SANCAnews.id

Perbedaan logo UGM pada ijazah Jokowi tahun 1965 (kanan) dan ijazah alumni UGM tahun 1986 (kiri) 

JAKARTA — Alumni UGM dr Rismon Hasiholan Sianipar mengatakan dugaan ijazah palsu Jokowi makin menguat. Mantan Presiden RI ke-7, Jokowi, mengaku sebagai lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985. Namun, ijazahnya sangat berbeda dengan ijazah asli yang dikeluarkan tahun 1986.

Lulusan Teknik Elektro UGM angkatan 1998 itu kemudian membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1986. Hal itu diunggah Rismon di kanal YouTube Balige Academy, Senin, 1 April 2025.

Risman Sianipar berharap Jokowi mau mengakui apa yang terjadi, karena tidak ada alumni UGM yang malu mengakui bahwa dirinya alumni UGM. Karena masuk saja susah, apalagi lulus, jadi harusnya dia bangga.

“Seorang alamni Gajahmada, bahkan over confident, jadi bukan ketika diminta, itu yang membuktikan, itu bukan seorang alumni gajahmada,” jelasnya.

Seorang alumni, pasti dia bangga, dengan almameternya.

“kalau bukan alumni, saatnya mengatakan yang sesungguhnya,” tandasnya. 

Keanehan lain yang disampaikan Rismon sebelumnya adalah font Times New Roman, yang ada di ijazah Joko Widodo, padahal tahun 1985.

Rismon kemudian menunjukkan lembar ijazah, UGM di Twitter, ini tampilan ijazah tahun 1986, bukan font Times New Roman. Times New Roman belum ada pada era 1980-an dan 1990-an.

“Logonya ini, masih sederhana, belum berkilau-kilau cantik keemasan,” kata.

Perbedaan wartermark yang sangat cantik ijasah Joko Widodo. Di ijazah katanya Pak Joko Widodo, sudah ada keemasan. Grafiknya berbeda. Ijazah tahun 1986 lebih kehijauan, di sini sudah memperkuat analisa tentang font, penggunakan font sangat langka.

“Ini memperkuat argumentasi saya, dari sisi logo.

Kalau dari watermark logo UGM, menurutnya, analisanya semakin kuat. Tahun 1986 logonya seperti itu, seragam, hijau-hjau saja yang tahun 1986.

Sementara itu ijazah Jokowi tahun 1985, distribusi warna kuning, bersama hijau, seperti warna emas.

Tampilan foto yang diakui Joko Widodo, pakai kacamata.  Untuk lulusan  tahun 1998, sarjana Elektro, tidak ada yang pakai kacamata.

Padahal itu di sekitar mata, penting sekali untuk identifikasi, ini otot otot kunci manusia, secara ilmiah, itu tidak boleh. Di sekitar mata, ada titik-titik kunci untuk identifikasi.

“Pad t ahun 1985 ini, ini kok boleh. Saya bingung, 1998 saja saya lulus, tidak ada yang berkaca mata, harus dilepas,” ucapnya.

Pihanya akan telusuri dan memerlukan dokumen UGM, kapan foto ijhazah membolehkan pakai kacamata.

“Setelah ditelusuri, yang ada tahun 2020 an. Kalau ini ada, maka ini pasti palsu,” jelasnya.

“Tidak perlu analisa font, tidak perlu analisi teknologi, in deta analisis, radio karbon sifortin di tingkat analisis,” katanya.

“itu tidak penting, ini saja kalau kita dapat argumen, dapat dokumen,  kalau saat itu tidak boleh pakai kacamata, ini palsu,” papar Rismon.

Ia membandingkan, di FT UI, pakaian formal dan tidak berkacamata, pas foto menghadapi ke depan, memakai jas, berdasi tidak menggunakan akseseori kaca mata. 

“Karena UGM belum tentu terbuka soal itu.   DI UIN Sunan Kalijaga, tahun 2021, kacamata tidak boleh, “ pungkasnya.

Sementara itu, pihak UGM menyangkal bahwa ijazah Jokowi palsu. Ijazah tersebut adalah dokumen asli yang dikeluarkan dari universitas.

“Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan mengenal baik beliau,” kata Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta dalam situs UGM.

“Beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama) beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” kata Sigit. ***

 Ilustrasi via AI 

DI SEBUAH negeri yang katanya demokratis, kekuasaan memiliki satu ketakutan yang lebih besar daripada oposisi, demonstrasi, atau kritik tajam di media sosial. Ketakutan itu adalah kecerdasan rakyat. Sebab kecerdasan melahirkan pemikiran kritis, dan pemikiran kritis adalah pisau yang siap menguliti kebohongan, ketidakadilan, dan manipulasi. Maka, bagi mereka yang menikmati kekuasaan, menjaga rakyat tetap bodoh bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi bertahan hidup.

Revolusi Mental yang Dikubur Diam-Diam

Jokowi naik ke panggung kekuasaan dengan jargon "Revolusi Mental." Sebuah frasa yang terdengar heroik, menjanjikan perombakan cara berpikir rakyat yang selama ini dianggap lemah dan mudah dikendalikan. Orang-orang bersorak, para akademisi menyusun naskah ilmiah, para pakar merancang program, dan media berlomba-lomba menyanjungnya. Namun, seperti banyak janji politik lainnya, revolusi mental itu akhirnya lebih mirip dongeng pengantar tidur.

Di balik layar, kekhawatiran muncul: bagaimana jika rakyat benar-benar menjadi cerdas? Bagaimana jika mereka mulai mempertanyakan janji kampanye, melihat kebijakan dengan mata kritis, dan memahami permainan kekuasaan yang sebenarnya? Maka, seperti nasib banyak kebijakan progresif lainnya, revolusi mental tidak pernah benar-benar dijalankan. Program itu dikemas rapi, dimasukkan ke dalam gudang arsip, dan dikunci dengan gembok besi ketakutan.

Sebagai gantinya, pemerintah memilih cara yang lebih efektif: membanjiri rakyat dengan bantuan sosial menjelang pemilu. Bansos bukan sekadar bantuan, melainkan candu yang membuat rakyat melupakan ketidakadilan. Di hadapan amplop berisi uang, karung beras, dan minyak goreng murah, perdebatan tentang demokrasi, transparansi, dan good governance menjadi tak relevan. 

Demokrasi: Kapal yang Dinahkodai Orang Buta

Socrates, lebih dari dua ribu tahun lalu, sudah mencium bau busuk demokrasi yang dijalankan tanpa pendidikan. Ia membandingkan masyarakat dengan kapal di tengah lautan. Jika kapal itu dinahkodai oleh orang-orang yang tidak paham navigasi, hasilnya adalah bencana. Begitu pula dengan negara yang dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang politik dan kebijakan publik.

Socrates tidak menentang demokrasi, tetapi ia percaya bahwa hak memilih harus didasarkan pada pengetahuan, bukan sekadar hak lahiriah. Namun, apa yang terjadi di negeri ini?

Pemilu bukan ajang adu gagasan, melainkan festival pencitraan. Rakyat dipilih bukan karena kecerdasannya, tetapi karena kesediaannya untuk tertawa melihat tingkah politisi di TikTok. Dan ketika tiba saatnya memilih pemimpin, pertimbangan yang digunakan bukan visi-misi, melainkan seberapa banyak bansos yang diterima atau seberapa sering sang calon tersenyum di baliho.

Sejarah mencatat, Socrates akhirnya dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Kejahatannya? Mengajarkan orang-orang berpikir kritis. Demokrasi tanpa pendidikan, menurutnya, adalah pintu gerbang bagi kehancuran. 

Mengapa Kebodohan Adalah Aset Kekuasaan?

Rakyat yang bodoh adalah jaminan umur panjang bagi kekuasaan. Di berbagai negara, kebijakan yang memperbodoh rakyat selalu menjadi senjata utama untuk mempertahankan dominasi.

Korea Utara: Pendidikan di negara ini bukan bertujuan mencerdaskan, tetapi menciptakan rakyat yang tunduk dan memuja pemimpin mereka seperti dewa. Sejarah dunia dipelintir, informasi disaring, dan akses ke dunia luar ditutup rapat. Hasilnya? Sebuah masyarakat yang tidak pernah tahu bahwa ada dunia yang lebih baik di luar sana.

Amerika Serikat: Di negeri yang katanya paling demokratis, ada pola yang sama. Pendidikan tinggi dibuat mahal, sehingga hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Sementara itu, rakyat kelas bawah dijejali dengan hiburan tanpa henti, dari reality show hingga algoritma media sosial yang membentuk gelembung informasi. Kebodohan yang sistematis membuat mereka mudah dimanipulasi dalam pemilu.

Indonesia: Dari revolusi mental yang dikubur hingga bansos yang dijadikan alat kendali, semuanya menunjukkan satu pola: penguasa lebih nyaman dengan rakyat yang manut dan tidak bertanya. Prabowo, dalam kampanye pilpres 2024, berjanji menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, Namun, belum beberapa bulan menjabat, biaya kuliah justru naik drastis. Tentu ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa hanya mereka yang "beruntung" yang bisa mengakses pendidikan tinggi, sementara yang lain cukup menjadi buruh kasar dan kaum proletariat pendukung setia dalam pemilu berikutnya.

Kebodohan yang Dilestarikan, Demokrasi yang Dikuburkan

Di negeri ini, demokrasi bukanlah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia lebih mirip sirkus yang dimainkan oleh segelintir elit, sementara rakyat cukup menjadi penonton yang tertawa, menangis, dan akhirnya pulang tanpa menyadari bahwa mereka baru saja ditipu.

Socrates mungkin benar. Demokrasi tanpa pendidikan adalah bencana. Dan penguasa yang takut pada kecerdasan rakyat adalah mereka yang tahu bahwa tanpa kebodohan, mereka tidak akan bertahan lama . (*)

(Penulis adalah pemerhati kebijakan public)

Kolase fotokopi ijazah dan skripsi Jokowi di UGM 

JAKARTA — Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) masih terus beredar hingga kini. Tak sedikit yang mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.

Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi sempat mereda saat ia masih menjabat sebagai Kepala Negara di periode keduanya. Namun, kini kembali menjadi perbincangan hangat setelah muncul pernyataan alumni Fakultas Teknologi UGM, Rismon Hasiholan Sianipar yang meyakini ijazah Sarjana Kehutanan milik Jokowi palsu.

Argumen Rismon makin populer setelah dikomentari pakar telematika yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo.

"Apa yang didalilkan Rismon saat ini identik, sistematis, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar lima tahun lalu," kata Roy Suryo belum lama ini.

Roy Suryo lalu merujuk unggahannya di akun X @KRMTRoySuryo2 pada 25 Februari 2020 memuat lampiran halaman buku wisuda tahun 1985.

Dalam buku tersebut, foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama "Jokowi". Selain itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini tidak pernah bisa dibuktikan bentuk fisiknya.

"Fotokopi ijazah Jokowi tidak pernah bisa dibuktikan keasliannya, bahkan bentuk fisik aslinya pun tidak pernah ditunjukkan," jelas Roy Suryo.

Di tengah polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sempat buka suara. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta mengatakan, potret ijazah Jokowi yang sempat beredar di media sosial asli.

"Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau (Jokowi) mengenal baik, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," tegas Sigit dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

Bahkan Jokowi sendiri telah merespons isu ijazah kelulusannya dari UGM yang disebut palsu. Jokowi menuding, isu tersebut sebagai fitnah murahan.

"Fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Dari UGM sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan (keaslian ijazahnya). Teman juga banyak sekali yang menyampaikan," kata Jokowi pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu.

Klarifikasi UGM dan Jokowi ini sekaan belum cukup memuaskan publik. Rismon yang cukup lantang mengkritik keaslian ijazah Jokowi ini bahkan menantang Jokowi untuk menunjukkan bukti fisik ijazah keluaran UGM itu.

Sebab di tengah bergulirnya isu ijazah palsu, Jokowi belum sekalipun pernah menunjukkan fisik ijazahnya kepada publik.

"Pak Jokowi, jujur lah, jangan berkelit. Saya ingatkan, jujur itu enak tidurnya. Kenapa ijazahnya tidak mau ditunjukkan? Anda 10 tahun jadi presiden, tapi mungkin satu-satunya di dunia yang tidak berani menunjukkan ijazahnya ke publik," ujar Rismon lewat kanal YouTube belum lama ini. (rmol)

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Peredaran uang pada Hari Raya Idul Fitri 2025 diperkirakan menurun dibanding tahun sebelumnya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memperkirakan total peredaran uang pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibanding tahun 2024 yang mencapai Rp157,3 triliun.

“Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah pemudik,” kata Sarman dalam keterangannya dikutip pada Selasa 1 April 2025.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24 persen dibandingkan 193,6 juta pemudik pada 2024.

Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada daya beli masyarakat.

Ia mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan perjalanan mudik.

"Penurunan daya beli masyarakat berimbas langsung pada kebiasaan belanja dan mudik. Banyak yang memilih tetap di kota tempat tinggal mereka karena keterbatasan finansial," ujarnya.

Selain itu, kata dia, belanja kebutuhan pokok dan fesyen selama Ramadan juga mengalami stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka," pungkasnya. (rmol)

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi 

JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, kembali berkomentar soal kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Dikatakan Ferdinand, perkara yang tengah disidangkan ini seharusnya tidak layak untuk dilanjutkan.

"Kalau kita memang melihat kemarin dari eksepsi Pak Hasto dan jawaban dari JPU, seharusnya memang perkara ini tidak layak dilanjutkan," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (1/4/2025).

Ia menyebut bahwa Majelis Hakim akan membacakan putusan sela pada sidang pekan depan untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh pihak Hasto.

"Tinggal minggu depan Majelis Hakim akan membacakan keputusan terkait putusan sela atas eksepsi dari Hasto," tambahnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kesulitan dalam membuktikan tuduhan terhadap Hasto.

Hal ini, menurutnya, terlihat dari jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.

"Memang kalau membaca dari eksepsi dan jawaban JPU KPK, sepertinya KPK kesulitan membuktikan tuduhannya," ujarnya.

Ferdinand berharap agar Majelis Hakim menerima eksepsi Hasto dan mengembalikan nama baiknya yang telah tercoreng akibat kasus ini.

"Kita berharap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sela nanti, menerima eksepsi Pak Hasto, kemudian meminta nama baiknya dipulihkan," ungkap Ferdinand.

Ia juga menuding bahwa KPK tidak serius dalam menegakkan hukum dan cenderung hanya mengejar target politik tertentu.

"KPK cenderung terlihat sekali main-main dengan perkara ini. KPK tidak serius dalam hal penegakan hukum, tetapi hanya soal target politik tertentu," katanya.

Lebih jauh, Ferdinand menegaskan bahwa Hasto adalah tahanan politik dan proses hukum ini hanya diperalat oleh kekuatan politik tertentu.

"Makanya kita selalu menyebut bahwa Pak Hasto itu tahanan politik dan proses hukum ini diperalat kekuatan politik tertentu," kuncinya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melalui tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Alasannya, perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pernyataan ini disampaikan dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis (27/3/2025).

Tim kuasa hukum Hasto merujuk pada putusan terhadap mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta Saiful Bahri.

Mereka yang terlibat dalam perkara ini telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap.

"Fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mengaitkan klien kami dengan kasus suap ini," tegas kuasa hukum Hasto di persidangan.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dinyatakan batal demi hukum.

Menanggapi keberatan tersebut, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa argumen yang diajukan bukan termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP.

"Tanggapan penuntut umum, terhadap alasan keberatan atau eksepsi yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut," ujar jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Penuntut umum berpendapat bahwa selain hal itu bukan merupakan ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP," lanjutnya.

Jaksa juga menilai bahwa terdakwa berusaha mengisolasi isu keterlibatan dalam dugaan suap kepada anggota KPU.

"Penuntut umum telah menyusun surat dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, serta barang bukti yang disita secara sah," jelasnya.

Menurut jaksa, persidangan akan menjadi tempat untuk membuktikan apakah ada keterkaitan antara terdakwa dengan dugaan suap, dengan menilai adanya niat jahat dan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam dakwaan. (fajar)

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Net 

JAKARTA — Demokrasi Indonesia yang lahir dari reformasi satu generasi lalu kini menghadapi tantangan serius. Sebuah artikel di Bloomberg menyoroti kemunduran demokrasi terjdi di Indonesia secara bertahap melalui berbagai perubahan kebijakan yang menggerogoti keseimbangan politik.

“Erosi dimulai secara bertahap, sayatan kecil pada keseimbangan politik yang rapuh yang telah dibangun dengan susah payah,” tulis artikel tersebut  dikutip pada Selasa 1 April 2025.

Menurut Bloomberg, harapan sempat muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), seorang pemimpin yang tidak berasal dari elite politik maupun militer. Namun, dalam praktiknya, demokrasi justru mengalami kemunduran.

“Ia melumpuhkan kekuasaan Komisi Anti-Korupsi. Ia tidak berbuat banyak untuk melemahkan kekuasaan orang kaya, dan sering kali membuat mereka semakin berani,” tulis artikel itu.

Meski demikian, Jokowi dinilai tetap populer, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi mulai menunjukkan ambisi dinasti politiknya.

“Jokowi dianggap telah memengaruhi Mahkamah Konstitusi, menggunakan koneksi pribadi untuk mengubah aturan pemilu,” kata laporan tersebut.

Keputusan itu membuka jalan bagi putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Di sisi lain, kepemimpinan Prabowo juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Mantan jenderal tersebut diketahui memiliki pandangan skeptis terhadap sistem parlemen.

“Prabowo telah menunjukkan pendekatan seperti militer terhadap pemerintahan, setelah pernah mencemooh pekerjaan parlemen sebagai ‘budaya Barat’ yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional,” ungkap artikel tersebut.

Revisi terbaru terhadap Undang-Undang TNI yang memperbesar peran militer dalam politik semakin memperdalam kekhawatiran tersebut.

Di tengah situasi ini, masyarakat sipil menghadapi tekanan besar. Kendati aksi protes direncanakan untuk menentang berbagai kebijakan yang dianggap mengancam demokrasi, banyak pihak meragukan efektivitasnya dalam membawa perubahan signifikan.

“Masyarakat sipil sudah berada di bawah tekanan, dan bahkan dengan protes berskala besar yang direncanakan, tidak mungkin ada banyak perubahan,” tambah laporan tersebut.

Sementara para aktivis terus mengingatkan bahaya dari melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan.

Di tengah kondisi ini, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana Indonesia bisa menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Satu-satunya faktor yang mungkin dapat membatasi kekuasaan eksekutif adalah pasar global.

“Modal asing mungkin satu-satunya kekuatan yang tidak dapat dikekang oleh Prabowo. Otoritas tertinggi adalah apa yang akan ditanggung pasar,” tulisnya.

Dengan berbagai tantangan ini, masa depan demokrasi Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Apakah negara ini mampu mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi atau akan semakin bergeser ke arah pemerintahan yang lebih otoriter?

“Mari berharap Indonesia tidak membayar harga yang terlalu mahal untuk pelajaran ini,” pungkas artikel tersebut. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun pemerintahannya. Ia menilai Prabowo lebih mengutamakan aspek militeristik ketimbang mengatasi masalah ekonomi yang kian memburuk.

Gigin mengatakan pola kepemimpinan Prabowo mencerminkan cara berpikirnya sejak era Orde Baru. Ia mengingatkan bagaimana dulu, Prabowo diduga meyakini dengan menculik aktivis, gerakan demonstrasi anti-Soeharto bisa dihentikan. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, kejatuhan Soeharto tetap saja terjadi.

"Dulu dia yakin kalau aktivis diculik, demo akan berhenti. Tapi ternyata dia salah," ujar Gigin di X @giginpraginanto (30/3/2025).

Kini, lanjutnya, Prabowo tengah membangun pemerintahan dengan pendekatan yang cenderung militeristik.

Gigin menduga ada ambisi untuk menjadi penguasa tunggal yang mengontrol semua aspek negara.

"Sekarang dia membangun pemerintahan yang lebih militeristik untuk mengamankan posisinya," katanya.

Ia juga mengkritik fokus Prabowo yang lebih condong pada penguatan kekuasaan dibandingkan pemulihan ekonomi nasional.

"Dia akan jatuh secara tidak terhormat seperti mertuanya," timpalnya.

Kata Gigin, Prabowo melihat perekonomian bukan sebagai prioritas utama, tetapi sebagai alat untuk memperkokoh dominasi politiknya.

"Prabowo lebih sibuk mengurusi militerisasi pemerintahan dibandingkan ekonomi yang makin suram," tandasnya. (fajar)

Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto 

JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengkritik keras meningkatnya kampanye anti-mahasiswa yang dilakukan oleh militer. Gigin mengatakan, tindakan ini sebenarnya merusak citra tentara sebagai penjaga kedaulatan negara dan memiliki potensi untuk menjadikan mereka sebagai alat politik bersenjata yang dibiayai oleh rakyat.

"Semakin sering tentara melancarkan kampanye anti-mahasiswa demonstran, keberadaannya sebagai penjaga kedaulatan negara akan semakin tenggelam. Citranya pun berubah menjadi kelompok politik bersenjata," ujar Gigin di X @giginpraginanto (29/3/2025).

Ia juga memperingatkan bahwa jika Presiden terpilih Prabowo Subianto bersikeras melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan menghadapi konsekuensi serius di kancah internasional.

“Bila Prabowo ngotot melanjutkan militerisasi dan polisinisasi pemerintahan, Indonesia akan terkucil dari pergaulan dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gigin mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut dapat membuka pintu bagi kelompok-kelompok ilegal untuk semakin menguasai Indonesia.

Ia menyinggung kemungkinan dominasi mafia judi, perdagangan manusia, dan perampokan kekayaan alam di tanah air, mirip dengan kondisi yang terjadi di Kamboja.

“Jika ini terus dibiarkan, maka mafia judi, perdagangan manusia, penjual organ tubuh, dan perampok kekayaan alam akan mendominasi investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kamboja,” tambahnya.

Gigin menyamakan kondisi Indonesia saat ini dengan Myanmar, di mana militer memiliki kendali yang kuat atas kehidupan sipil dan demokrasi terus mengalami kemunduran.

"Indonesia sekarang setara dengan Myanmar, di mana militer menguasai ruang sipil," kuncinya.

Terpisah, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang aktif menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang TNI.

Dikatakan, serangan ini merupakan bentuk upaya membungkam kritik yang disuarakan mahasiswa.

“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).

Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat.

Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde Baru di bawah Soeharto.

“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program NKK/BKK, 1978,” tandasnya.

Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa.

Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Makassar menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (20/3/2025) siang.

Aksi ini dilakukan karena mereka menganggap RUU tersebut sarat kepentingan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap RUU tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi:

"Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI."

"RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi."

"Militer tidak pernah demokratis."

"Kembalikan militer ke barak."

"Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian sosial."

"Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata."

Dalam orasinya, salah satu orator menegaskan bahwa keberadaan RUU TNI ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

"Kita semua harus sadar bahwa RUU ini bisa membuka jalan bagi militer kembali menguasai ruang-ruang sipil. Kita menolak pengulangan sejarah kelam di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan!," seru salah seorang orator.

Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam kehidupan sipil sebagai bentuk pengendalian sosial yang berbahaya.

"Jangan biarkan tentara kembali masuk ke ranah sipil! Demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata akan runtuh jika kita diam!" lanjutnya dengan suara lantang.

Demonstrasi ini berlangsung dengan orasi secara bergantian dari berbagai perwakilan mahasiswa.

Mereka menuntut agar DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan menolak segala bentuk regulasi yang dianggap merugikan demokrasi.

Hingga siang hari, situasi aksi masih berlangsung kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

Sekitar satu jam menduduki DPRD Sulsel, massa aksi bergeser ke bawah flyover dan melanjutkan orasinya.

Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan berjanji melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar. (fajar)

Pemudik sepeda motor melintasi Bekasi 

JAKARTA — Masyarakat diingatkan lebih bijak dalam mengelola keuangan sebelum dan sesudah Idul Fitri 1446 Hijri. Analis komunikasi politik Hendri Satrio Alias ​​Hensat menyoroti berbagai tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, mulai dari penghentian pekerjaan (PHK), keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan liburan (THR), hingga kondisi pasar yang masih tidak stabil.

“Di saat kita mudik, banyak terjadi hal-hal yang tidak sama mungkin dengan kita yang dirasa oleh saudara-saudara kita," kata Hensat lewat kanal YouTube miliknya dikutip, Minggu 30 Maret 2025.

Hensat juga menyinggung nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp16.600 per dolar AS, angka ini terendah sejak era reformasi serta lonjakan harga emas yang mencapai Rp1,74 juta per gram, rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Melihat situasi ini, Hensat mengimbau masyarakat untuk tidak berfoya-foya selama Lebaran dan tetap berpikir rasional dalam mengatur pengeluaran.

“Saran saya memang jangan terlalu jor-joran nanti di lebaran. Bersukacita perlu, tetapi kita tetap berpikir waras, berakal sehat, bahwa hidup itu tidak hanya sampai lebaran," ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya menabung dan berhemat agar masyarakat tetap memiliki kekuatan finansial setelah kembali bekerja usai Idulfitri. Menurutnya, berbagi dengan sesama memang baik, tetapi harus dilakukan dengan perhitungan matang.

“Bukan saya mengajak untuk tidak beramal, tapi saya justru mengajak kita untuk berhati-hati,” tegas founder Lembaga Survei Kedai KOPI tersebut.

Hensat juga mencontohkan bagaimana pemerintah yang memiliki anggaran besar tetap melakukan efisiensi dalam pengeluaran.

Hal ini, menurutnya, bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga.

"Kita seharusnya juga melakukan efisiensi demi keluarga kita nanti selepas lebaran dan demi anak kita," pungkas Hensat. (rmol)

Tom Lembong saat dihalangi berbicara ke wartawan  

JAKARTA — Persidangan dugaan penyimpangan dalam impor gula yang menyeret mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas "Tom" Lembong, memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi.

Namun, secara mengejutkan, para saksi yang disajikan oleh Kantor Kejaksaan Agung (lalu) sebenarnya memberikan kesaksian yang membenarkan kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong.

Anehnya, para saksi yang disajikan oleh Kantor Kejaksaan Agung (lalu) tampaknya membenarkan kebijakan Tom Lembong.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budaawan, menilai bahwa fakta -fakta persidangan sebenarnya memperkuat dugaan kriminalisasi Tom Lembong.

Saksi menjelaskan bahwa kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong bersifat terbuka, transparan, dan telah diketahui oleh berbagai lembaga, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian, Kapolri, KSAD, hingga Presiden.

"Berdasarkan fakta ini, dugaan Tom Lembong dikriminalisasi semakin menguat. Tom Lembong tidak bersalah tetapi dicari-cari kesalahannya," ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (30/3/2025).

Masalah besarnya, kata Anthony, selama satu dekade terakhir, hukum di Indonesia sudah dirusak oleh mereka yang haus kekuasaan.

"Indonesia kini mengalami krisis penegakan hukum yang berkeadilan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir, sistem hukum di Indonesia mengalami kerusakan serius.

"Hukum saat ini tajam ke bawah, tumpul ke atas," sebutnya.

Hukum tidak lagi tegak lurus, tetapi digunakan sebagai alat politik untuk menekan lawan-lawan kekuasaan.

"Hukum digunakan sebagai alat politik, sebagai alat kriminalisasi lawan politik," Anthony menuturkan.

Kata Anthony, tidak sedikit pihak yang diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk korupsi, tetap aman-aman sejauh ini.

"Tidak tersentuh hukum, karena dekat dengan kekuasaan," tambahnya.

Lanjut Anthony, pada sisi lain terdapat pihak yang tidak melakukan kesalahan tetapi dicari-cari kesalahannya, dikriminalisasi, agar bisa ditangkap dan dipenjara.

"Salah satunya adalah kasus Tom Lembong yang diduga kuat penuh intrik politik, bukan murni penegakan hukum," tukasnya.

Dibeberkan Anthony, sejak awal kasus Tom Lembong sangat janggal hingga dipaksakan. Meskipun begitu, ia menegaskan banyaknya bukti kuat bahwa Tom Lembong tidak bersalah dalam kasus pemberian persetujuan impor gula.

"Tetapi tidak berarti Tom Lembong bisa serta merta mendapat keadilan, bisa mendapat putusan bebas dari persidangan ini," imbuhnya.

Lebih jauh, Anthony menuturkan bahwa para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut, menguatkan pendapat tidak adanya penyimpangan atas kebijakan impor gula yang dilakukan Tom Lembong.

"Tetapi kasus Tom Lembong bukan murni kasus hukum, tetapi lebih kental untuk kepentingan politik tertentu," tandasnya.

"Buktinya, meskipun beberapa menteri melakukan kebijakan impor gula yang sama, tetapi hanya Tom Lembong yang dijadikan tersangka," sambung dia.

Padahal, kebijakan impor gula tidak hanya dilakukan oleh Tom Lembong, melainkan juga oleh sejumlah menteri lain dalam periode 2015-2023.

"Yang lebih menyolok lagi, penyidikan dugaan penyimpangan kebijakan impor gula yang seharusnya dilakukan untuk periode 2015-2023," terangnya.

Namun, anehnya, hanya kebijakan impor gula yang dilakukan Tom Lembong pada 2015-2016 yang disidik dan dijadikan perkara hukum.

"Semua itu membuktikan, Tom Lembong sedang dibidik, sedang dikriminalisasi," jelasnya.

Anthony bilang, di tengah krisis hukum, peran masyarakat, khususnya media, menjadi sangat penting untuk mengawal proses persidangan.

"Agar Majelis Hakim dapat dan berani mengambil keputusan hasil sidang sesuai dengan hukum yang berlaku, seadil-adilnya," kuncinya. (fajar)

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan sekaligus berbuka puasa bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025/Net 

JAKARTA — Intensitas pertemuan antara Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai tak lazim. Sebab, hal itu tak terjadi pada presiden-presiden sebelumnya, seperti Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sehingga ini bisa ditafsir sebagai anomali, entah utang apa pada Jokowi sehingga Prabowo begitu mengistimewakan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Sabtu 29 Maret 2025.

Teranyar, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan sekaligus berbuka puasa bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut Dedi, Jokowi sendiri secara umum telah melampaui batas dengan masih menjaga rutinitas bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, dengan anggota kabinet merah putih Jokowi juga masih sering bertemu.

“Kondisi semacam ini bisa mengurangi kepercayaan publik pada Prabowo, ia bisa dianggap tidak berdiri sendiri dan masih dalam intervensi Jokowi,” pungkasnya. (*)

Dua Pria Berciuman 

JAKARTA — Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak UU TNI dan RUU Polri mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk aktivis dan masyarakat sipil. Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah titik strategis itu, mahasiswa menyuarakan kekhawatirannya terhadap potensi militerisasi dalam pemerintahan sipil.

Dukungan terhadap demonstrasi ini datang dari pemilik akun Thread, Ruhul Maani, yang mengapresiasi keberanian para mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya.

"Berani sekali adik-adik mahasiswa ini ya," ujar Ruhul dalam unggahan di media sosial Threads.

Ruhul juga membagikan foto coretan dinding berisi pesan protes yang dibuat oleh para demonstran.

Dinding yang disemprot cat merah bertuliskan “Prabowo (cinta) Teddy”.

Pada gambar pertama, terlihat sebuah tembok yang telah dicoret dengan cat semprot berwarna merah bertuliskan "Prabowo (love) Teddy".

Sementara di bagian atasnya, ada coretan lain berwarna hitam yang sebagian tertutup tanaman hijau, dengan kata-kata "POLISI" dan "TNI."

Coretan ini diduga sebagai bentuk sindiran terhadap pemerintah dan dugaan kedekatan militer dengan kekuasaan.

Gambar kedua menampilkan pagar besi dengan tembok putih yang juga menjadi sasaran aksi vandalisme.

Pada tembok tersebut, terdapat mural berwarna hitam yang menggambarkan dua sosok pria yang diduga Jokowi dan Prabowo sedang berciuman.

Sementara itu, Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean dan Kader PKB Umar Hasibuan ikut mengomentari. “Oh My God,” tulis Ferdinand.

Aktivis lain, Ahyar Stone turut menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang turun ke jalan.

Ia menilai aksi ini sebagai perjuangan melawan pemerintahan yang dianggap semakin otoriter.

"Untuk mahasiswa peserta demo, terima kasih telah mewakili kami yang tak bisa ikut demo melawan rezim orba jilid 2. Doa terbaikku untuk mahasiswa. Bukan untuk penguasa," kata Ahyar.

Demonstrasi ini sendiri berlangsung di tengah meningkatnya polemik terkait revisi UU TNI dan RUU Polri, yang dinilai oleh banyak pihak berpotensi memperbesar peran militer dalam ranah sipil.

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi vandalisme dengan mencoret tembok dan pagar menggunakan berbagai pesan sindiran, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.

Diketahui, aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, berujung ricuh pada Kamis (27/3/2025) malam.

Aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa menggunakan water cannon sekitar pukul 18.30 WIB setelah peringatan agar demonstran membubarkan diri tak diindahkan.

Semprotan air bertekanan tinggi membuat ratusan peserta aksi berhamburan. Sebagian melarikan diri ke kawasan Senayan Park (Spark) dan Gelora Bung Karno (GBK) untuk menghindari kejaran petugas.

Sebelum dibubarkan, demonstran sempat menutup arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Palmerah. Massa juga melakukan aksi provokasi dengan melempar petasan, kembang api, hingga batu ke arah petugas keamanan yang berjaga di sekitar lokasi.

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sebanyak 1.824 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, serta Pemprov DKI Jakarta dikerahkan di sekitar Gedung DPR RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa langkah tegas dilakukan demi menjaga ketertiban umum.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Susatyo. (fajar)