Oleh : M Rizal
Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Kawasan dengan ribuan hektar yang dikuasai oleh pengusaha
Naga baik PIK 1 maupun PIK 2 dapat menimbulkan sentimen anti China. Kondisi
yang kondusif bisa berubah menjadi membara. Kebijakan Pemerintah yang
memanjakan pengembang di lahan strategis pinggir pantai Jakarta Utara dan
Banten ini sangat berbahaya. Menyangkut kedaulatan dan kesenjangan sosial.
Etnis China yang sudah besar dan menyebar semakin kokoh dengan pembangunan
kawasan baru Pecinan.
Pariwisata sebagai kedok penguasaan bahkan untuk PIK 2 menjadi
sebab dari manipulasi penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) memang gila.
Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno turut berdosa
pada rakyat pribumi karena menjalankan program China-isasi Jokowi. Lihat ke
belakang PIK 1 untuk prediksi ke depan PIK 2.
Prabowo yang konon sering dipuja sebagai nasionalis tulen
dituntut untuk mengantisipasi bahaya ini. Di samping pembenahan PIK 1 juga
harus mencabut PSN atas PIK 2 dan kemudian membatalkan PIK 2. Atas berbagai
pelanggaran hukum yang terjadi maka Aguan pemilik proyek PIK 2 harus ditangkap
dan diadili. Jangan biarkan perlawanan rakyat terus bereskalasi. Masalah yang
dihadapi dinilai krusial dan peka bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
Usut Airlangga, Uno dan aktor utama Jokowi atas penetapan PSN
untuk PIK 2. Adakah kolusi dengan Aguan? Pengusutan harus sampai pada
pendapatan atau dompet-dompet. Ini penting dalam rangka membangun pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN. Aguan telah pasang badan menyelamatkan muka Jokowi
pada IKN lalu adakah PSN PIK 2 menjadi balas jasa Jokowi kepada Aguan?
Di Banten khususnya Tangerang sering terjadi kerusuhan
pribumi dengan etnis China. Buku Ayatrohaedi "Kerusuhan Anti China :
Tangerang 1913-1946" menjelaskan sikap anti China itu disebabkan kebijakan
pemerintah kolonial, kesenjanjangan ekonomi, dan etnis China yang terikat
dengan leluhur. Selalu merasa menjadi
"orang luar". Dengan alasan ini bukan tidak mungkin PIK 1 dan PIK 2
dapat memicu sentimen anti China kembali.
Ketika kecurigaan terhadap pertumbuhan etnis China yang
pesat, ditambah dengan pendatang yang tak terdata, maka penting melakukan
sensus seksama berbasis etnis. Jangan sampai Indonesia yang dahulu mayoritas
"bumi putera" dengan keragaman etnik Jawa,Sunda, Melayu, Bugis, Batak
dan lainnya sesungguhnya telah tergeser oleh etnis China tersebut. Kelak ada
pepatah "tengoklah ke kiri dan ke kanan disana ada China". Saat ini
kompleks perumahan kelas menengah dan atas banyak dihuni oleh etnis ini.
PIK 1 dan PIK 2 di Jakarta Utara dan Banten harus menjadi
perhatian serius Pemerintah. Jokowi telah salah menerapkan kebijakan kompleks
perumahan eksklusif "Negara dalam Negara". PIK 2 adalah
kelanjutannya. Prabowo harus tegas dalam menyikapi. Ada bahaya di depan. PIK1
dan PIK 2 berada dalam zona merah atau "danger area". Ingin membangun
Hongkong di Indonesia?
Sebelum sentimen anti China menguat dan melebar, keluar dari
sekedar PIK 1 dan PIK 2, maka sekali lagi Prabowo harus membenahi PIK 1,
mencabut status PSN PIK 2 dan membatalkan PIK 2.
Evaluasi RTRW dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat
setempat, bukan menyediakan lahan untuk kepentingan pengusaha rakus dan bejat.
Naga serakah itu terus merambah ke segala arah. Bumi Indonesia ini bukan untuk China tetapi warisan milik dan bagi Bumi Putera. (*)