiatan pemasangan pagar laut di perairan
Tangerang, Banten.
Pada tayangan video itu juga, Kades Kohod tengah menunjuk
lokasi dan mengarahkan para pekerja dalam pemasangan pagar bambu tersebut.
Adapun Arsin telah membantah video yang menimbulkan spekulasi dalam kasus
pemagaran laut tersebut.
"Itu saya bantah langsung. Bagaimana saya mau
mengarahkan? Orang saya kenal juga tidak. Saya itu ke sana untuk kasih tahu
karena ada RT/RW saya yang bilang kalau ada pagar," katanya di Tangerang,
Senin (20/1/2025). (republika)