SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto/Ist 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perubahan besar dalam gaya komunikasi politiknya. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, jika sebelumnya Prabowo dikenal sebagai sosok yang kaku, agresif, dan temperamental, kini Presiden ke-8 Republik Indonesia itu lebih sering tampil dengan gaya humoris dan humanis di hadapan publik.

"Itu yang bisa kita saksikan di berbagai event-event baik di skala internasional ataupun berskala lokal, Prabowo itu tanpa henti bercanda di depan publik," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Januari 2025.

Adi membaca, transformasi Prabowo ini terjadi sejak Ketua Umum Partai Gerindra itu masuk dalam kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan.

Keputusan tersebut membawa perubahan signifikan ke diri Prabowo. Setelah berada dalam pemerintahan, ia mulai beradaptasi dengan gaya komunikasi yang lebih santai dan membumi.

Perubahan ini pun menjadi salah satu faktor yang membuat popularitas Prabowo melonjak jelang Pilpres 2024. Sikap humorisnya membuatnya lebih diterima oleh berbagai kalangan, termasuk pemilih muda.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, meskipun candaan Prabowo terkadang tepi jurang seperti yang sering dilontarkan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, namun itu justru menunjukkan selera humor yang sangat tinggi.

"Jadi kalau anda, kita semua, pejabat politik ingin bicara tentang humor politik belajarlah pada Prabowo Subianto dan belajarlah pada Gus Dur," jelas Adi.

"Janganlah anda jadi pejabat publik, baru jadi utusan khusus kemudian bercandanya dengan merendahkan kelompok-kelompok lemah dengan pernyataan yang sangat meremehkan," pungkasnya. (rmol)

Oleh : Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui ada sejumlah sertifikat hak milik (SHM) atau sertifikat hak guna usaha (SHGU) di atas lahan hutan.

Proses Pembodohan 

Entah ķita yang bodoh atau apalah soal tanah ini, laut dan hutan bisa disertifikatkan hak milik dengan berbagai macam alibi. Seakan rakyat ini bodoh.

Emang sekarang zaman batu yang tidak ada teknologi penginderaan, jauh sengaja satelit diabaikan? Dan ĺucuñya tindakan mensertifikatkan laut hutan dianggap bukan kejahatan pidana.

Lebih parah lagi di Surabaya  sertifikat laut itu diagunkan ke bank untuk minta kredit. Apakah ini bukan kejahatan?

Kata Soekarno, bangsa ini memang tidak bodoh dan miskin tetapi dibodohkan dan dimiskinkan  oleh sistem kapitalis dan liberalis.

Menciptakan Tuan Tanah jauh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah itu harus mencontoh Australia yang negara kapitalis, di mana developer itu tidak boleh seenaknya diberi ribuan hektar. Di Australia jika developer  ingin membangun kawasan perumahan, maka pemerintah  bertanya setahun kamu bisa jual rumah berapa banyak. Misalnya bisa memasarkan  200 rumah, maka pemerintah akan mengijinkan penguasaan tanah  untuk 200 rumah. Setelah habis terjual boleh mengajukan lagi.

Di Indonesia tidak begitu, BSD diberi 7000 hektar dan 40 tahun kemudian baru bisa membangun 2500 hektar. Jadi pemerintah menciptakan tuan tanah 40 tahun yang lalu harga tanah 2000 rupiah sekarang harga tanah di BSD bisa 50 juta. Jadi anak cucu kita jangan harap bisa memiliki rumah selama pemerintah menciptakan tuan tanah. Begitu juga di Surabaya, Ciputra kuasai 3000 hektar tanah tapi belum terbangun sampai sekarang.

Jika di Jepang penguasaan tanah yang tidak dibangun, maka pajaknya akan tinggi. Tetapi jika tanah itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang besar, maka pajak tanah akan dimurahkan. Jadi, sesungguhnya pejabat kita ini lebih kapitalis dibanding negara-negara kàpitalis.

Padahal dalam sumpah jabatannya "Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia," serta mensejaterahkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejak UUD 1945 diamandemen diganti dengan UUD 2002, negara ini telah diganti menjadi negara Super Liberal dan Super Kapitalistik. Kaum cerdik pandai sudah tahu. Dengan pola banyak banyakan suara kalah menang, negara ini berada di titik nadir. Tetapi anehnya mereka masih berteriak mendukung demokrasi liberal.

Residu yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi memang sangat akut apalagi menyangkut tanah.

Jokowi melanggar konstitusi dan UU Agraria no 5 tahun 1960.dengan memberi konsensi selama195 tahun pada pengembang di IKN .Dari sanalah tanah tanah dengan mudah diberikan pada pengembang dan kebun-kebun  sawit itu juga merampas tanah rakyat.

 Yang namanya konsep perkebunan inti plasma itu yang menguasai tanah terbesar bukan inti tetapi plasma rakyatlah. Tetapi konsep ini dibalik inti lebih besar dari plasma penguasaan lahannya. Jadi jangan heran kalau Sinar Mas menguasai lahan seluas Provinsi Jawa Barat.

Apakah cerdik pandai dan kampus kampus beserta Guru Guru Besar memahami dampak demokrasi liberal ini terhadap kedaulatan rakyat.

Belum lagi kita bicara pertambangan emas, perak, torium, batubara,  galena, timah minyak, gas. Belum hasil laut hasil perkebunan ke mana semua itu? Hasilnya dibawa ke mana kok APBN kita sumber terbesar masih didapat dari pajak, terus ke mana kekayaan ibu pertiwi itu? (*)

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo/Humas Polri 

JAKARTA — Tagar #CopotGantiKapolri menjadi trending di media sosial setelah muncul laporan bahwa ratusan hektare wilayah perairan di Subang, Jawa Barat, diduga memiliki sertifikat tanah.

Laporan ini menindaklanjuti polemik yang terjadi di Tangerang dengan munculnya pagar laut sepanjang 30 kilometer. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin wilayah laut yang seharusnya menjadi milik negara bisa diklaim oleh pihak tertentu.

Dalam unggahan yang beredar luas di platform X (Twitter), akun @Srik4ndiMuslim2 menuliskan, "Lagi! Ratusan hektar wilayah perairan laut Subang dilaporkan telah bersertifikat hak milik. Bagaimana bisa? Laut itu milik negara, milik seluruh rakyat. Polisi, KKP, kejaksaan, dan KPK ngapain aja?"

Unggahan tersebut mendapat ribuan interaksi, dengan banyak netizen yang menyoroti dugaan adanya permainan hukum dan praktik mafia tanah dalam kasus ini.

Sejumlah warganet bahkan menuntut agar Kapolri dicopot dari jabatannya, karena dianggap tidak mampu menindak dugaan penyimpangan ini.

Akun lain, @OjolNyambi, menulis dengan nada keras, "Tak ada jalan lain untuk menyelamatkan NKRI selain revolusi, ayo revolusi! #CopotGantiKapolri #AwasJokowiKudetaPrabowo #JokowiKoruptorOCCRP #JokoWidodoPengkhianat #GantungJokowi #MakzulkanGibranSegera," cetusnya.

Isu ini juga menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk aktivis anti korupsi dan pengamat kebijakan publik. Mereka meminta agar aparat penegak hukum segera mengusut kasus ini secara transparan dan memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap aset negara, terutama wilayah perairan, perlu diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Sebelumnya, Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera mengambil langkah hukum terkait kasus pagar laut di Tangerang.

Mahfud menegaskan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pelanggaran pidana, terutama dalam hal penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas wilayah perairan.

"Kalau sudah keluar sertifikat resmi di atas laut, pasti ada permainan antara dunia usaha dan pejabat terkait," ujar Mahfud dalam keterangannya.

Ia menilai hal tersebut sebagai bukti adanya praktik penipuan atau penggelapan, mengingat laut seharusnya tidak dapat disertifikatkan.

"Itu kejahatan, dan kalau ada unsur suap kepada pejabat, maka KPK, Kejaksaan Agung, serta Polri bisa langsung bertindak," sebutnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk menangani kasus ini tanpa perlu menunggu pihak lain bertindak lebih dahulu.

Menurutnya, sikap saling menunggu hanya akan menghambat penyelesaian perkara.

"Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu tidak boleh diganggu oleh institusi lain. Tapi ini malah saling takut, saya heran, kenapa aparat kita takut menangani kasus seperti ini? Ini mencurigakan," timpalnya.

Mahfud menyoroti bahwa dalam birokrasi Indonesia, bawahan sering kali ragu bertindak tanpa instruksi atasan.

Oleh sebab itu, ia berharap Presiden Prabowo memberikan arahan yang jelas agar kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut.

"Jangan sampai kasus ini menghilang setelah ramai diberitakan, lalu semua diam karena ada yang saling melindungi atau sudah mendapat bagian. Padahal, ini kasus serius," kuncinya. (fajar)

Rocky Gerung/ Ist 

JAKARTA — Ubed dikenal sebagai akademisi kritis dan telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pencucian uang yang dilakukan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemecatan Ubedilah Badrun dari jabatan Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikritik pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky, pencopotan Ubedilah menunjukkan negara makin tak nyaman dengan akademisi cerdas dan kritis.

"Seolah pikiran cerdas membahayakan negara," kata Rocky seperti dikutip RMOL dari video di kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Januari 2025.

Rocky lantas menyoroti peran universitas sebagai pusat produksi pemikiran intelektual. Baginya, tindakan UNJ terhadap Ubedilah mencerminkan ketakutan terhadap pemikiran kritis yang seharusnya menjadi bagian dari tradisi akademik.

"Memang universitas harus memproduksi pikiran cerdas. Tugas universitas memang menambang pikiran cerdas, bukan menambang batubara," sindir Rocky.

Pernyataan Rocky ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), di mana pemerintah berencana memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

Rocky juga menyoroti kekosongan ide di ranah politik. Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi penghasil gagasan yang mendorong perubahan.

Namun, karena partai lebih sibuk dengan kepentingan kekuasaan, tugas tersebut kini diambil alih oleh akademisi seperti Ubedilah.

"Ubed mengambil risiko mengambil alih tugas oposisi yang seharusnya dilakukan partai politik," tandas Rocky Gerung.

Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik di UNJ dicopot dari jabatan coordinator program studi atau kepala departemen Pendidikan Sosiologi oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubed hingga 2027.

"Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya," kata Ubedilah, Kamis, 30 Januari 2025. (**)

Ubedilah Badrun / Ist 

JAKARTA — Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengambil sikap antikritik dengan mencopot Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai koordinator program studi. Ubedilah selama ini dikenal sebagai pengkritik keras Jokowi dan keluarganya, termasuk di lingkungan kampus.

Demikian dikatakan aktivis politik Rahman Simatupang dalam keterangannya kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (31/1/2025).

“UNJ ada ketakutan dengan kiprah yang dilakukan Ubedilah Badrun selama ini,” tegasnya.

Rahman mengatakan, UNJ harusnya mendukung langkah yang dilakukan Ubedilah Badrun karena bagian dari tugas seorang akademisi menyuarakan kebenaran dan keadilan. “Jangan sampai kampus itu menghalangi para dosennya untuk bersuara kritik,” ungkap Rahman.

Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

“Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasanya,” kata Ubedilah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (30/1/2025).

Informasi yang dapat diperoleh dari media sosial UNJ, terlihat bahwa pemberhentian atau pengangkatan tersebut terjadi seiring perubahan UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang memberikan otoritas penuh Rektor dalam menentukan dan mengangkat siapapun pejabat di lingkungan UNJ dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Situasi tersebut berbeda dengan ketika Universitas masih berstatus Satuan Kerja (Satker) atau saat masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU), pengangkatan Kepala Departemen atau Koordinator Program Studi dimulai dari aspirasi musyawarah dosen di tingkat program studi, diajukan ke Dekan lalu diputuskan Rektor.

Sejak PTNBH, tidak ada lagi musyawarah program studi untuk menentukan siapa koorprodinya.

“Memang benar sejak menjadi PTNBH, otoritas Rektor begitu power full. Melalui Peraturan Rektor No.1/2025 Rektor UNJ memiliki otoritas penuh, Dekan bisa mengajukan tetapi Rektorlah yang memutuskan. Menurut Pasal 6 Peraturan Rektor tersebut disebutkan bahwa pengangkatan kepala departemen atau koordinator program studi bersifat penugasan oleh Rektor. Proses semacam ini sesungguhnya rawan nepotisme, rawan like and dislike dan sekaligus rawan pembungkaman,” pungkas Ubedilah. (*)

Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri rapim TNI-Polri 2025 yang berlangsung di Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Januari 2025 

JAKARTA — Penerapan peran strategis yang diemban TNI dan Polri menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada forum rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri Tahun 2025 yang digelar di Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Januari 2025.

Dalam pidato pembukaannya, Prabowo menyebut TNI dan Polri sebagai wujud eksistensi negara dalam menegakkan konstitusi dan keputusan pemerintah. Menurutnya, mereka memiliki kekuatan khusus untuk memonopoli senjata, sebuah mandat yang diberikan oleh rakyat.

"Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian.

Karena peran strategi tersebut, menurutnya, TNI-Polri bisa dijadikan parameter dalam melihat keberhasilan ataupun kegagalan suatu bangsa.

"Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yaang gagal," ujarnya.

Prabowo mengingatkan agar para TNI-Polri tidak ragu mengabdikan jiwa dan raga untuk rakyat, karena apa yang mereka dapatkan saat ini merupakan pemberian rakyat.

"Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi," pungkasnya. (rmol)

AHY dan Jokowi 

JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terseret dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di kawasan pagar laut di Tangerang.

Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara. Apalagi, pagar laut sepanjang 30 kilometer itu diketahui masih viral dan menjadi perbincangan hangat publik.

Menurut Rocky, kasus pagar laut harus diungkap dari inti permasalahannya, siapa yang berkepentingan di baliknya.

"Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?"

"Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan."

"Mau menterinya AHY atau siapa pun tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh oleh PIK 2," kata Rocky di channel Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Rabu (29/1/2025).

Dalam menyelidiki dalang pagar laut, Rocky menekankan pentingnya latar waktu penerbitan HGB dan SHM, yakni sebelum Jokowi lengser.

"Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan? Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian kan."

"Mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat kejaksaan, polisi, KPK, itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal entah itu sifatnya penelitian, penyelidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan siapa," ujar Rocky.

Rocky menganalisis adanya kaitan antara pagar laut dengan penunjukkan AHY menjadi menteri oleh Presiden Jokowi pada 2023, akhir masa jabatannya.

Publik menduga, kata Rocky, Jokowi membuat "jebakan batman" terhadap AHY yang juga menjerat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan ayah AHY.

"Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu karena menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi, misalnya," kata Rocky.

Diketahui, AHY sempat menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di era akhir Presiden Jokowi, 2023-2024.

Kini, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menjabat Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SEDIH melihat aparat Kepolisian menjadi tunduk pada pemilik uang. Sejak viral seorang pengusaha Dato Sri Tahir dibopong  anggota Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua dan mendapat Bintang Bhayangkara Nararya (BBN) masyarakat merasa kurang sreg dengan penghormatan berlebihan yang biasa diberikan kepada senior tersebut. Penghargaan kepada pengusaha seperti ini dianggap "ada apa apanya" atau dalam bahasa undang-undang disebut "kolusi".

Dampaknya jangan-jangan ada anggota Brimob yang boleh mengawal pengusaha etnis China hingga rumah pribadinya. Peristiwa bopong pemilik Mayapada Group di Mako Brimob adalah puncak gunung es indikasi eratnya hubungan antara konglomerat dengan aparat. Hubungan yang tidak wajar dalam paradigma membangun "esprit d'corps" dan nasionalisme.

Groundbreaking Mako Brimob Batalyon A Pelopor Polda Metro Jaya di PIK-2 yang dihadiri dan diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit bersama Boss PIK-2 Aguan itu kini viral setelah PIK-2 dengan PSN dan pagar lautnya dimasalahkan rakyat. Media memberitakan gencar pembongkaran pagar laut, sertifikat HGB laut hingga groundbreaking tersebut.

Keberadaan Mako Pelopor Brimob Polda Metro Jaya di PIK-2 itu dipertanyakan urgensi dan relevansinya. Tangerang itu masuk Provinsi Banten. Cepat atau lambat Kota dan Kabupaten Tangerang akan berada di bawah wilayah hukum Polda Banten.

Ada kekhawatiran keberadaanya justru untuk melindungi kawasan pecinan di PIK-2 Banten. Patung Naga raksasa di Gerbang PIK-2 adalah simbol eksklusivitas kawasan. China Town sedang dibangun di tanah puluhan ribu hektar.

Betapa bahayanya negara ini. Benar sinyalemen Presiden Prabowo ada "negara dalam negara" dan "kawasan eksklusif" dimanapribumi semakin tergusur saja ke pinggiran. Sementara wilayah strategis telah direbut, dikuasai, dan dibangun untuk kawasan pecinan.

Investasi adalah tahap awal untuk invasi. Invasi ekonomi, pengaruh politik, dan pada gilirannya invasi militer. Tentu melalui perang proksi dengan pecah belah sesama anak bangsa. Sejak Presiden Jokowi berakrab-akrab dengan Xi Jinping, maka Indonesia sepertinya telah membangun blok pertahanan dengan China. Ini sesungguhnya telah melanggar prinsip atau asas non blok dan politik bebas aktif.

Masuk BRICS dan laporan Global Fire Power 2025 yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu sekutu kuat China membuat "bahaya kuning" semakin nyata. Etnis China yang dipimpin oleh para konglomerat sudah dirasakan semakin besar dan berpengaruh. PIK-1 dan PIK-2 akan menjadi cermin.

Perlu sensus seksama berbasis etnis di negeri Indonesia agar perilaku diskriminasi kelak dapat dihindari. Pembuatan peta etnis bukan hal yang tabu. Rakyat berhak mengetahui besaran dan sebaran berbagai etnis agar pengembangan dapat terkendali dan tidak mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan Mako Batalyon A Pelopor Brimob Polda Metro Jaya di PIK-2 patut dipertanyakan dalam hal kematangan perencanaan, sumber pembiayaan, pencegahan ketergantungan, kepentingan nasional atau komunal bahkan mungkin personal. Dan yang terpenting apakah ada agenda sebagai pengawalan khusus bagi pengembangan kawasan pecinan ?

Tuntutan rakyat yang kini muncul akibat  berbagai pelanggaran hukum yang terjadi adalah cabut PSN PIK-2 dan batalkan proyek PIK-2. Moga Brimob tidak menjadi alat atau tameng Aguan untuk menghadapi tuntutan rakyat tersebut. Brimob itu milik dan dibiayai oleh rakyat bukan pelindung proyek milik Sugianto Kusuma alias Aguan. (*)

Bandung, 30 Januari 2025

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SUDAH bapaknya menjadi Presiden terburuk, kini anaknya Gibran menjadi Wakil Presiden terburuk. Indonesia bernasib jelek memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang tidak bermutu, penuh kepalsuan, dan dicibir rakyatnya. Hampir jenuh bicara kebusukan ayahnya, saking banyaknya, kini Gibran juga patut untuk disorot.

Tiga M menandai dirinya yaitu Mutu, Moral, dan Menjadi (MMM). Soal "mutu" semua bisa menilai kemampuan Gibran, terakhir ia memimpin rapat kabinet harus dengan membaca teks. Memimpin rapat saja tidak becus. Sungguh memilukan, para jenderal dan professor terpaksa harus celingukan mengukuti anak ingusan sedang berlatih dengan tertatih-tatih.

Masih senang dengan mainan anak-anak, Wapres bermata sendu ini salah menyebut nutrisi ibu hamil dengan asam sulfat padahal yang benar asam folat. Asam sulfat berbahaya jika dikonsumsi ibu hamil, bisa hancur janin. Berbeda dengan asam folat yang berguna untuk kesehatan janin termasuk mencegah kerusakan tabung syaraf (neural tube defect).

Keprihatinan atas "moral" muncul setelah terkuak akun fufufafa yang berkonten buruk. Ada narasi yang menistakan agama, ujaran kebencian, mencemarkan nama baik, hingga celetukan-celetukan porno. Sekurangnya tiga undang-undang telah dilanggar, yaitu KUHP  delik penodaan agama, UU ITE untuk pencemaran dan kebencian, dan UU Pornografi.

Masalah "menjadi" itu menyangkut proses  penetapan Wapres yang tidak fair. Mulai dari Putusan curang MK yang melibatkan bapak, ibu, dan paman Gibran, hingga KPU yang dihukum DKPP. Gibran dipaksakan atas pengaruh bapaknya yang jadi Presiden. Aroma nepotisme yang melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tercium sangat menyengat.

Gibran Rakabuming Raka adalah penyakit bangsa yang tidak boleh dibiarkan atau ditoleransi. Akan terjadi pembusukan politik dengan memeliharanya. Moral, undang-undang, konstitusi dan ideologi dicabik-cabik oleh ulahnya. Gibran harus segera disingkirkan.

Penyingkiran konstitusional dilakukan melalui Pasal 7A UUD 1945. MPR harus segera bersidang untuk itu. Wapres yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketrntuan UU No 7 tahun 2017 dan telah melakukan perbuatan tercela patut untuk dimakzulkan. Indonesia itu negara hukum bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada perlindungan politik bagi pelanggar hukum.

Indonesia keluar dari negeri main-main, negeri tamiya dan game mobile legends, mengurus rakyat harus serius. Bangsa ini terus menerus dibuat bodoh. Baru saja kita dikagetkan oleh gagasan untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) program unggulan Prabowo dengan menu serangga.  Duh di negara miskin Afrika saja tidak harus makan serangga.

Begini saja, gaji dan fasilitas Wapres stop dengan pemakzulan. Lumayan bisa dialokasikan untuk MBG. Sabar saja dulu Prabowo sementara tanpa Wapres, toh Gibran juga tidak berguna.

Nah hayo pindah dari MMM ke MBG. (*)

Ilustrasi Laut Makassar/Ist 

MAKASSAR — Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Djufry, berbicara soal kawasan laut di Makassar. Ia mengibaratkannya dengan pagar laut di Tangerang, Banten.

Fadjry mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan secara rinci terkait hal tersebut. Meski begitu, ia mengatakan bahwa lot laut di dua tempat berbeda tersebut memiliki kemiripan.

“Iya. Saya belum detil. Tapi hampir sama dengan pagar yang di Tangerang itu,” kata Fadjry kepada jurnalis, Rabu (28/1/2025).

Sesuai aturan, kata Fadjry. Meski tak merinci aturan dimaksud, laut tak boleh dipagari.

“Karena itu akan mengganggu lalu lintas nelayan kita,” terangnya.

Pemagaran dan kaveling laut, kata alumni Universitas Hasanuddin tersebut, sebenarnya bisa dikecualikan. Asal dengan peruntukan yang jelas.

“Kecuali memang sudah ada peruntukan jelas, baik oleh perusahaan dan lain sebagainya kan,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, temuan itu akan ditindaklanjuti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN).

“Ada ATR/BPN yang melihat nanti seperti apa. Bagi kami, Pemprov akan dililhat kembali, terkait dengan izin-izinnya yang sudah ada di sana,” ucap Fadjry.

Kalau memang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, Fadjry bilang pihaknya tidak segan membongkar.

“Kalau belum ada izin peruntukannya pasti kita bongkar, kalau memang tidak memenuhi aturan regulasi yang ada,” pungkasnya.

Adapun pagar laut Tangerang dimaksud Fadjry telah dibongkar pemerintah, TNI, bersama nelayan. Pagar laut sepanjang 30 kilometer itu dinilai ilegal.

Belakangan ditemukan laut di sekitarnya telah dikaveling, merujuk pada peta di website resmi BPN. Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid menegaskan sertifikat yang dikeluarkan di atas laut tersebut batal demi hukum.

Sementara di Makassar, laut bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu berlokasi di kawasan reklamasi Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemiliknya yakni PT Dillah Group.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang terbit di laut Makassar dinilai sarat manipulasi. Itu diungkapkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

“Bisa jadi ada Manipulasi ini dalam proses pendaftaran tanahnya,” kata Koordinator Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) LBH Makassar Hasbi Assiddiq kepada fajar.co.id, Selasa (28/1/2025).

Dalam penelusuran melalui Aplikasi Google Earth, pada tahun 2015, tampak kontur kawasan tersebut sebagian masih laut. Bentuknya menjorok persegi panjang ke arah laut.

Kawasan tersebut sebagian masih berupa air. Tampak seperti pematang sawah. Seperti isu yang sedang beredar mengenai kaveling laut, pondasi batuan dengan air di tengahnya tampak juga pada lokasi tersebut ketika SHGB terbit.

Kepala Seksi Penanganan Masalah ATR/BPN Kantah Kota Makassar, Andrie Saputra membenarkan bahwa pada kawasan yang dimaksud sudah terdapat sertifikat HGB.

Namun, ia enggan membenarkan bahwa itu dimiliki Dillah Group dan terbit sejak 2015. Ketika diminta validasi tahun terbit dan pemilik serifikat tersebut, ia berkelit.

“Mengenai terbitnya kapan, namanya siapa, mohon maaf itu masuk ke dalam informasi terbatas. Karena itu terkait haknya orang per orang, tidak bisa kami beritahukan," ujar Andrie saat ditemui Fajar di kantornya, Jumat, 24 Januari.

Sementara itu, pada Jumat sore, 24 Januari, FAJAR mencoba mengkonfirmasi pihak Dillah Group yang berkantor di Jl Pengayoman, Ruko Jasper III, Kota Makassar. Namun, tidak mendapatkan akses untuk melakukan wawancara. (*)

Presiden Prabowo Subianto bersawa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Sugiono/Ist 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto harus melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di tengah polemik yang terjadi saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur. Ia pun mendorong pemerintahan Prabowo untuk menyempurnakan kebijakan, terutama pada kajian yang terkait dengan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Secara hukum, Syurya menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan pemerintah memiliki dasar yang kuat. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pembangunan harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Hal ini berarti, setiap pemerintahan baru wajib melanjutkan program-program strategis yang telah dirancang, selama tidak bertentangan dengan hukum atau kepentingan masyarakat," kata Syurya kepada RMOL, Rabu, 29 Januari 2025.

Ia menggarisbawahi bahwa konflik kebijakan antara pemimpin saat ini dengan pendahulunya dapat menciptakan ketidakpercayaan publik.

"Bangsa ini butuh persatuan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jangan biarkan perbedaan pandangan soal kebijakan masa lalu menjadi sumber perpecahan," tegasnya.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi sipil, untuk bersama-sama menjaga semangat pembangunan nasional. Menurutnya, semangat kolaborasi akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan maju.

"Harapan kami, Presiden Prabowo dapat menunjukkan kebesaran jiwa sebagai seorang pemimpin dengan menghormati hasil kerja pemerintahan sebelumnya. Itu bukan hanya tentang penghormatan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk meneruskan cita-cita pembangunan bangsa," pungkasnya. (*)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Keagamaan

SETELAH lengser dari jabatan, semakin gencar caci maki kepada Jokowi. Saat berkuasa masih terasa ketakutan publik atasnya. Maklum ada Kepolisian dan Kejaksaan yang mudah digerakkan atas titah sang raja ini. Kini walau seperti masih ada geliat-geliat kuasa, Jokowi sesungguhnya telah tamat dan hanya berfantasi tentang tahta.

Coba simak sepenggal syair lagu ini :

Adili Jokowi

Penjahat demokrasi

Adili Jokowi

Jongosnya oligarki

Wahai seluruh rakyat negeri

Sadarkah engkau kini

Si Jokowi yang tirani

Mengoyak bangsa ini

Sederhana tapi itulah hukuman bagi Presiden yang tidak bermutu, korup dan jagonya kodok eh jagonya bohong. Tidak ada wibawa, tanpa penghargaan, apalagi kasihan. Perampok atau pemerkosa pasti dibenci dan dicaci maki. Puisi, nyanyi hingga literasi memberi penilaian yang pantas bagi pengkhianat dan penjual kedaulatan negeri.

Qur'an mengutuk Abu Lahab dan Fir'aun serta menghinakan oligarki kaum Ad dan Tsamud yang telah meminggirkan kebenaran dan keadilan. Syetan yang mewujud pada mereka menjadi musuh dari orang beriman. Allah mengingatkan bahaya dari penyimpangan kekuasaan. Ada keserakahan, keangkuhan, dan makar jahat. Dengan enteng penjahat itu menginjak-injak rakyat.

Dalam berbagai aksi dan orasi tangkap dan adili Jokowi, biasa terselip yel atau dendang "mars" pejuangan :

Tangkap, tangkap Jokowi

Tangkap Jokowi sekarang juga

Gantung, gantung Jokowi

Gantung Jokowi sekarang juga

Kepada para buzzer pendukung Jokowi sampai mati, perlu merenungi ayat ini :

"Qul auudzu birobinnas, malikinnas, ilahinnas min syarril waswasil khonnas, alladzi yuwaswisu fie shuduurinnas, minal jinnati wan nas"

Katakanlah : 'Aku berlindung kepada Allah yang memelihara, menguasai, dan disembah manusia, dari kejahatan Syaithan yang membisiki ke dalan dada manusia. Dari kalangan Jin dan Manusia"

Syaithan itu mewujud Jin dan Manusia. Pekerjaannya menghasut untuk melakukan perbuatan jahat, merusak tatanan dan melanggar hukum.

Adakah Jokowi sang perusak itu adalah Syaithan dari kalangan Manusia ?

Wallahu a'lam.

Auudzu billahi minasy syaithoonir rojiim. Aku berlindung kepada Allah dari Syaithan yang terkutuk. (*)

Mahfud MD (foto: Instagram @mohmahfudmd) 

JAKARTA —  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di wilayah laut tidak bisa begitu saja dibatalkan. Menurutnya, sertifikat tersebut harus dipidanakan karena merupakan hasil kolusi langgar hukum.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi melanggar hukum,” kata Mahfud MD, dalam akun X, pribadinya, Selasa, (28/1/2025).

Ditegaskan pengusahaan perairan untuk swasta ataupun perorangan berbeda dengan reklamasi sesuai vonis MK Nomor 3/PUU-VIII/2019 dan UU No. 1 tahun 2014.

“Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tandas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mencabut 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Pencabutan dilakukan karena lokasinya masuk dalam kategori tanah musnah. Lokasinya di di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Sebelum dicabut, Nusron Wahid sempat melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik dan material di lokasi.

Menteri Nusron menyatakan l, sekitar 50 sertifikat yang dibatalkan tersebut sebagian besar milik PT Intan Agung Makmur.

“Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik (SHM) maupun hak guna bangunan (HGB),” kata Nusron. (fajar)

Prabowo Subianto dan Jokowi 

JAKARTA —  Wacana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat ini tengah menjadi perbincangan publik.

Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dengan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati yang tidak baik. Ditambah lagi dengan langkah PDIP yang ingin memecat Jokowi sebagai kader.

Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan baik dengan Prabowo, di mana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai saat ini persoalan pertemuan Megawati dengan Prabowo seharusnya tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

Menurutnya, dengan jabatan Presiden Republik Indonesia, tak ada seorang pun yang bisa mengendalikan Prabowo. Termasuk pertemuannya dengan Megawati.

"Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi," kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

"Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun," ucapnya.

"Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres," lanjut Adi.

Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

"Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi," tutur Adi.

"Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden," imbuhnya.

Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting.

"Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara," kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025). (tribunnews)