JAKARTA — Pengakuan Menteri Kelautan dan
Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait ratusan kasus pagar laut seperti
di Tangerang, Banten, menunjukkan lemahnya pengawasan publik terhadap
pemerintah.
Sebab, dengan maraknya 169 kasus pagar laut di berbagai
daerah, semakin menunjukkan bahwa praktik curang ini sudah berlangsung sejak
era Presiden ke-7 Joko Widodo.
Praktik tidak jujur ini kemudian mencuat menjadi polemik
dan diselesaikan secara tegas di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,
dengan langsung memerintahkan TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang.
“Sepertinya ada efek pengawasan yang luput dari glorifikasi
tingkat kepuasan yang mencapai 70 persen, atau 80 persen di era Pak Jokowi.
Akibatnya, banyak hal dalam tata kelola pemerintahan tidak dilakukan
semestinya," kata Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray
Rangkuti kepada RMOL, Sabtu 25 Januari 2025.
"Contohnya, banyak kasus yang berhubungan dengan
pemberian HGB, seperti yang terjadi di Laut Tangerang dan
lainnya,"imbuhnya.
Menurut Ray, klaim atas tingginya tingkat kepuasan
sebagaimana dikampanyekan lembaga survei terhadap Jokowi kala itu, justru
membuat publik luput untuk mengawasi tata kelola pemerintahan.
“Begitu pemerintahan berganti berbagai macam pengelolaan
pemerintahan yang tidak tepat itu satu per satu mulai bermunculan dan ini tentu
saja sangat merepotkan,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA)
Indonesia ini.
Tak hanya soal pagar laut, Ray juga menyoroti lambannya
reformasi birokrasi khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pertanahan di
Indonesia saat era Jokowi.
Faktanya, diungkap Aktivis 98 ini, di lapangan selain tingkat
korupsi yang makin meningkat, ternyata tata kelola pemerintahannya juga penuh
dengan ketertutupan akibatnya banyak pungli, banyak surat-surat palsu dan
sebagainya beredar di tengah masyarakat.
Atas dasar itu, Ray menyarankan Presiden Prabowo untuk
melakukan pembenahan atas situasi yang terjadi di berbagai sektor.
“Prabowo harus merevisi dan mengubah semua hal ini. Jika
tidak, jangan bermimpi, kita akan sampai ke indonesia emas 2030,” pungkasnya.
(rmol)