Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati
Politik dan Kebangsaan
ACARA di Al Jazeera Johar 7 November
2024 harus menjadi perhatian Pemerintahan Prabowo. Sejalan dengan semangat
untuk tidak adanya kompleks perumahan eksklusif atau "negara dalam
negara" maka Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) harus dibatalkan. Agenda acara
Al Jazeera adalah sikap masyarakat Banten yang menolak keras PSN untuk PIK-2.
Dalam acara Silatutahmi dan Dskusi
Kebangsaan dengan Koordinator Ustad Eddy Mulyadi dan dipandu oleh aktivis H
Yusuf Blegur bersama Dr Legisan, para tokoh sangat mendukung sikap masyarakat Banten tersebut.
Pandangan dan dukungan sekaligus
desakan kepada Pemerintahan Prabowo antara lain disampaikan oleh Jenderal Purn
Fahrurozy, Letjen Mar Purn Soeharto, Dr Marwan Batubara, Mayjen Purn Soenarko,
Brigjen Purn Poernomo, Dr M Said Didu, M Rizal Fadillah, SH, Kol Purn Sugeng
Waras, Ir. Syafril Sofjan, Ida N Kusdianti, H. Muslim Arbi, Ust Mursalin, Bunda
Merry, Ahmad Khozinuddin, SH, dan tokoh lain yang turut hadir.
Pada pokoknya para pembicara menilai
proyek PIK-2 seperti juga PIK-1 diprediksi akan menjadi kompleks bernuansa
China, eksklusif, dan bagaikan negara dalam negara. Ada negara China di negara
Republik Indonesia. Cara pembebasan dengan status Proyek Strategis Nasional
(PSN) dirasakan menindas dan merugikan masyarakat setempat. Ada penggusuran dan
penjualan tanah dengan harga murah.
Proyek dengan mendapatkan status PSN
adalah janggal artinya berbagai kemudahan yang difasilitasi baik penyiapan,
perencanaan, transaksi hingga pembiayaan adalah berlebihan dan bermotif
kolusif. PIK-2 dikelola oleh swasta 2 Naga, yaitu Agung Sedayu Group (ASG)
milik Aguan dan Salim Group (SG) milik Anthoni Salim.
PSN PIK-2 merupakan proyek yang
mengusik rasa keadilan. Pengusiran sistematis
penduduk setempat hampir serupa dengan kasus PIK-1, Rempang, dan IKN. Semua
dikuasai oleh Naga-Naga. Seolah PIK telah bergeser dari Pantai Indah Kapuk
menjadi Pecinan Indo Koplak. Gerakan penolakan rakyat semakin mendapat dukungan
luas.
PIK-2 (Agung Sedayu Group, Salim
Group) dan BSD (Sinar Mas) tidak layak
menyandang status PSN. Usulan Menteri Pariwisara Sandiaga Uno bahwa PIK-2
menjadi obyek "wisata" dan usulan Menteri Kesehatan Gunadi BSD menjadi
kota "kesehatan" hanya akal-akalan untuk mendapat status PSN.
Kongkalikong Naga dengan Jokowi melalui Airlangga. Dibuat Permenko No. 6 tahun
2024.
Rakyat Banten mulai melawan dominasi
dan penjajahan China seperti dahulu Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC Belanda.
PIK-2 harus dibatalkan, status PSN dicabut, dan Aguan ditangkap atas pemaksaan
dan penzaliman kepada rakyat Banten. Cegah PIK-3, PIK-4, PIK-5 dan seterusnya.
Wilayah pantai dijadikan sarana infiltrasi dan invasi dengan berkedok
investasi. Kolonialisasi China atas Indonesia. Naga yang melilit Garuda.
Perjuangan rakyat Banten dapat
menyasar tiga strategi dan konsolidasi, yaitu :
Pertama, perjuangan hukum. Melakukan
uji materiel Permenko 6 tahun 2024 dengan PP No 42 tahun 2021 bahwa PIK-2 tidak
memenuhi syarat PSN. PIK-2 bukan proyek strategis, tidak memeratakan
pembangunan, dan tidak neningkatkan kesejahteraan masyarakat. PIK-2 dipastikan
hanya akan mensejahterakan pejabat, etnis China dan konglomerat.
Kedua, perjuangan politik dengan
membuka dosa Jokowi yang membuahkan PIK-2. Tangkap dan adili Jokowi serta
kepanjangan tangan dinastinya Gibran. Sanksi atas keduanya adalah akar bagi
penyelesaian masalah. Prabowo sebagai Presiden juga harus membuktikan ucapannya
dengan mencabut PSN dan membatalkan PIK-2.
Ketiga, gerakan rakyat semesta.
Masalah PIK-2 ataupun BSD adalah masalah besar yang membutuhkan tekanan,
desakan dan gerakan rakyat. Semua komponen baik ulama, mahasiswa, buruh,
cendekiawan, emak-emak, purnawirawan dan aktivis kompak bergerak bersama
meluruskan penyimpangan hukum dan politik.
PIK-2 adalah penjajahan gaya baru. Perjuangan rakyat Banten adalah mengusir penjajah dengan upaya membatalkan PIK-2, mencabut PSN atas PIK-2, serta menjadikan Banten lebih mandiri, merdeka dan maju. (*)