Ilustrasi pertamina
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir resmi melantik
Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama dan Mochamad Iriawan alias Iwan
Bule sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Hal tersebut sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan
SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perusahaan Terbatas (Persero) PT Petrokimia Gresik.
Diketahui, keduanya merupakan Wakil Sekretaris sekaligus
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, Presiden
Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Energi Universitas
Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, sudah menjadi hal lumrah bagi perusahaan
yang melakukan akuisisi untuk menguasai saham perusahaan lain dengan
menempatkan orang di jajaran direksi dan komisaris. Utamanya sebagai Direktur
Utama dan Komisaris.
Namun, Fahmy menilai tidak tepat jika 'amanah rakyat' itu
dijalankan oleh partai politik dan diterapkan di PT. PERTAMINA yang merupakan
perusahaan milik negara. Padahal, 100 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah.
"Pemegang saham Pertamina adalah 100 persen milik
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN. Sehingga tidak layak dan tidak
pantas bagi Partai Politik menempatkan dua kadernya sebagai Dirut dan Komut
Pertamina," kata Fahmy dalam analisisnya yang diterima JawaPos.com, Selasa
(5/11).
Lebih lanjut, Fahmy menduga bahwa pengangkatan dua pengurus
Partai Gerindra sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden
Prabowo. Namun, lebih pada bagian dari aksi 'Asal Bapak Senang' yang merupakan
inisiatif pribadi dari Menteri BUMN Erick Thohir.
Untuk diketahui, 'Asal Bapak Senang' merupakan istilah yang
populer era Orde Baru untuk menggambarkan sikap menjilat dan bawahan yang doyan
menyenangkan atasan dengan pamrih.
"Barangkali pengangkatan dua pengurus Partai Gerindra
sebagai Dirut dan Komut Pertamina bukan kehendak Presiden Prabowo. Tetapi
inisiatif Menteri yang berwenang (Menteri BUMN Erick Thohir). Tujuannya adalah
untuk menyenangkan Presiden melalui serangkaian aksi 'Asal Bapak Senang
(ABS)'," jelasnya. (**)