Jokowi pimpin rapat kabinet pertama di ikn/Net
SANCAnews.id – Managing Director Political
Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan satu per satu tanda-tanda
proyek Ibu Kota Negara (IKN) bakal mangkrak mulai bermunculan, jelang
lengsernya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Proyek IKN hampir dapat dipastikan mangkrak. Dan Jokowi
sudah melihat tanda-tandanya. Karena, menjelang lengser pada 20 Oktober yang
akan datang, pembangunan ‘Kota Nusantara’ masih sangat jauh dari layak untuk
menjadi sebuah kota, apalagi menjadi ibu kota," tutur Anthony dalam
keterangan yang dilansir Inilah.com di Jakarta, dikutip Minggu (6/10/2024).
Menurutnya, wajar bila Jokowi belum menerbitkan Keputusan
Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ‘Nusantara’,
yang menjadi persyaratan pemindahan ibu kota.
"Atas kegagalan proyek IKN ini, Jokowi mau cuci tangan.
Jokowi mengatakan, proyek IKN bukan proyek Presiden. Tetapi proyek rakyat, enak
saja. Alasan ini tentu saja tidak bisa diterima. Jokowi tidak bisa cuci tangan
dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Jokowi harus bertanggung
jawab," tutur dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan Keputusan Presiden (Keppres)
terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur,
sepatutnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal
terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.
"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang
menandatangani)," ucap Jokowi seusai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN,
Kaltim, Minggu (6/9/2024).
Jokowi menyampaikan tidak dapat memutuskan
keputusan-keputusan strategis di ujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan
lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga
menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.
Ia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan
segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK,
SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti
restoran dan warung-warung.
"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu
tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu
dan ekosistem itu harus jadi," kata Jokowi.
Oleh karena itu dia menyampaikan Keppres selayaknya
ditandatangani saat semua hal itu sudah siap, yakni pada era kepemimpinan
Prabowo Subianto nanti. (*)