SANCAnews.id

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

BERAWAL dari Operasi Delima untuk mempersekusi bahkan mengeksekusi Habib Rizieq Shihab dengan pola pembuntutan dan pencelakaan. Misi rahasia operasi mungkin dengan target pembunuhan dengan modus teror. Yang jelas rombongan HRS dikejar mobil-mobil polisi dan aparat intelejen sejak Sentul hingga gerbang Tol Jakarta Cikampek KM 48. Para pengejar bersenjata api.

Lolosnya HRS menyebabkan kejaran diarahkan pada Laskar FPI Pengawal HRS. Berujung tewasnya 6 Pengawal tersebut setelah diculik aparat di KM 50. Dugaan kuat keenamnya dianiaya secara sadis di suatu tempat. Lokasi dan peristiwanya patut untuk diselidiki. Operasi  pencelakaan HRS melibatkan Polda Metro, Kodam V Jaya, Satgassus Sambo, serta BIN. Artinya ini adalah pembunuhan politik yang sangat tersistematis.

Menkopolhukam bungkam, Menhan diam Komnas HAM gamang, dan Presiden hanya bisa bergumam. Ini kejahatan kemanusiaan sekaligus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara atas masyarakat. Bukan kriminal biasa tetapi operasi sengaja yang dilakukan oleh negara. Presiden tidak bersuara membela korban kekejian aparat. Hal ini bukan hanya salah tapi patut diduga menjadi aktor utama.

Peradilan 2 anggota kepolisian Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorella hanya sandiwara, awalnya fitnah kepada keenam Syuhada. Fikri dan Ohorella hanya pion operasi kejahatan yang terpaksa "diadili" lalu "dibebaskan". Missi Satgassus Sambo termasuk operasi  penyelamatan aparat. Kecurigaan publik dijawab oleh Kapolri Listyo Sigit di depan DPR bahwa kasus KM 50 akan dibuka kembali jika ada bukti baru atau novum.

Kini saat novum bertumpuk, Listyo ingkar janji. KM 50 tetap menguap. Jokowi atasan Kapolri saat itu juga mingkem. Kejahatan menjadi berlipat dan meningkat. Prabowo ikut diam, tidak sepatah katapun keluar. Pidato hebat berapi-api melempem seperti kerupuk saat terkait kasus besar pelanggaran HAM berat KM 50. Hutang kepada umat Islam belum dibayar apalagi dilunasi.

Jokowi sang penjahat masih berkeliaran dengan wajah tanpa dosa. Terus bergerilya untuk menjadi pengendali kekuasaan dengan boneka lucu Prabowo. Boneka itu bernyanyi  "terimakasih Jokowi" dan teriak berulang "hidup Jokowi". Meski berwajah tanpa dosa tetapi ia pasti gelisah berat. Penjahat selalu hidup ketakutan. Suara "hidup Jokowi" berbalas "adili Jokowi" dan suara itu satu berbanding 100 juta.

KM 50 menjadi bagian kejahatan berat Jokowi. Saat ini Kapolri atau Jagung atau mungkin  Presiden masih mampu melindungi, tapi esok semua pelindung akan lari tunggang langgang. Meninggalkan adalah konsekuensi logis dari politik yang berfluktuasi. Jokowi harus bersiap-siap untuk menjadi pesakitan. Penjara, mati, atau gantung diri.

"Gusti Allah, mboten sare" semua kejahatan itu berbalas. Sembunyi hanya untuk satu waktu, tidak bisa selamanya. Kekuasaan Allah tidak bisa dilawan. Jikapun sembunyi di antartika, gurun pasir atau gorong-gorong tetap akan terbongkar juga.

Hidup Jokowi adalah kehidupan gelisah dan penuh ketakutan. Dukun hanya obat penenang semu. KM 50 : Jokowi mau lari berapa KM ? Nafas kekuasaan pasti berakhir. Kemarin jaya perkasa besok nista dan duka nestapa. (*)

Rocky Gerung/Ist 

JAKARTA — Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) terkait pembatalan disertasi dan gelar akademik Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan ketidakjujuran dalam proses akademik di UI.

Rocky menilai keputusan memberi kesempatan Bahlil untuk menulis ulang disertasinya terindikasi adanya negosiasi di balik layar. Ia mempertanyakan apakah keputusan itu diambil karena posisi Bahlil atau karena adanya konflik kepentingan yang tidak bisa diungkapkan secara terbuka.

"Kia melihat semacam ketidakjujuran dewan guru besar karena suatu yang dibatalkan artinya  dianggap tidak layak, tetapi masih diberikan kesempatan berikutnya tuh. Itu menunjukkan ada semacam negosiasi diam-diam," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 28 Februari 2025.

Rocky juga mengkritik bagaimana kasus ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam dunia akademik Indonesia. Menurutnya, Bahlil mendapat sorotan karena statusnya sebagai pejabat publik, tetapi bisa jadi ada banyak kasus serupa yang tidak terungkap karena pelakunya tidak memiliki eksposur media.

Ia menegaskan bahwa UI seharusnya lebih ketat dalam menilai kelayakan disertasi demi menjaga reputasi akademiknya.

“Jadi soal ini menimbulkan semacam sinisme UI sudah main-main dengan gelar akademis," sentil Rocky yang pernah mengajar di universitas berjuluk kampus kuning tersebut sebagai Dosen Ilmu Filsafat.

Keputusan Dewan Guru Besar UI, menurut Rocky, sudah berada di jalur yang benar, tetapi belum sepenuhnya tuntas. Ia menilai bahwa UI masih terbebani oleh berbagai kepentingan di atasnya.

"Secara etis disertasi itu koruptif karena ada conflict of interest, tentu disogok mungkin atau diberi janji, itu yang mesti diterangkan oleh dewan guru besar," pungkasnya. (rmol)

Pengamat politik, Faizal Assegaf 

JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menilai jaringan oligarki sudah mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, di dalam lingkaran kekuasaan sendiri, ia menyebut ada kelompok yang masih terafiliasi dengan Presiden Jokowi dan berupaya melemahkan kepemimpinan Prabowo.

"Sejak awal sudah kita ingatkan, jangan beri ruang bagi kawanan Brutus rezim gorong-gorong menyusup ke kabinet. Tapi, pesan keras publik seolah dicuekin," ujar Faizal di X @faizalassegaf (28/2/2025). 

Ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan perombakan kabinet dan menentukan sikap politik yang lebih berpihak kepada rakyat, bukan kepada Jokowi dan oligarki.

Dikatakan Faizal, langkah ini penting agar upaya pemberantasan korupsi, mafia migas, dan mafia tambang bisa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Faizal juga mengingatkan bahwa jika Prabowo lambat mengambil sikap tegas, pemerintahan yang baru bisa saja justru tersandera oleh kepentingan oligarki dan terjebak dalam skenario politik kelompok Jokowi.

"Jika sikap tegas tersebut lambat diambil, kemungkinan terjadi lempar handuk kepada oligarki dan akhirnya pemerintahan Prabowo tidak akan bisa melakukan terobosan besar," kuncinya. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MAHASISWA bergerak merupakan fenomena politik bagus sebagai penggugah bagi elemen rakyat lain untuk menyuarakan hal yang sama. Suara mahasiswa adalah gaung dari aspirasi rakyat yang terpendam. Mahasiswa merupakan agen perubahan sosial. Terbiasa untuk bangkit di saat kritis.

Bagi pemerintah gerakan bertema Indonesia gelap menjadi warning bahwa pemerintahan Prabowo dikritisi dan tidak boleh merasa nyaman dengan politik asoy geboy. Nikmat bersama Gibran seolah-olah dipercaya penuh oleh rakyat. Tidak peduli dengan semangat perubahan yang lama diinginkan rakyat.

Mahasiswa berteriak karena pemerintahan Prabowo itu beku dan tidak memberi harapan. Kepercaan rakyat yang diklaim ternyata semu bahkan palsu. Kuat keyakinan bahwa Prabowo menjadi Presiden berdasarkan atas kecurangan kerja Jokowi.

Latar belakang gerakan mahasiswa adalah kekecewaan atas puja-puji pada Jokowi. Prabowo hanya memanjangkan tangan. Jokowi dinilai rakyat telah gagal memimpin bangsa. Sebagaimana rilis OCCRP Jokowi memang korup, kolusif dan menjalankan politik dinasti. Seluruhnya kriminal. Jokowi juga pelanggar HAM berat dalam kasus KM 50 misalnya, lebih membela PKI ketimbang TNI dan rakyat yang ikut menumpasnya.

Jokowi pembohong dan pengkhianat. Kebijakan Jokowi dalam kasus Rempang dan PIK 2 dinilai menjual dan membahayakan kedaulatan negara. Sayangnya Prabowo berkhidmat dan sangat mengapresiasi Jokowi. Mahasiswa tentu marah.

Indonesia akan terang jika hukum dapat ditegakkan. Artinya Jokowi harus diadili untuk diminta pertanggungjawaban atas kejahatan politik yang dilakukannya baik KKN, pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, nepotisme atau berbagai  kebohongan publik.

Prabowo tidak boleh melanjutkan  pemerintahan model Jokowi. Jika demikian, dan tanda-tanda itu ada, maka Prabowo akan menjadi bulan-bulanan dari kekecewaan rakyat. Dibenci dan menjadi musuh rakyat.

Indonesia menjadi terang untuk dua pilihan pertama, tangkap dan adili Jokowi atau kedua, Prabowo Gibran lengser.

Pilihan sehat tentu Jokowi adili. Tapi jika peluang itu dututup rapat, apa boleh buat Prabowo yang harus tumbang. Terpaksa ditumbangkan.

Hal itu menjadi permulaan dari rekonstruksi, restorasi, rekonsiliasi, atau reformasi  negeri kembali. (*).

Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM), Bahlil Lahadalia/tangkapan layar 

JAKARTA — Nasib mantan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri yang dicopot dari Kabinet Merah Putih bisa saja dialami Bahlil Lahadalia.

Bahlil yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) tengah berjuang menyelesaikan program doktoralnya yang dibekukan Universitas Indonesia (UI).

Pengamat pendidikan dari Unnes, Edi Subkhan tak menampik jika polemik disertasi ini bisa berdampak buruk bagi Bahlil. Sebab, bisa mencoreng citra kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kalau Pak Prabowo merasa hal tersebut mencoreng citra kabinetnya dan mengganggu agenda-agenda politik beliau, ya bisa jadi (Bahlil di-reshuffle),” ujar Edi kepada wartawan dikutip Kamis, 27 Februari 2025.

Apalagi, Edi mendengar informasi hasil sidang etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) sudah keluar. Bahlil dinyatakan melakukan pelanggaran seperti perlakuan khusus dalam proses akademik hingga adanya konflik kepentingan dalam disertasinya.

“Ini menjadi preseden buruk bagi seorang penyelenggara negara sekaligus menjadi contoh buruk bagi para praktisi, politisi,” sambung Edi.

Di sisi lain, hasil sidang etik DGB UI menunjukkan ada perlakuan istimewa yang didapat Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelum sidang etik, Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga telah menangguhkan gelar doktor Bahlil. Penangguhan itu mengikuti Peraturan Rektor 26/2022. (rmol)

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. (Puspen TNI) 

JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta maaf kepada media atas tindakan anak buahnya yang mengancam wartawan. Diketahui, seorang wartawan mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari pengawal Panglima TNI saat bertugas meliput berita di Jakarta, Kamis (27/2).

Saat dikonfirmasi awak media, Jenderal Agus menyatakan bahwa tindakan pengawalnya tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia tidak mengetahui kejadian tersebut.

Meski demikian, ia memastikan tak akan tinggal diam. Agus pun meminta maaf kepada awak media yang merasa tak nyaman dengan kejadian tersebut.

”Saya mohon maaf atas kejadian yang sangat saya sesalkan. Saya tidak tahu sama sekali. Mohon maaf atas ketidaknyamanan teman media,” ungkap Agus.

Peristiwa itu terjadi saat setelah panglima TNI ditanyai sejumlah awak media mengenai perkembangan yang terjadi pasca aksi penyerangan Polres Tarakan oleh sejumlah prajurit TNI AD.

Sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di TNI, Agus menjawab pertanyaan awak media dan memastikan persoalan di Tarakan sudah diselesaikan jajaran TNI-Polri di Kalimantan Utara.

Usai tanya jawab tersebut, salah seorang pengawal panglima TNI menanyai dan memeriksa identitas salah seorang jurnalis. Tidak hanya itu, yang bersangkutan sempat mengeluarkan kalimat bernada ancaman.

Tindakan tersebut disayangkan sejumlah pihak. Termasuk di antaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

”Komnas HAM mendorong agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari, karena mengancam kebebasan pers itu inkonstitusional karena kerja-kerja pers adalah kerja yang dilindungi UUD dan UU HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa itu. Dia memastikan, akan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.

Jenderal bintang dua Angkatan Darat itu pun menegaskan bahwa TNI selalu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan insan pers.

”Jawaban ini sebagai klarifikasi terkait insiden tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika, ada pihak yang merasa dirugikan, kami terbuka untuk komunikasi lebih lanjut,” tandas Mayjen TNI Hariyanto. (fajar)

Ormas Gerakan Rakyat Muhammad Ridwan membacakan susunan kepengurusan yang kemudian dilantik oleh Safrin Hamid disaksikan langsung oleh Anies Baswedan/Net

JAKARTA — Ormas Gerakan Rakyat resmi mengumumkan susunan kepengurusannya pada Kamis (27/2/2025) di Jakarta. Ormas ini dikenal sebagai relawan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang turut hadir dalam acara tersebut dengan mengenakan jaket oranye.

Susunan pengurus Gerakan Rakyat disahkan pada tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam surat nomor 005/DPP-GR/KU-G/XII/2024 tentang Susunan Pengurus Pusat Gerakan Rakyat Periode 2025-2029. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Safrin Hamid dan Sekretaris Jenderal Muhammad Ridwan.

Dalam acara tersebut, Muhammad Ridwan membacakan susunan kepengurusan yang kemudian dilantik oleh Safrin Hamid disaksikan langsung oleh Anies Baswedan.

Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Gerakan Rakyat periode 2025-2029:

Ketua Umum: 

Safrin Hamid

Wakil Ketua Umum: 

Iwan Roberto

Winson Bernajaya

Yusuf Lakaseng

Tri Bagus S

Sekretaris Jenderal: 

Muhammad Ridwan

Wakil Sekretaris Jenderal: 

Rahmayanti

Mutia Puspasari

Toto Sudarmanto

Wawan Gunawan Cholid

Bendahara Umum: 

Prita Subono

Wakil Bendahara Umum: 

Syifa Dwi Oktaviana

Dini Melisda

Nurita Marcelina

Badan-Badan dalam Kepengurusan

Badan Organisasi: 

Ketua: Bintang Mangkaus

Sekretaris: Nuris Apriliyansah

Badan Keanggotaan: 

Ketua: Nuh Ramil

Sekretaris: M Dirga Mahardika

Badan Pengkaderan: 

Ketua: Zaenal Abidin

Sekretaris: Wahilmi Viona

Badan Humas, Media, dan Digital: 

Ketua: Robby Kusumalaga

Sekretaris: Asyifa Zahra

Badan Gen Z dan Milenial: 

Ketua: Eka Agus Supriyadi

Sekretaris: Zilmi Aprilia Rahmadani

Ketua Badan Pemuda: 

Muhammad Zainur

Badan Aksi Jaringan Sosial dan Kerelawanan: 

Ketua: Firman Abaldi Tibo

Sekretaris: Ahmad Syamsudin

Badan Pengamanan dan Pengawalan: 

Ketua: Aris Isnan Ridho

Sekretaris: Hamid

Koordinator Wilayah

Zona Sumatra: 

Yessy Diana, Desi Pangaribuan, Ahmad Darwan, Ratnadewi, Rosliani Dwi, Kasyim Jaman Remi

Zona Jawa, Bali, Nusa Tenggara: 

Azwar Jaya, Hadi Sugianto, Sahroni, Suhadi, Slamet Gunawan, Yuliana Purwaningtyas, Makmur Saleh, Dedi Prapat, Amelia Intan Pramesti

Zona Papua, Madura, Sulawesi, Kalimantan: 

Suci Lusiana, Abdur Rosyid, Adianto, Melta Alufarida Sihombing, Sardu Junaedi, Abdi Negara

Badan-Badan Strategis

Badan Politik dan Pemerintah: 

Ketua: Amran

Sekretaris: Andi Muhammad Yusuf

Badan Hubungan Luar Negeri: 

Ketua: Isma Sundari

Sekretaris: Sofie

Badan Pertahanan dan Keamanan: 

Ketua: Hadi Tjahja Thoriq

Sekretaris: Ahmad Fachrudin

Badan Hukum: 

Ketua: Saiful Sari

Sekretaris: Dwi Yulianto

Badan HAM dan Permasyarakatan: 

Editiu Kus Joy, Bambang Sumantri

Badan Komunikasi dan Digital: 

Ketua: Nur Gunawan Sastranegara

Sekretaris: Abdul Rohid

Badan Siber dan Intelijen: 

Ketua: Yohanes Sapte Kamjek

Sekretaris: Arkan

Badan Pekerja Migran Indonesia: 

Ketua: Sastra Palupi

Sekretaris: Rahmayanti Nur

Badan Imigrasi: 

Ketua: Edi Junaedi

Sekretaris: Abdullah Anambe

Badan BUMN dan Perindustrian: 

Ketua: Fadil Muhammad

Sekretaris: Muhammad Choirul

Badan Perdagangan: 

Ketua: Muhammad Rizwan

Sekretaris: Helmi Abud

Badan Investasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral: 

Ketua: Irwansyah

Sekretaris: Sapto Prianto

Badan Agama: 

Ketua: KH Abdul Mukhtato

Sekretaris: Adi Muntoyo Ahmad

Badan Pendidikan, Sains, dan Teknologi: 

Ketua: Natalis Situmorang

Sekretaris: Ridwan Mahmudi

Badan Kesehatan: 

Ketua: El Fahmi Nur Aziz

Sekretaris: Fajar Sidik

Badan Sosial: 

Ketua: Noviandari Meliriska Via

Sekretaris: Dona Situmorang

Badan Tata Ruang: 

Ketua: Dedi Susilowati

Sekretaris: Nur Rosidah

Badan Pariwisata: 

Ketua: Rohmadoni

Sekretaris: Rizki Dwijayanto 

Dengan susunan kepengurusan ini, Gerakan Rakyat diharapkan dapat menjalankan programnya secara efektif serta terus berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Struktur organisasi yang lengkap ini menunjukkan kesiapan ormas dalam mewujudkan tujuan dan visi mereka untuk masa depan. (moslemtoday)

Presiden RI Prabowo Subianto di Gade Tower, Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo besok, Kamis, 27 Februari 2025.

Dalam pidatonya saat peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintahan yang dipimpin Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Ia menyampaikan rasa terima kasihnya karena dalam 200 hari kepemimpinannya, Prabowo telah memimpin peresmian sejumlah proyek penting pembangunan nasional yang dibangun sejak pemerintahan Jokowi.

"Saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi harusnya Ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak presiden sebelumnya harus hadir harus dihadirkan," kata Prabowo.

Karena di awal masa jabatannya Prabowo berulangkali menuai hasil kinerja pemerintah sebelumnya, ia merasa harus menemui Jokowi dan meminta maaf.

Prabowo mengaku akan menemui Jokowi besok, dan mengutarakan permintaan maaf serta apresiasi kepadanya.

"Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi. Saya akan minta maaf, minta maaf Pak Jokowi bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri bapak padahal," kata dia.

Presiden RI itu bahkan memuji kinerja menteri di masa Jokowi yang beberapa di antara kembali ditarik dalam Kabinet Merah Putih. 

"Menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga kalau sudah timnya bagus ya kenapa harus diganti gitu loh boleh nggak," ujarnya. (rmol)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

TAGAR Indonesia Gelap menggema saat mahasiswa turun ke gelanggang demo adalah sebuah fakta, realitas, dan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pura-pura terkejut dan bertanya mengapa ada ungkapan "Indonesia Gelap". "Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?," tanya Prabowo saat memberikan sambutan di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

Akankah Presiden Prabowo Subianto seperti sembunyi dan bertahan membela diri dari tekanan yang sangat berat dari kenyataan yang dia sendiri sesungguhnya menyadari dan mengakui Indonesia dalam gelap.

Rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan Prabowo saat memekikkan 'hidup Jokowi', saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Pekikan ini sesungguhnya bukan untuk Jokowi yang selama menjadi Presiden hanya sebagai boneka RRC, pekikan ini adalah bentuk lain dari pujian dan sembah ketaatannya kepada Xi Jinping.

Jangan sampai lupa kejadian saat kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024, Xi Jinpng  menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi. Adalah awal sebuah propaganda   China untuk tetap menguasai Indonesia. Prabowo kembali  ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024.

Gelap di Indonesia karena  Prabowo masih dalam tekanan sebagai estafet kepemimpinan pro RRC di bawah kendali Xi Jinping.

Fakta Prabowo Subianto sampai saat tidak mampu mengambil keputusan mencegat Oligarki sekedar menghentikan Program Strategis Nasional (PSN), menghentikan kekejaman mereka membuat hunian etnis China dengan mengusir warga pribumi dan kejahatan lainnya yang  membahayakan kedaulatan negara.

Oligarki dengan back up full RRC akan terus menekan dan mengendalikan Prabowo jangan sampai mengubah sikapnya yang berpotensi  mengancam kekuasaan oligarki (RRC).

Indonesia gelap karena Xi Jinping aakan terus merealisasi target proyek-proyek China  yang harus dilaksanakan Presiden Prabowo dengan pengawalan ketat Xi Jinping :

Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia.

Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi.

Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan.

Keempat, Pembangunan IKN (memindah Ibu Kota) harus tetap dilanjutkan untuk memperlancar penaklukan Jakarta dan sekitarnya (proyek aglomerasi) bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur.

Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya.

Keenam, pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan khususnya pembangunan Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel yang telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC.

Jadi suara mahasiswa itu murni untuk menyelamatkan Indonesia dari kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia dari aneksasi asing khususnya Oligarki ( RRC ) yang nyata akan menguasai Indonesia.

Karena Presiden Prabowo masih membisu, tidak berdaya bahkan membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di telah menjadi budaknya oligarki

Saat ini Presiden Prabowo Subianto masih nanar, linung dan bingung dalam kegelapan hanya bertahan dengan omon - omon mengira akan bisa meredam kemarahan rakyat. Apabila Prabowo Subianto  masih tunduk dengan Oligarki (Xi Jinping ) dan bersekutu dengan Jokowi, resikonya akan di lempar, di hancurkan dan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. (*)

Presiden Prabowo Subianto di acara peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025/Ist 

JAKARTA — Di tengah isu perombakan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto justru menilai seluruh menteri di bawahnya bekerja dengan baik, terutama mereka yang menjabat di era Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Prabowo mengatakan, para menteri yang pernah bertugas di Kabinet Jokowi memiliki kinerja yang baik, terbukti dari banyaknya program kerja yang dilantiknya sejak awal tahun ini.

"Menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga kalau sudah timnya bagus ya kenapa harus diganti gitu loh boleh nggak," ujar Prabowo.

Ia menganalogikan menteri seperti sebuah tim, di mana manager boleh berganti, tetapi tim yang baik harus terus dipertahankan.

"Manager boleh ganti kalau pemainnya masih baik kita pakai terus ya untuk kemenangan bangsa Indonesia," kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa para menteri era Jokowi dapat terus bekerja jika mereka mampu beradaptasi dengan kepemimpinannya.

"Kalau timnya pemainnya masih bagus ya pakai terus asal kuat gitu kan begitu hehe Kalau nggak kuat ya boleh mundur gitu kan Tapi kayaknya masih kuat nih," ucapnya sambil tertawa tipis.

Prabowo baru-baru ini melakukan reshuffle untuk pertama kalinya dalam kabinet Merah Putih, yakni dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo   Soemantri Brodjonegoro dengan Guru Besar ITB Brian Yuliarto.

Brian menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang baru-baru ini terkena skandal kekerasan terhadap para stafnya di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

Pelantikan Brian sebagai Mendikti Saintek dilakukan pada Rabu, 19 Februari 2025, bersamaan dengan pelantikan Ketua dan Wakil Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). (rmol)

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menjadi anggota kehormatan Banser/Net 

JAKARTA — Nama Menteri BUMN Erick Thohir terseret dalam kasus korupsi PT.Pertamina Patra Niaga yang merupakan bagian dari perusahaan milik negara.

Loyalis Anies, Geisz Chalifah, menyatakan bahwa Erick Thohir-lah yang mengangkat dan menempatkan pejabat tinggi anak perusahaan PT.Pertamina tersebut.

“Para pencoleng di Patra Niaga, itu yang menunjuk dan menempatkan mereka adalah Erick Thohir,” kata Geisz Chalifah dalam akun X pribadinya, Rabu, (26/2/2025).

Lebih lanjut dia juga menyentil penempatan Dede Budhyarto sebagai Komisaris Independen di PT Pelni.

Dede Budhyarto sempat viral karena dia diduga melampirkan Unhas sebagai bagian dari riwayat pendidikannya. Sedangkan Unhas telah membantah.

“Erick Thohir juga yang menempatkan si penipu CV @kangdede78. Apa tanggung jawab Erick Thohir terhadap itu semua. Bahkan si bajingan @kangdede78 masih dalam posisinya,” tandasnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada Senin malam (24/2). Salah seorang tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

Mereka memastikan telah memiliki alat bukti yang cukup sehingga menetapkan tujuh orang itu sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Abdul Qohar.

”Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik menetapkan tujuh orang tersangka,” ungkap dia kepada awak media.

Dia pun merinci tujuh orang tersangka tersebut berasal dari beberapa perusahaan. Selain Riva Siahaan, tersangka lainnya adalah SDS (Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), serta AP (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional).

Lalu, MKAR (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), serta GRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak). (fajar)

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra 
 

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyoroti eksekusi rumah warga di Setia Mekar, Kabupaten Bandung yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Menurutnya, eksekusi tersebut diduga melanggar prosedur hukum, mulai dari tidak adanya proses Anmaning hingga salah sasaran dalam eksekusi tanah.

Soedeson menyampaikan hal itu usai mendengar aspirasi warga korban penggusuran dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Mafia Tanah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2).

“Soal Bekasi ini ada persoalan. Biasanya, sebelum eksekusi dilakukan, Ketua Pengadilan Negeri setempat harus memanggil pihak tereksekusi dan memberikan teguran terlebih dahulu dalam proses yang disebut Anmaning,” ujar Soedeson.

Namun, dalam kasus ini, anggota Fraksi Partai Golkar itu menilai prosedur tersebut tidak dilakukan. Selain itu, berdasarkan keterangan pihak yang hadir dalam rapat dengan Komisi III, lahan yang dieksekusi diduga berada di luar lokasi yang seharusnya.

"Ada tiga pelanggaran di sini," tegas Soedeson.

Pertama, tidak adanya proses Anmaning sebelum eksekusi, kedua kesalahan dalam menentukan lokasi eksekusi, ketiga tanah yang dieksekusi masih memiliki sertifikat yang belum pernah dibatalkan secara hukum.

“Soal sertifikat itu, kalau belum pernah dibatalkan, berarti tanah itu masih sah milik mereka berdasarkan asas hukum. Tetapi tetap dieksekusi,” lanjutnya.

Komisi III DPR berencana memanggil berbagai pihak untuk meminta klarifikasi terkait eksekusi ini, termasuk Kapolres dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

“Soal Komisi Yudisial (KY), kami memang tidak bisa memanggil mereka. Tetapi Kapolres dan pengadilan akan kami panggil,” ungkapnya.

Soedeson juga mengkritik keterlibatan berbagai pihak dalam eksekusi ini, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, dan Satpol PP. Menurutnya, meskipun kehadiran mereka sesuai prosedur sebagai bagian dari pengamanan, mereka seharusnya memastikan bahwa objek eksekusi sudah benar.

“Kalau mereka hadir semua, ya mereka juga ikut salah. Jangan sampai mereka membackup sesuatu yang keliru,” pungkasnya.

Kasus eksekusi rumah warga di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah menjadi sorotan publik. Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang melaksanakan eksekusi pengosongan lahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah atas lahan yang diklaim bermasalah sejak 1976.

Namun, eksekusi ini menuai kontroversi karena diduga melanggar prosedur hukum dan salah sasaran. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa lima rumah yang dieksekusi berada di luar objek lahan yang disengketakan.

Dia menegaskan bahwa eksekusi tersebut cacat prosedur, karena pengadilan tidak melibatkan BPN Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan eksekusi dan tidak ada perintah pembatalan sertifikat tanah sebelum eksekusi dilakukan. Pihak PN Cikarang, melalui Hakim Juru Bicara Isnandar Nasution, menyatakan bahwa eksekusi telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

Mereka mengeklaim telah melaksanakan delegasi sita eksekusi berdasarkan permohonan dari PN Bekasi dan telah menjalankan seluruh tahapan, termasuk proses constatering atau pencocokan objek eksekusi. Namun, BPN Kabupaten Bekasi tidak hadir dalam proses tersebut meskipun telah diundang.

Kasus ini semakin kompleks karena lahan seluas 3,6 hektare tersebut telah beberapa kali berganti kepemilikan sejak 1976. Transaksi jual beli antara pemilik lahan sebelumnya, Djuju Saribanon Dolly, dan Abdul Hamid bermasalah, yang kemudian memicu serangkaian gugatan hukum hingga eksekusi yang kontroversial ini.

Akibat eksekusi ini, lima rumah warga telah rata dengan tanah, meskipun pemiliknya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah. Menteri Nusron Wahid berjanji akan menjembatani penyelesaian kasus ini dengan PN Cikarang dan pihak yang bersengketa guna mencari solusi atas rumah yang terlanjur dieksekusi. (jpnn)

Ferdinand Hutahaean 

JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan hadir di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dan memberikan materi kepada peserta retret kepala daerah, Rabu (26/2/2025).

Kabar Gibran akan membawa materi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

"Insya Allah, Pak Wapres berkenan untuk memberikan materi pada hari Rabu pukul sepuluh pagi," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Adapun materi yang disampaikan Gibran seputar Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta turunannya.

Merespons kabar tersebut, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menyinggung soal kapasitas seorang Gibran Rakabuming Raka yang selama ini dipertanyakan.

"Kalau kita berkaca pada kapasitas kemampuan dari Wakil Presiden kita, saya pikir beliau tidak memiliki kapasitas memberikan wejangan, nasihat, atau apalah di acara retret," ujar Ferdinand seperti dilansir Fajar.co.id, Selasa (25/2/2025) malam.

Dikatakan Ferdinand, kapasitas anak sulung Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, itu jauh di bawah para Kepala Daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo.

"Karena beliau ini kan sebetulnya jauh kualitasnya di bawah daripada Kepala Daerah yang terpilih, terutama Gubernur," tukasnya.

Blak-blakan, Ferdinand mengatakan bahwa Gibran tidak layak berdiri di hadapan para Kepala Daerah jika dimandat untuk memberikan pembekalan.

"Tapi mengingat beliau Wakil Presiden, yah jabatannya lah yang membuat dia jadi layak. Jadi buruk tidak buruk, layak tidak layak para kepala daerah harus menerima," imbuhnya.

Kata Ferdinand, apa yang menjadi riak-riak di publik belakangan ini merupakan cerminan demokrasi Indonesia. Memaksakan seseorang menjadi pemimpin meskipun dianggap belum mampu.

"Ini harusnya menjadi bahan berpikir bagi para kepala daerah kita. Apakah mereka tidak malu diberikan wejangan dari seseorang yang kapasitasnya di bawah mereka?," kuncinya. (*)