Presiden Prabowo Subianto bersawa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Sugiono/Ist
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto harus
melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di
tengah polemik yang terjadi saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh pakar komunikasi politik dari
Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur. Ia pun mendorong pemerintahan
Prabowo untuk menyempurnakan kebijakan, terutama pada kajian yang terkait
dengan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Secara hukum, Syurya menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan
pemerintah memiliki dasar yang kuat. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pembangunan
harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
"Hal ini berarti, setiap pemerintahan baru wajib
melanjutkan program-program strategis yang telah dirancang, selama tidak
bertentangan dengan hukum atau kepentingan masyarakat," kata Syurya kepada
RMOL, Rabu, 29 Januari 2025.
Ia menggarisbawahi bahwa konflik kebijakan antara pemimpin
saat ini dengan pendahulunya dapat menciptakan ketidakpercayaan publik.
"Bangsa ini butuh persatuan dalam menghadapi tantangan
yang semakin kompleks. Jangan biarkan perbedaan pandangan soal kebijakan masa
lalu menjadi sumber perpecahan," tegasnya.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah,
masyarakat, maupun organisasi sipil, untuk bersama-sama menjaga semangat
pembangunan nasional. Menurutnya, semangat kolaborasi akan membawa Indonesia
menjadi bangsa yang lebih kuat dan maju.
"Harapan kami, Presiden Prabowo dapat menunjukkan
kebesaran jiwa sebagai seorang pemimpin dengan menghormati hasil kerja
pemerintahan sebelumnya. Itu bukan hanya tentang penghormatan, tetapi juga
tentang tanggung jawab moral untuk meneruskan cita-cita pembangunan
bangsa," pungkasnya. (*)