Tiga orang luka-luka akibat konflik di Rempang, Pulau Batam,
Kepulauan Riau, Rabu (18/9). (Istimewa)
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Abdullah
meminta Polri untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Pulau Rempang, Kota
Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pascabentrokan antara warga dengan petugas
keamanan PT MEG. Ia menegaskan aparat harus memastikan kerusuhan tidak terulang
kembali.
"Kami turut prihatin atas kerusuhan yang terjadi di
Rempang dan meminta kepada aparat keamanan untuk melakukan perlindungan kepada
warga karena hal itu merupakan tugas kepolisian," kata Abdullah kepada wartawan,
Jumat (20/12).
Konflik Rempang berawal dari adanya oknum yang diduga
perwakilan PT MEG mencabut spanduk penolokan warga tentang Proyek Strategis
Nasional (PSN) Rempang Eco City di wilayah Sembulang. Oknum pekerja PT MEG
merusak spanduk penolakan warga itu kemudian diserahkan ke polisi.
Seperti dilansir JawaPos.com, Abdullah menilai, Pemerintah
harus segera mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan konflik ini.
"Kedepankan pendekatan humanis kepada warga, bukan
kekerasan. Penolakan terjadi pasti bukan tanpa alasan, Pemerintah harus
memastikan hak-hak warga terpenuhi," tegas Abdullah.
Konflik di Pulau Rempang sendiri bukan kali ini saja terjadi.
Masyarakat Kampung Tua di Rempang bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil
menyerukan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto dan DPR dapat melindungi
masyarakat adat dan lokal terkait pembangunan PSN Rempang Eco City.
Desakan juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo untuk memastikan penegakan hukum secara serius terhadap berbagai
intimidasi dan kekerasan yang dialami masyarakat di Rempang selama ini.
Abdullah menegaskan, Polisi yang bekerja sama dengan TNI
dalam mengatasi konflik di Rempang harus bisa bekerja dengan profesional. Hal
ini lantaran ada kabar yang menyebut aparat membiarkan penyerangan terhadap
warga Pulau Rempang oleh petugas PT MEG.
“Jangan sampai ada aparat bekingi kekerasan. Petugas
kepolisian dibantu TNI harus bisa memastikan keamanan masyarakat. Aparat
penegak hukum juga harus bersikap adil dan transparan dalam melakukan
tugasnya,” tegas Abdullah.
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan penegakan hukum
itu juga menekankan, Polisi harus bisa memastikan stabilitas keamanan di
Rempang. Abdullah pun mendukung Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang
turun langsung untuk mengawasi penanganan kasus penyerangan di Pulau Rempang oleh
Polda Riau dan Polresta Barelang.
“Stabilitas keamanan penting untuk kemajuan pembangunan.
Selain Kompolnas, kami juga mendorong Komnas HAM untuk mengawal kasus ini agar
hak-hak masyarakat tidak terabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdullah juga berpesan, penolakan warga
terhadap pembangunan harus diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat. (**)