Pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia
Tyassumah atau Dokter Tifa/Ist
JAKARTA — Berita terkini, dugaan skandal
korupsi di era Presiden ke-7 Joko Widodo perlahan mulai terungkap. Sejumlah
pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta menggalang dana untuk
mendukung kemenangan Jokowi di Pemilihan Presiden 2019, saat ia menjadi calon
presiden petahana.
Hal ini pun menarik perhatian seorang pegiat media sosial
yang juga seorang dokter, dr. Tifauzia Tyassuma atau biasa disapa Dokter Tifa.
"Menyimak apa yang terjadi di Kementerian Perhubungan,
duit-duit korupsi dikumpulkan untuk pemenangan Pemilu, dan itu diinstruksikan
lho!" kata Dokter Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Minggu 19
Desember 2025.
Dokter Tifa mencurigai instruksi tersebut bukan cuma berlaku
di Kemenhub, namun bisa terjadi di kementerian lain.
"Dan pastinya juga bukan terjadi hanya di level
Kementerian. Tetapi terjadi hingga level bawah-bawah sampai desa-desa,"
kata Dokter Tifa.
Karena itulah, Dokter Tifa mengaku tidak heran apabila hingga
hari ini menteri-menteri sampai pejabat level desa masih menunduk-nunduk dan
seperti tampak loyal.
"Akhirnya, kok lama-lama saya berpikir, ini makhluk bukan manusia ya, ini sih Set** itself,"
kata Dokter Tifa.
"Tampak plango-plong padahal menjerumuskan begitu banyak
orang pada perbuatan jahat, korupsi berantai,
yang dia galang dan komandani, merampok uang negara, dengan dalih segala
macam proyek, selama 10 tahun!" sambungnya.
Diketahui, dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat
Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin 13 Januari 2025 lalu, terungkap cawe-cawe
menggarong duit negara untuk mendukung pemenangan Joko Widodo (Jokowi) di
Pilpres 2019.
Dalam agenda pemeriksaan mantan Direktur Sarana Transportasi
Jalan Kemenhub, Danto Restyawan sebagai saksi disebutkan bahwa Menhub Budi
Karya Sumadi alias BKS memerintahkan Direktur Prasarana Kemenhub, Zamrides
untuk mengumpulkan uang sekitar Rp5,5 miliar guna keperluan pemenangan Jokowi
pada Pilpres 2019.
Saat itu, Danto masih menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas
Kereta Api Kemenhub. Menurutnya, uang tersebut dikumpulkan dari para PPK di
DJKA yang bersumber dari para kontraktor proyek perkeretaapian.
“Informasinya, Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri
sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto pada sidang yang dipimpin
Hakim Ketua Gatot Sarwadi dikutip, Jumat 17 Januari 2025. (rmol)