Fadli Zon ungkap rencana himpun berbagai peraturan yang
berkaitan dengan kebudayaan supaya menjadi satu Undang-Undang (UU)
Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) berencana menyusun berbagai
regulasi terkait kebudayaan menjadi satu Undang-Undang. Rencana tersebut
diambil karena Kemenbud bermaksud menyederhanakan regulasi di sektor
kebudayaan.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan, rencana
penyusunan regulasi menjadi UU Omnibus Law Kebudayaan akan dimulai pada 2025.
"Kami akan menghimpun. Mungkin tahun depan kami mulai
dudukkan Undang-Undang Kebudayaan," ujar Fadli Zon, seperti diberitakan
Antara pada Senin (4/11).
"Saya kira perlu menjadi satu kesatuan yang besar, kalau
tidak ini terlalu banyak. Undang-Undang Museum nanti ada di situ, Undang-Undang
Musik, mungkin nanti ada lagi yang mau mengusulkan," sambungnya.
Fadli Zon menjelaskan Omnibus Law Kebudayaan itu diinisiasi
untuk menggabungkan berbagai aturan tentang kebudayaan ke dalam sebuah kerangka
hukum terpadu.
Kerangka hukum itu disebut lebih sederhana serta terstruktur,
sehingga aturan seputar kebudayaan tidak lagi tersebar seperti saat ini.
Kemenbud juga dipastikan bakal membentuk tim khusus untuk
mengkaji skema penyederhanaan regulasi kebudayaan. Namun, Fadli mengatakan
pihaknya saat ini masih menyusun organisasi di Kemenbud karena baru dibentuk.
"Sekarang ini kan kami masih di tahap awal satu
organisasi di kementerian baru, masih bicara tentang SOTK (Struktur Organisasi
dan Tata Kelola), hari ini bahkan pejabat-pejabatnya belum ada," kata
Fadli.
Fadli Zon juga mengungkapkan beberapa rencana dan misi
lainnya sejak menjabat jadi Menteri Kebudayaan. Ia mengaku bakal mengusahakan
pemerataan jumlah layar bioskop di seluruh wilayah Indonesia.
Fadli menjelaskan upaya ini ditempuh agar sarana dan akses
layar lebar tidak hanya berpusat di kota-kota besar.
Ia menyoroti layar bioskop di Indonesia tergolong sedikit
dibandingkan jumlah penduduk, dan terkonsentrasi di perkotaan, terutama Pulau
Jawa.
Tak hanya itu, Fadli Zon juga mengutarakan pentingnya
menghadirkan beragam genre film sebagai bentuk perluasan pasar film di
Indonesia.
Ia menyadari genre seperti drama, musikal, sejarah, dan
petualangan sudah diproduksi hingga kini. Namun, politikus Partai Gerindra ini
menyinggung horor masih mendominasi film lokal.
"Film-film yang bertema kebangsaan atau sejarah, ini
juga saya kira perlu afirmasi juga terhadap film-film seperti itu,"
tuturnya. (cnni)