Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 427,8
miliar dolar AS atau sekitar Rp6.803 triliun pada triwulan III 2024. Bank
Indonesia (BI) dalam siaran persnya, Jumat, 15 November 2024 menyebutkan, utang
tersebut meningkat sebesar 8,3 persen secara tahunan (yoy), dengan utang
tersebut berasal dari pemerintah dan swasta.
"Posisi ULN triwulan III 2024 dipengaruhi oleh faktor
pelemahan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk
Rupiah," kata BI dalam keterangannya.
Adapun posisi ULN pemerintah pada periode ini dilaporkan
mencapai 204,1 miliar Dolar AS (Rp3.246 triliun). Pertumbuhan utang ini
melonjak 8,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Kenaikan utang ini, kata BI dipengaruhi oleh penarikan
pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat
Berharga Negara (SBN) domestik.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk
mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN
pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
(18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta
Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1 persen).
Sementara itu, utang luar negeri swasta pada periode ini
tercatat sebesar 196,0 miliar Dolar AS (Rp3.117). Utang ini turun 0,6 persen
yoy, karena ULN lembaga keuangan (financial corporations) ikut turun 3,2
persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari
sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan
gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari
total ULN swasta.
BI mengklaim utang luar negeri itu masih aman dan terkendali.
Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
yang tercatat sebesar 31,1 persen.
Selain itu, keamanan ini juga diklaim tercermin dari
komposisi yang didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2 persen dari total utang luar negeri.
Dikatakan lembaga keuangan negara itu, peran ULN juga akan
terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (rmol)