Kawasan transmingrasi di Papua/Net
SANCAnews.id – Program Strategis Nasional (PSN),
termasuk program transmigrasi dan persawahan di wilayah Papua, diminta untuk
ditinjau kembali. Peninjauan ulang diperlukan karena PSN dapat mengancam
kelestarian lingkungan dan kearifan lokal masyarakat adat Papua.
Belum lagi kemungkinan rusaknya ekosistem hutan adat, tatanan
sosial, dan terabaikannya hak-hak masyarakat adat di Papua.
“Papua bukan tanah kosong, ini tanah bertuan dengan
masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya," kata Ketua
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Melianus Asso dalam keterangan resmi yang
diterima redaksi, Rabu, 30 Oktober 2024.
Kata Melianus, rakyat Papua tidak butuh transmigrasi, namun
membutuhkan pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas
dasar lainnya.
Senada dengan Melianus, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua
Tengah, Tino Mote, menyampaikan beberapa pandangan yang mengedepankan
pentingnya menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal,
terutama masyarakat adat.
“Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan nilai-nilai
'Laudato si’ dari Paus Fransiskus, kami bertanggung jawab untuk melestarikan
lingkungan," kata Tino.
Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Pegunungan,
Tadeus Mabel menyarankan agar pemerintah pusat mendukung kebijakan yang
memungkinkan masyarakat adat Papua mengelola dan melindungi hutan adat mereka
sendiri.
Menyikapi hal ini, Ketua Umum Pemuda Katolik terpilih,
Stefanus Asat Gusma, menegaskan pihaknya akan menjembatani usulan dari para
Pemuda Katolik di wilayah Papua.
"Kami akan membawa aspirasi ini ke Presiden, Wakil
Presiden, kementerian terkait, dan Panglima TNI dan Kapolri," kata Gusma.
(rmol)