SANCAnews.id

Oleh: Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

KAJIAN Politik Merah Putih pada malam Jumat, 29 November 2024, berdiskusi tentang kondisi umat Islam di Indonesia, terekam beberapa catatan:

Salah satu pernyataan KH Ahmad Dahlan yang terkenal adalah bahwasanya Islam tidak akan hilang dari muka bumi, tetapi Islam mungkin saja sirna dari Indonesia.

Partai yang mengaku bernafas Islam (yang digambarkan sebagai alat perjuangan umat Islam) terasa sudah mendahului sirna lebih awal. Tersisa seperti partai yang sudah mati sebelum mati.

Ada aroma mayoritas penduduk negara-negara ini sudah menyatakan, bahwa agama sudah tidak penting lagi peranannya dalam kehidupan. Mereka tidak lagi menggunakan agama sebagai solusi atau jalan hidupnya.

Meskipun begitu, kita perlu terus berpikir dan mencermati kondisi masyarakat kita, khususnya umat Islam, sebagai penduduk mayoritas negeri ini.

Bersamaan dengan lenyapnya Pancasila dan UUD 45, sejumlah pengamat dan ilmuwan mengkhawatirkan Indonesia akan bubar sebelum tahun 2030. Kita tentu sangat berharap, Indonesia tetap utuh, bahkan terus berkembang menjadi negara yang unggul.

Tengok sejarah Muslim Andalusia. Umat Islam pernah memimpin Andalusia selama hampir 800 tahun (711-1492), umat Islam kemudian dihabisi.  Mereka dipaksa meninggalkan seluruh identitas Islam dan Arab. Tragedi peradaban Islam kedua terjadi tahun 1258 ketika Baghdad dihancurkan Mongol.

Tiga faktor utama kehancuran kaum Muslim adalah:  penyakit  _*WAHN*_ cinta dunia dan takut mati. Begitu mudahnya umat Islam dibeli diadu domba, dipecah belah, bahkan saling membenci dan saling menyerang.

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumiddin, menulis bab khusus tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Disebutkan, bahwa jatuh bangun dan hidup-matinya umat Islam tergantung pada dilaksanakan atau tidaknya aktivitas Amar Ma’ruf Nahi Munkar itu.

Saat bersamaan "Christiaan Snouck Hurgronje gaya baru di Indonesia mejalalela makin canggih lahir dari kalangan umat Islam sendiri".

Cara mengekploitasi ayat Al Quran / hadits untuk melemahkan bahkan membunuh perjuangan umat Islam melawan medzaliman makin lemah dan beragam.

Mereka mengira akan masuk surga sesuai angan angan iblis yang yang telah menancap masuk dalam dirinya.

1. Wilayah agama yang bersifat unspeakable  dicangkul seenaknya, agar religiusitas manusia tak terjatuh dalam suasana ziarah dan penyaliban

2. Kitab suci agama apapun mengandung ajaran kebijaksanaan mendalam yang tak mungkin ditafsirkan dengan pengetahuan cekak

3. Demontrasi logika dalam mengurai kitab suci tanpa wawasan teologis memadai hanya melahirkan manusia yang merasa paling tahu jalan pikiran Tuhan.

Suasana makin mengerikan ketika umat Islam tidak berdosa dan memohon tetapi sudah perintah Tuhan. Partai Islam sudah sirna, Islam tinggal nama, umat Islam sudah tak berdaya. (*)

Sejumlah berita menarik perhatian pembaca pada Kamis (28/11) mulai dari puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto 

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Nasional pada tahun 2025. Prabowo memutuskan bahwa upah minimum pada tahun 2025 akan naik sebesar 6,5 persen dari tahun 2024.

"Menaker mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah membahas dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita umumkan untuk naikkan upah rata-rata mininum nasional 6,5 persen," kata Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Adapun nilai rata-rata upah minimum nasional tahun 2024 sebesar Rp3.113.359. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 untuk Provinsi Jakarta saat ini sebesar Rp5.067.381.

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Minta UMP Naik 20 Persen

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menyayangkan sikap pemerintah yang hingga saat ini belum menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025.

Ia meminta agar UMP tahun 2025 sebesar 20 persen dan secara bersamaan dengan hal tersebut, turunkan harga Sembilan Bahan Pokok ( Sembako ) adalah 20 persen.

Menurutnya UMP 2025 sejumlah 20 persen karena sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kenaikan UMP setiap tahun rata-rata hanya 3 persen saja dan malah pernah kenaikan upah itu di bawah angka Inflasi.

"Angka 20 persen itu untuk menaikkan daya beli rakyat yang sudah lemah alias turun sejak tahun 2020-2024 dikarenakan salah satunya dampak upah murah yang di berlakukan selama ini," kata Mirah dalam keterangannya, Rabu (20/11).

UMP 20 persen itu, katanya, hanya untuk kepentingan para pengusaha itu sendiri. Ia menafsirkan ketika Upah tinggi maka barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kecil, menengah (UMKM) dan besar akan di beli oleh rakyat dengan baik artinya roda ekonomi bisa berputar dan pertumbuhan ekonomi terjadi sesuai target Pemerintah.

"Di samping itu Produktifitas Buruh/Pekrja juga akan meningkat . Apa lagi dalam waktu dekat akan ada Hari Raya raya keagamaan hal ini akan sangat membantu mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi," jelas Mirah dilansir Merdeka.com, Sabtu (30/11). (*)

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

DAHULU teriakan ganyang PKI menjadi bentuk dari kekesalan bahkan kemarahan rakyat atas perilaku politik Partai Komunis Indonesia yang sering membuat ulah, menebar fitnah, adu domba, menipu rakyat, menjauhi agama serta merasa dilindungi penguasa. Puncak ulah PKI adalah percobaan kudeta dengan memainkan isu tentara dan dukungan kuat China.

Kini PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 atau awalnya Pantai Indah Kesambi tengah bermasalah, khususnya setelah Pemerintahan Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga memberi status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada PIK 2 yang dikelola oleh perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan (ASG) dan Antoni Salim (SG).

Penolakan atas proyek semakin marak baik oleh penduduk dan aktivis setempat maupun penggiat sosial nasional. Dasar penolakan pada pokoknya adalah pemberian status PSN yang tidak tepat dan manipulatif, pemaksaan pembelian tanah dengan harga murah, kawasan perumahan ekslusif, kekhawatiran dominasi etnis China seperti PIK 1, serta penyimpangan rencana tata ruang.

Pemerintahan Prabowo yang memberi angin dengan semangat "tidak boleh ada kawasan eksklusif" dan "negara dalam negara" yang kini menjadi tuntutan dalam hal pembuktian. Kebijakan bukti awal seharusnya adalah mencabut status PSN untuk PIK 2 (dan juga BSD) kemudian atas berbagai penyimpangan ASG maka izin-izin yang telah dikeluarkan ditarik kembali. Mengingat bahaya model kawasan PIK-1 dan PIK-2, maka rencana proyek PIK-2 harus dibatalkan.

Menteri Perumahan Maruarar Sirait sepertinya justru menunjukkan sikap membela proyek PIK-2. Kecurigaan publik mulai muncul atas kolusi penguasa-pengusaha, apalagi Maruarar memiliki rekam jejak pernah bekerja pada Aguan, artinya ada relasi kuasa. Kini terlihat akrab antara keduanya. Program Menteri Perumahan pembangunan 3 juta rumah jauh-jauh telah "ditunjuk" developernya yaitu  perusahaan milik Aguan.

Publik berharap pada sikap lebih tegas pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Menurutnya Prabowo akan mengkaji ulang proyek PIK-2. Memang Prabowo yang menjadi pelanjut Jokowi atas kebijakan PIK-2 sedang  ditunggu sikap konkritnya. Bukan semata omon-omon.

Sementara itu reaksi publik terus menguat. Beberapa warga dan aktivis mulai mengajukan gugatan pembatalan PIK-2 melalui Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Advokat Ahmad Khozinudin, Djudju Purwantoro, Kurnia Tri Royani, Meidy Juniarto dan lainnya telah siap untuk berperang di jalur hukum. Suara agar tangkap Aguan juga mulai terdengar. Jangan-jangan ke depan ada gerakan penghancuran patung Naga di PIK-2.

Jika kekesalan atau kemarahan rakyat memuncak maka pelesetan PIK menjadi PKI tidak terhindarkan. Sebelum semakin menggumpal sebaiknya Prabowo segera mengambil tindakan tegas yakni cabut PSN dan batalkan PIK-2. Tidak elok jika sampai menggema teriakan "Ganyang PKI, ganyang PIK". (*)

Akun Fufufafa/Ist 

JAKARTA – Kegaduhan terkait akun Fufufafa yang diketahui menghina sejumlah tokoh politik terus berlanjut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga sebagai pemilik akun kontroversial tersebut.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyayangkan minimnya respons dari Gibran meski dia merupakan tertuduh utama.

"Bayangkan, satu republik heboh soal siapa pemilik akun ini, tapi sama sekali tidak ada pembuktian," kata Feri, dikutip dari YouTube Abraham Samad, Sabtu (30/11/2024).

Seharusnya, lanjut Feri, Gibran memberi bantahan sekaligus menyertakan bukti bahwa pemilik akun misterius itu memang bukan miliknya.

Kemudian setelah itu, Gibran berupaya membersihkan nama baiknya dari tuduhan.

Namun kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada langkah untuk memperbaiki nama baik atau mengklarifikasi secara mendalam.

"Seharusnya, Wakil Presiden bersikap tegas dengan mengatakan 'itu bukan akun saya' dan bersama-sama membuktikan kebenarannya," katanya.

Jika kondisinya demikian dan dibiarkan berlarut-larut, Peneliti senior di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand itu khawatir bahwa fufufafa memang milik Gibran.

Apalagi sudah banyak bukti-bukti bertebaran di media sosial yang menunjukkan keterkaitan Gibran dengan Fufufafa. Salah satunya adalah kesamaan nomor telepon antara Gibran dan akun Fufufafa.

"Nomor telepon itu bahkan tercatat digunakan saat Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Jika benar, ini menjadi persoalan serius," tambah Lulusan pendidikan pascasarjana dari William & Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat (AS) tersebut.

Tuntutan Publik dan Potensi Langkah Hukum

Feri juga menyoroti lemahnya upaya Wakil Presiden dan pendukungnya dalam membantah tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa publik memiliki hak untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Publik bisa menyusun laporan resmi soal dugaan pelanggaran konstitusi atau perbuatan tercela oleh Wakil Presiden dan menyerahkannya ke parlemen untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

Ia juga membuka kemungkinan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika terdapat bukti kuat bahwa akun Fufufafa terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk dalam proses pemilu.

"Jika kasus ini dibawa ke sidang MK, kita bisa membongkar berbagai kejahatan pemilu yang mungkin dilakukan oleh akun tersebut maupun aktor-aktor di baliknya," tegasnya.

Potensi Pemakzulan di Depan MK

Lebih jauh, Feri menyebut bahwa jika sidang MK menemukan bukti pelanggaran konstitusi, maka langkah pemakzulan terhadap Wakil Presiden bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan.

"Ini akan menjadi preseden pertama di mana seorang Wakil Presiden atau Presiden dimakzulkan atas dugaan melanggar konstitusi. Kita perlu mendengar bagaimana mereka membantah tudingan ini di forum resmi," ujarnya. (fajar)

Pencoblosan Pilkada Serentak 2024/Ist 

JAKARTA – Kubu pasangan calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono terus menyuarakan dukungannya agar Pilgub DKI Jakarta 2024 digelar dalam dua putaran. Pasalnya, belum ada satu pun pasangan calon yang meraih suara 50% plus 1.

Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai kubu Ridwan-Kamil-Suswono sangat menginginkan Pilgub DKI 2024 berlangsung dalam dua putaran. Sebab, pasangan calon yang diusung koalisi besar itu masih berpeluang menang.

"Waspada Target mereka emang 2 putaran agar segenap ANGGARAN, kekuatan Partai dan kekuatan negara fokus di Jakarta," tulis Jhon Sitorus melalui akun X yang dikutip Sabtu 30 November 2024.

Padahal, kata Jhon, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno telah menang mutlak di Jakarta

"Logika Mulyono cs suka kebalik. Dia akan menggunakan cara apapun demi 2029 dengan syarat Jakarta harus dikuasai," pungkas Jhon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan kepastian pelaksanaan putaran kedua Pilkada Jakarta 2024 menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya mulai melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan pada Kamis, 28 November 2024, dan akan berlangsung selama enam hari.

“(Kepastiannya menunggu) Rekapitulasi manual berjenjang,” kata Wahyu.

Merujuk Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

Apabila perolehan suara gubernur dan wakil gubernur tidak lebih dari 50 persen untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, maka diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon (paslon) yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Sebelumnya, Pramono Anung mendeklarasikan menang satu putaran dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

Pramono mengaku sudah memantau hasil real count dari KPU Jakarta dengan memperoleh 50,07 persen suara.

Berdasarkan perhitungan manual formulir C1, Pramono mengklaim telah meraih 2.183.577 suara per Kamis, 28 November 2024. (rmol)

Oleh: Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti 

KENAIKAN PPN dari 11% jadi 12%. Ada yg bilang, naiknya hanya 1%. Rendah sekali. Kenapa harus diributkan, dikiritisi ?

Toh kenaikan PPN yang serendah itu juga dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kenaikan PPN akan menambah kemampuan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, menciptakan perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kalimat pembelaan yang naif, irasional, melanggar batas moral, ilmu, keadilan,  kenyataan dan inkonstitusional!

Prosentasi kenaikan PPN memang hanya 1%. Tapi implikasi kenaikan PPN terhadap kenaikan inflasi atau harga barang mencapai 9,09 %. Tinggi sekali.

Kok bisa? 

Rumus kenaikan PPN: (harga baru - harga lama) / harga lama) x 100.

Harga baru 12 - harga lama 11 = 1 / harga lama 11 = 0,090 x 100 = 9,09.

Simulasi Susenas menunjukkan, kenaikan inflasi 1% mendorong peningkatan rata-rata garis kemiskinan 1,8%, maka menambah jumlah kemiskinan baru 1,4 juta.

Maka kenaikan inflasi 9,09% x 1,4 juta = 12,7 juta kemiskinan baru berpotensi bertambah.

Pemerintah sebut, kenaikan PPN 12% akan mendorong kesehatan APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Kalimat ini, tidak bisa dibenarkan. Konsumsi masyarakat mengambil porsi terbesar 58% terhadap pertumbuham ekonomi.

Kenaikan pajak yang mendorong naiknya inflasi dan meningkatnya kemiskinan justru menjadi gambaran jatuhnya daya beli masyarakat.

Jika daya belinya jatuh, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi akan melemah yang selanjutnya mempengaruhi pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Belajar dari kasus kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Ternyata memukul daya beli rakyat yang ditandai dengan deflasi beruntun selama 5 bulan sejak April 2024. Dengannya pertumbuhan ekonomi 2024, diprediksi lebih rendah dari 5%. Di bawah target asumsi dasar makro APBN 2025 sebesar 5,02%.

Selain itu, contoh kasus kenaikan PPN dari 10 ke 11% juga hanya mampu menaikkan rasio Value at Risk menjadi 57,1%. Artinya, 42,9% dari potensi penerimaan PPN belum terkumpul.

Artinya kenaikan PPN bukannya menaikkan penerimaan pajak, malah menjatuhkan. Menunjukkan bahwa kenaikan PPN yang mendorong kenaikan inflasi memang menekan daya beli masyarakat, penerimaan PPN pun melemah.

Konsep pemerintahan kalap. Pengen cara praktis bayar defisit APBN dengan cara meningkatkan perilaku premanisme "palak rakyat" lewat kenaikan pajak yang "ga ngotak". Pertimbangannya tidak matang.

Secara teori, kenaikan pajak adalah pendekatan lain selain cetak utang baru dalam rangka memperoleh dana segar untuk membayar defisit APBN.

Peningkatan pajak dan cetak utang baru adalah pendekatan utama yang biasanya digunakan oleh negara penganut sistem dan politik ekonomi neoliberal seperti Indonesia.

Defisit APBN 2025 bukan main besarnya. capai Rp 616,2 triliun. Kementrian keuangan menyebut, kenaikan PPN 12% sepanjang 2025 akan menambah pemasukan negara Rp 78,76 triliun. Sangat jauh dari kebutuhan bayar defisit APBN 2025.

Untuk apa pemerintah ngotot naikan PPN jadi 12% kalau hanya mampu mendatangkan pemasukan yg sangat jauh dari kebutuhan defisit APBN dengan cara mengorbankan kesejahteraan masyarakat, menaikan kemiskinan sampai yg berpotensi capai 12,7 juta orang?

Kebijakan naif seperti apa ini? 

Kenaikan PPN hanya mendatang tambahan pemasukan Rp 78,76 triliun. Digunakan untuk menambah kekurangan APBN. Lalu bagimana dengan nasib masyarakat miskin baru 12,7 juta jiwa itu?

Ini tanggung jawab siapa? Bagimana cara pemerintah bertanggung jawab memulihkan kemiskinan baru itu? Mau dipulihkan pakai uang dari mana?

Aturan macam apa ini? 

Catatan pentingnya, PPN dinaikan sebagai cara lain selain mencetak utang baru yg dilakukan pemerintah untuk bayar defisit APBN.

Artinya, masyarakat disuruh berkorban dan menanggung beban pembayaran defisit APBN.

Defisit APBN menunjukan APBN kekurangan uang Rp 616,2 triliun sepanjang 2025. APBN 2025 bolong-mines sebesar itu.

Siapa yg bikin APBN bolong sebesar itu? Rakyat yg buat? Tentu saja bukan. Lalu siapa pemerintah sendiri yg bikin APBN bolong.

Pemerintah yang mana pelakunya? 

Pemerimtahan Jokowi selama 10 tahun dengan model politik kebijakan anggaran yang melanggar UU 17 Tahun 2023 tentang manajemen akuntansi negara.

Contohnya, pendanaan proyek infrastruktur dan IKN yang gila-gilaan di luar batas kemampuan keuangan negara. Mengakibatkan belanja meningkat, melampui jumlah pemasukan.

Ada yang bilang, kenapa disalahkan, itu kan untuk rakyat.

Rakyat yang mana? 

Buka lebar "biji matamu" lalu lihat jatuhnya kinerja industri manufaktur, jatuhnya jumlah kelas menengah hampir 10 juta, pengangguran terbuka paling tinggi di ASEAN, UMP paling rendah no. 5 dunia, orang cari kerja susah, giliran bangun usaha sendiri dan ada penghasiman dipalakin negara lewat kenaikan pajak, jumlab kemiskinan dan paling parah adalah kesenjangan distribusi pendapatan yang tercermin lewat tingginya gini rasio (yang kaya makin kaya, yang miskin makin mampus).

Rakyat mana juga yang ingin habiskan APBN puluhan triliun untuk bangun IKN dan gelar upacara kemerdekaan di IKN?

Belum lagi ditambah persoalan bocornya APBN akibat diselewengkan perilaku korup pejabat negara.

Semua peroslan itu merusak APBN, menjebol APBN. Mengakibatkan lemahnya sisa saldo lebih atau SAL untuk pemerintahan baru ini menyusun anggaran belanja sehingga defisit APBN terus berlanjut dengan jumlah yg meningkat. Itulah salah satu sebab yg bikin prabowo safari ke negara-negara dunia mengemis-ngemis utang dan investasi.

Lalu sekarang rakyat disuruh berkorban untuk membayar perilaku konyol pemerintah lewat kenaikan pajak?

Enak sekali, enak bener jadi pemerintah? 

Enjoy the power, power and glory. Malas, tidak kreatif, menjajah rakyat. (*)

JAKARTA – Tindakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan ini dinilai berlebihan. Apalagi jika dibandingkan dengan kinerja wapres di era presiden sebelumnya.

Setelah sebelumnya membuat program Lapor Wapres yang kemudian diklarifikasi istana sebagai program pemerintah, kini muncul lagi goodie bag bantuan yang seolah ingin pamer nama kepada penerimanya.

Tas atau goodie bag berisi bantuan pemerintah yang diambil dari uang negara itu jelas tertera nama putra sulung Jokowi, Wakil Presiden Gibran. Tentu saja hal ini menuai kritik tajam dari masyarakat.

Banyak yang mengatakan bahwa Gibran tengah berupaya mendongkrak muka alias kampanye awal dengan menuliskan namanya. Hal ini sangat berbeda dengan wapres sebelumnya yang sama sekali tidak menuliskan namanya saat menyerahkan bantuan. Bahkan, di media sosial X, kata kunci "Bantuan Wapres Gibran" sempat menjadi trending topik.

"Bapaknya parah, anaknya lebih parah.😂 Dulu Mulyono @jokowi cuma bantuan presiden. Ini anaknya, bantuan wapres Gibran. Tiru bapaknya pakai APBN unk pencitraan. Bpknya yg tnp nama aja diklaim bantuan Jokowi aplg anaknya yg pakai nama. Rusak sappo, presiden @prabowo kalah cepat.😂🤪," tulis pegiat media sosial bercentang biru, @Anak__Ogi, dikutip Jumat (29/11/2024).

"Satu2 didunia ini wapresnya yg kerjanya blusukan bagi2 susu dan bansos,rakyat dididik jd mental pengemis agar mudah dibodohi,dikibuli,tujuannya ingin jd Presiden utk mewujudkan nafsu bapaknya yg ingin berkuasa 3 periode tapi ditolak bu Mega, waspadalah2 cara2 licik keluarga oslo," balas warganet di kolom komentar.

"Lucu bgt emank.. Presidennya susah payah nyari utang.. Ini fufufafa malah sibuk p3ncitraan.. Emank yg dia incer itu org lama pentium 1 yg gk paham modelan gini.. Yg berisik ya kita yg sadar sedang di kibuli, haa," ujar lainnya.

"Kalau wapres tugasnya cuma bagi2 sembako, susu, buku tulis ya mmg sdh bener ga perlu pendidikan tinggi wong cuma kluyuran n blusukan. Ga perlu pakai isi kepala ginian doang mah. Emosi bener gue," kritik warganet lainnya.

Sebelumnya diketahui, unggahan mengenai sembako bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran" mendadak viral di media sosial (Medsos).

Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

Aksi Gibran membagikan sembako itu dilakukan pada Kamis (28/11/2024) saat dirinya turun langsung ke lokasi banjir di kawasan Jatinegara. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang mengungsi akibat banjir. (fajar)

Jumpa pers pimpinan KPU di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (29 November 2024) 

JAKARTA – Pemungutan suara susulan (PSS) atau pencoblosan digelar di ratusan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sejumlah daerah dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2024.

"Jumlah TPS yang melaksanakan PSS 231 TPS," ujar sosok yang kerap disapa Afif itu.

Selain PSS, mantan Anggota Bawaslu itu juga mencatat sejumlah TPS harus dilaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) dan pemungutan suara ulang (PSU).

"Yang melaksanakan PSL sebanyak 10 TPS. Dan TPS yang PSU sebanyak 46 TPS," urainya.

Afif mengungkapkan, pelaksanaan PSS, PSL dan PSU dilatarbelakangi sejumlah hal yang telah diatur dalam UU 10/2016 tentang Pilkada beserta peraturan perundang-undangan yang menjadi norma turunan.

"Alasan dilaksanakan PSS, PSL, dan PSU antara lain bencana alam, gangguan keamanan, kesalahan administrasi oleh KPPS, pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih, adanya rekomendasi dari Bawaslu," ucapnya.

"Masih berkembang sesuai rekom-rekom yang mungkin berjalan dari Bawaslu dan kejadian-kejadian di daerah," tambahnya. (rmol)

Ahli hukum tata negara, Feri Amsari 

JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, memberikan pernyataan tajam terkait kontroversi akun media sosial misterius bernama Fufufafa yang saat ini tengah ramai diperbincangkan publik.

Dalam diskusi, Feri menyoroti belum adanya tanggapan konkret dari Wapres terkait tudingan bahwa akun tersebut terkait dengan Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wapres.

"Bayangkan, satu republik heboh soal siapa pemilik akun ini, tapi sama sekali tidak ada pembuktian," ujar Feri, dikutip dari YouTube Abraham Samad, Jumat (29/11/2024)

"Seharusnya, Wakil Presiden bersikap tegas dengan mengatakan 'itu bukan akun saya' dan bersama-sama membuktikan kebenarannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada langkah untuk memperbaiki nama baik atau mengklarifikasi secara mendalam," tambahnya.

Feri mengkhawatirkan bahwa akun tersebut benar-benar milik Gibran. Menurutnya, netizen telah mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan keterkaitan Gibran dengan akun tersebut. Salah satunya adalah kesamaan nomor telepon antara Gibran dan akun Fufufafa. 

"Nomor telepon itu bahkan tercatat digunakan saat Gibran mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Jika benar, ini menjadi persoalan serius," tambah Feri.

Tuntutan Publik dan Potensi Langkah Hukum 

Feri juga menyoroti lemahnya upaya Wakil Presiden dan pendukungnya dalam membantah tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa publik memiliki hak untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Publik bisa menyusun laporan resmi soal dugaan pelanggaran konstitusi atau perbuatan tercela oleh Wakil Presiden dan menyerahkannya ke parlemen untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

Ia juga membuka kemungkinan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika terdapat bukti kuat bahwa akun Fufufafa terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk dalam proses pemilu.

"Jika kasus ini dibawa ke sidang MK, kita bisa membongkar berbagai kejahatan pemilu yang mungkin dilakukan oleh akun tersebut maupun aktor-aktor di baliknya," tegasnya.

Potensi Pemakzulan di Depan MK

Lebih jauh, Feri menyebut bahwa jika sidang MK menemukan bukti pelanggaran konstitusi, maka langkah pemakzulan terhadap Wakil Presiden bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan.

"Ini akan menjadi preseden pertama di mana seorang Wakil Presiden atau Presiden dimakzulkan atas dugaan melanggar konstitusi. Kita perlu mendengar bagaimana mereka membantah tudingan ini di forum resmi," ujarnya. (fajar)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, dalam konferensi pers di Ruang Rapat DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29 November 2024) 

JAKARTA – DPR menjadwalkan pemanggilan Kapolres Semarang AKBP Ike Yulianto Wicaksono menyusul insiden penembakan oknum petugas polisi terhadap siswa di SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam konferensi pers di Ruang Rapat DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.

"Kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya," tegas Habiburokhman.

Politikus Gerindra itu menyatakan bahwa peristiwa tersebut bakal menjadi atensi serius Komisi III DPR. Sebab, kejadian tersebut bisa merusak citra Polri secara keseluruhan.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar Komisi III DPR memberi atensi khusus terhadap peristiwa penembakan tersebut.

"Kenapa perlu kami angkat, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan, seolah-olah Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif padahal kejadiannya itu di Semarang," ucap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Habiburokhman menyoroti kinerja Kapolres Semarang yang perlu dievaluasi. Sebab, seusai peristiwa penembakan tersebut, Kapolres Semarang tidak bisa dihubungi.

"Banyak sekali masyarakat yang mengatakan kapolresnya harus mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga karena kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja engak angkat telepon," tandasnya.

Rencananya, pemanggilan tersebut akan dilakukan pada Selasa 3 Desember 2024 pekan depan.

Nantinya rapat digelar bersamaan dengan pemanggilan Kapolda Sumbar dan Kadiv Propam Mabes Polri, untuk membahas soal polisi tembak polisi di Solok Selatan yang sempat viral beberapa waktu lalu. (rmol)

Pengacara Firli, Ian Iskandar menyampaikan keterangan pers terkait ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan Polri 

JAKARTA – Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar menjelaskan kliennya tidak memenuhi panggilan penyidik ​​Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Menurutnya, Firli sedang menghadiri kegiatan keagamaan.

“Pada saat yang bersamaan, pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin bersama anak yatim dan kebetulan juga ada keponakan beliau meninggal dan dilakukan semacam sedekah tujuh hari. Jadi, pada saat yang bersamaan, ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan,” kata Ian di Jakarta Selatan, Kamis (28/11).

Ia mengungkapkan, Firli sudah menjalani 7 kali pemrriksaan, dua di antaranya saat berstatus sebagai saksi. Oleh karena itu, Firli dianggap kooperatif terhadap proses hukum.

“Dari mulai 9 Oktober 2023 pada saat surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, kemudian tanggal 23 November 2023 beliau ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini, ada panggilan yang kesekian kali oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap beliau,” Ian menjelaskan seperti dilansir JawaPos.

Pemeriksaan terhadap Firli Bahuri sejatinya diagendakan hari ini di Bareskrim Polri pada pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan ini sebagai langkah penyidik memenuhi petunjuk jaksa.

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.

"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).

Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.

Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.

Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.

Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.

Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. (*)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

 

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu tokoh yang bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers terkait hasil Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Dia berkata demikian dalam konferensi pers menyikapi hasil pilkada serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Awalnya, Deddy mengungkap bahwa Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok yang ingin mewujudkan hasil pemilu sesuai keinginan Presiden ketujuh RI tersebut.

"Dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya," kata dia, Kamis.

Deddy mengatakan Jokowi tentu membutuhkan instrumen yang berjejaring kuat dan besar, untuk mewujudkan hasil pemilu dan juga pilkada sesuai keinginan.

Jokowi, lanjut dia, memanfaatkan Jenderal Listyo untuk mengendalikan instansi kepolisian dalam memenangkan kandidat sesuai keinginan eks Gubernur Jakarta itu.

"Saya kira pemegang kuncinya ialah Listyo Sigit," kata Deddy. Eks aktivis Walhi itu mengatakan Jenderal Listyo kemudian beroperasi memenangkan pemilu dan pilkada sesuai keinginan Jokowi.

Deddy beranggapan operasi Jenderal Listyo dalam memenangkan kandidat sesuai keinginan Jokowi yang pada akhirnya merusak demokrasi di Indonesia.

"Beliau (Jenderal Listyo, red) bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita," ujar dia.

Deddy mengatakan aksi Jenderal Listyo yang cawe-cawe dalam kontestasi politik membuat PDIP mengusulkan Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri.

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Polri dikembalikan ke bawah Kemendagri," kata Deddy.

Dia mengatakan Polri nantinya bisa bertugas ke hal-hal yang konkrit, seperti menjaga lalu lintas, berpatroli menjaga rakyat, dan penegakan hukum.

"Jadi polisi fokus di sana. Itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian dan ini bukan lahir dari rasa benci," kata Deddy.

Sejumlah pengurus dari DPP PDIP, seperti Hasto Kristiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy tampak mendampingi hadir menyampaikan keterangan kepada awak media. (jpnn)

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Di hari-hari pencoblosan Pilkada beredar video Jokowi dengan berbagai kandidat jagoannya masing-masing mendapat "titipan" publikasi Jokowi "saya titip" Tegal, Kediri, Pemalang, Badung dan lain-lainnya. Netizen nakal menyebut Jokowi kini membuka perusahaan PT Titipan. Ya, dalam waktu pendek beredarlah video itu. Ini bisnis Jokowi's titipan kilat.

Jadi pengiklan biasanya tidak gratisan, bisa bayar di muka atau di belakang. Lumayan bisnis jasa namanya. Baru kali ini politik menjadi lapangan kerja untuk jasa titipan. Rupanya Jokowi ikut menjadi  pelopor ekonomi kreatif. Merenung, benar juga ucapan Rocky Gerung bahwa Jokowi itu bajingan. Bajingan titip menitip.

Cawe-cawe mantan Presiden diikuti oleh iklan Presiden baru Prabowo yang juga  "menitipkan" beberapa kandidat untuk dipilih. Maklum Prabowo juga produk dari cawe-cawe Jokowi. Indonesia nampaknya sedang memperkenalkan model demokrasi baru kepada dunia yaitu "demokrasi cawe-cawe". Demokrasi dimana kedaulatan rakyat hanya sebagai tipu-tipu.

Sejak memperpanjang jabatan pada Pilpres 2019 Jokowi telah menjalankan demokrasi cawe-cawe dengan tidak berhentinya Presiden. Berbeda pada Gubernur dan Walikota/ Bupati. Ia tetap bisa mengerahkan semua aparat birokrasi untuk memenangkan dirinya. Prabowo akhirnya babak belur dihajar oleh status quo. Ini namya demokrasi cawe-cawe dewek.

Pilpres 2024 demokrasi cawe-cawe Jokowi lebih kampungan dan semakin tidak intelek. Demi sukses menjadikan anaknya Wapres maka MK, KPU, Kementrian dan aparat negara menjadi tim sukses kepentingan Jokowi. Setelah sukses bermain dengan menghalalkan segala cara, maka Presiden baru dijadikan boneka atau wayang. Gemoy bergeboy-geboy sambil digantung dan diikat lehernya.

Setelah tidak menjabat Presiden demokrasi cawe-cawe masih diteruskan melalui bisnis titipan kilat. Tentu bukan begitu saja titipan itu dikirim tetapi dikawal oleh partai politik baru  yang bernama "Chocolate Party". Partai yang memiliki  jaringan luas dan dana tak terbatas. Sejalan dengan konsep gila Mendagri sekarang Tito Karnavian yang seolah ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Polisi (Police State).

Konsep ilmiahnya adalah Democratic Policing yakni polisi yang berperan dalam proses demokrasi atau proses politik. Konsep itu secara tak langsung adalah "balas dendam" dari kebijakan "Dwi Fungsi ABRI" dahulu. Polisi yang menjadi pengaman demokrasi berubah menjadi pemain, bahkan pengendali dari demokrasi. Berbeda dengan "Green Party" yang bermisi menjaga lingkungan maka "Chocolate Party" justru merusak.

Demokrasi cawe-cawe Jokowi yang secara  demonstratif mempertunjukkan sisa-sisa kekuasaannya tentu bukan tidak berisiko. Risiko terberat adalah Jokowi dipastikan akan  menjadi musuh rakyat, penghianat negara, dan penjahat politik. Tidak ada kata maaf bagi kesalahan politik yang telah dilakukannya. Jokowi menjadi "most wanted person" yang diburu publik sampai ke lubang semut.

Setelah selesai Pilkada yang menjadi ajang bisnis Jokowi melalui titipan kilatnya, maka Prabowo harus segera melepas tali di lehernya yang menjadikan dirinya sebagai wayang atau boneka. Ganti Kapolri dan Jagung dengan orang pilihan Prabowo sendiri. Tegaskan bahwa kedaulatan hukum dihormati dan Presiden tidak akan ikut campur dalam urusan hukum. Hukum berjalan mandiri.

Ketika rakyat mendesak Jokowi dan dinastinya agar diproses hukum, maka Prabowo tidak berhak untuk memproteksi melainkan menyerahkan kepada obyektivitas dari hukum itu sendiri. Bila Jokowi tak bersalah (not guilty) hukum akan membebaskan, sebaliknya jika bersalah (guilty) maka hukum memberi sanksi baik bui ataupun mati.

Bisnis Jokowi's titipan kilat sangat memprihatinkan dan menginjak-injak rasa keadilan, karenanya harus dihentikan. Caranya adalah dengan segera menangkap, menahan, dan menyeret Jokowi ke dalam proses peradilan. Sangat urgen keberadaan Kapolri dan Jagung baru. Prabowo harus berani. (*).