Oleh : Sutoyo Abadi
| Koordinator Kajian Politik Merah Putih
KEBERANIAN Presiden Prabowo membongkar pagar laut di pantai utara Banten dengan perintahnya melalui Kepala Staf TNI AL, layak kita apresiasi.
Selanjutnya dieksekusi oleh Brigadir Jenderal Harry Indarto,
Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat bersama 600 marinir, pasukan katak,
pasukan penyelam bawah laut membongkar
pagar laut ilegal yang terpasang
berbulan bulan, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya.
Ditengarai justru saat menteri dan instansi terkait masih
berdiplomasi gaya kampungan, indikasi masih terkena gendam oligarki, TNI
Angkatan Laut tidak ambil pusing bertindak cepat bongkar pagar laut tanpa basa
basi.
Jokowi pun dipastikan terkejut, sebagai mantan Presiden antek
oligarki, yang masih diperintah oligarki agar
bisa mengendalikan semua kebijakan Presiden Prabowo, kekuatan dan jaringannya mulai rontok
berantakan.
Mohtar Riyadi sesepuh jaringan Overseas Chinese, untuk
mengamankan semua program Oligarki tidak boleh ada gangguan dan perlawanan dari
kekuatan apapun, terbelalak harus
berhitung ulang dengan keberanian Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo pasti sudah mempersiapkan antisipasi
perlawanan dari Mohtar Riyadi dkk., yang tidak akan tinggal diam, karena selama
ini merasa besar kepala akan melakukan perlawanan.
Mochtar Riyadi merasa
berpengalaman sebagai donatur partai
Demokrat Amerika faksi Arkansas connection, dengan tokohnya mantan Presiden
Bill Clinton, mantan Menlu Madelin Albright yang juga ketua NDI (National
Demicratic Institute) arsitek/konsultan perubahan/amandemen 4 kali UUD 45 menjadi UUD 2002 yang liberal
kapitalistik.
Keberanian Presiden Prabowo pasti mengejutkan Faksi Arkansas
connection dari Partai Demokrat USA yang juga mensponsori Jokowi jadi presiden
Indonesia tahun 2014 dan diduga mensponsori Prabowo pada Pilpres 2024 ternyata
melakukan perlawanan.
Sejarahnya setelah AS dan RRC berhasil mencetak Indonesia
menjadi negara liberal kapitalistik dengan mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002.
Dan masih berfungsinya operator Karen Brooks Indonesianis yang pernah menjadi
direktur Asia Tenggara di National Security Council (NSC) dan berkantor di
gedung putih, tugasnya di indonesia antara lain membina Presiden Presiden dan
calon presiden Indonesia, akan bereaksi lebih hati hati dengan Presiden Prabowo
Subianto.
Mochtar Riady karena usianya memberikan mandat kepada James
Riady agar terus kerjasama dengan operator Karen Brooks untuk mengendalikan
Presiden Indonesia, sesuai kepentingan politik dan ekonominya masing-masing.
James Riady terus membangun
jalinan politik dan ekonomi
sesuai rempt Xi Jinping (RRC), untuk
menjaga, mengamankan dan menjalankan program Belt and Road Initiative (BRI).
Awal berkuasa Jokowi membuat kesepakatan Program Strategis
Nasional sebagai pintu masuk RRC akan menguasai Indonesia. Termasuk perampasan
tanah, pagar laut dan membuat hunian pendatang baru warga etnis Tionghoa.
Politik konspirasi AS dan RRC telah menimbulkan bencana
politik dan ekonomi yang mengerikan. Bencana
menguras Sumber Daya Alam,
perampasan tanah, pematokan laut dan bencana politik dan ekonomi lainnya yang
makin liar.
Presiden Prabowo harus berani keluar dari kendali AS dan RRC,
pegang teguh amanah tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45, lawan segala bentuk
penjajahan gaya baru. Pada waktu yang tepat negara harus kembali ke UUD 45. ( *
)