Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan
JOKOWI adalah penyandera, penjajah dan penjahat. Hampir semua
menteri dan aparat berada di bawah kendali dirinya. Ia bukan sekedar seorang
Presiden tetapi boss mafia. Cara kerja mafia digunakan untuk menundukkan lawan
dan kawan politiknya. Jokowi bukan profil negarawan tetapi penipu, pembohong
dan dajjal munafikun.
Sekelas Prabowo mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad mati
kutu seperti kerbau dicocok hidungnya. Setelah jadi Presiden kabinetnya
diatur-atur, dipanggil ke Solo untuk menghadap, menutup mata atas cacian dan
hinaan anaknya. Pura-pura tak peduli Fufufafa. Bahlil menjadi bahlul
mewanti-wanti agar tidak berurusan dengan Raja Jawa. Bahlil seperti
menggambarkan Jokowi itu dedemit atau genderuwo yang menakutkan.
Ketum Partai bertekuk lutut tidak berani mengangkat muka.
Setelah Nasdem terakhir PKS yang bersujud ikut memuji keberhasilan Jokowi.
Jangan tanya PAN, PKB atau PPP. Golkar jauh lebih dulu. PDIP yang menciptakan
monster Jokowi, setelah dikhianati juga tidak berdaya untuk melawan. Mengecam
sebentar kemudian berbasa-basi, menghindar untuk berurusan serius. Ketua DPR
Puan Maharani dalam cengkeraman,
sekurangnya tersandera.
Pasca lengser dari jabatan Presiden 20 Oktober 2024 jaringan
laba-labanya tetap dibuat dan dipasang. Masih
berusaha untuk menguasai semua. Lucu, menteri menteri Prabowo masih
sowan dan minta nasehat ke Solo. Jokowi permanen sebagai boss mafia. Memilih
mana yang harus dihabisi dan dipertahankan. Ada tiga nama yang sedang dicoba
untuk ditundukkan yaitu Tom Lembong,
Said Didu, dan Hasto Kristiyanto.
Tom Lembong ditersangkakan dalam kasus kebijakan impor gula, kebijakan yang sebenarnya sama
dengan yang dilakukan oleh menteri-menteri perdagangan lainnya bahkan dengan
tonase yang jauh lebih besar. Tom dikriminalisasi untuk memukul Anies Baswedan.
Tom melawan meski ditahan. Ia nyatakan kebijakan impor gula itu atas
sepengetahuan atau menjalankan perintah Jokowi.
Said Didu dilaporkan oleh Kades Belimbing yang membela Aguan
dalam pembangunan PIK 2. Tuduhan melanggar UU ITE dinilai mengada-ada, yang
jelas itu adalah upaya untuk meredam sikap kritis Didu yang lantang membela
rakyat dari penggusuran dan pembelian tanah rakyat dengan harga murah. Said
Didu "manusia merdeka" melawan Aguan pengusaha peliharaan Jokowi.
Mediasi yang ditawarkan ditolak Didu mentah-mentah.
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP diperiksa kasus Harun Masiku
ceritra hukum lama sebagai tabungan politik baru. Wawancara terakhir dengan
Connie Rakahundini menyulut semangat Hasto untuk siap melawan Jokowi dan
pasukan "partai coklat" nya Listyo Sigit. Hasto siap membongkar peran
Jokowi dalam menghalangi Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta.
Jika ketiga tokoh tersebut serius melawan kejahatan rezim
dengan terus membongkar konspirasi Jokowi dalam menipu dan membodohi rakyat,
maka benih pemberontakan telah ditaburkan. Akan tumbuh membesar bersama
semangat rakyat yang sudah lama jengkel
dan muak pada perilaku politik Jokowi dan kroninya.
Jokowi tidak cukup turun dari jabatan, karena faktanya meski
tidak menjabat sebagai Presiden ia masih mampu menguasai semua. Jokowi harus
dibuat tidak berdaya, ditumbangkan, dan diadili agar dapat
mempertanggungjawabkan kejahatannya.
Jokowi adalah sumber masalah, selama Jokowi leluasa bertindak
maka masalah bangsa ini akan terus membelit.
Pemberontakan tokoh telah dimulai. Dari orang dekat hingga
oposisi. Tom, Didu, dan Hasto menggebrak. Anies dengan aksi dukung Pram-Doel
melakukan perlawanan pula. Gumpalan oposisi akan semakin berani untuk menggergaji Jokowi.
Selama Jokowi masih merajalela jangan harap negara akan
berjalan normal. Sikap yang paling bijak adalah dengan segera menghentikan
langkahnya. Penghentian itu secara revolusioner. (*)