Prabowo_Gibran
SANCAnews.id – Pegiat media sosial Jhon Sitorus
mengomentari gugatan yang dilayangkan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden
pada Pemilu 2024.
Jhon mengatakan, keluarga Presiden Jokowi yang dijuluki
sebagai "keluarga Raja Jawa" makin panik menjelang putusan PTUN yang
dijadwalkan pada 10 Oktober 2024.
"Keluarga Raja Jawa makin panik karena nasib Gibran akan
ditentukan oleh PTUN," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X
@JhonSitorus_18 (5/10/2024).
Dikatakan Jhon, jika gugatan PDI Perjuangan diterima oleh
PTUN, maka Gibran berpotensi tidak dilantik sebagai Wakil Presiden, meskipun
terpilih dalam Pilpres 2024.
"Jika PTUN menerima gugatan PDI Perjuangan, maka Gibran
berpotensi tidak dilantik jadi Wakil Presiden," tukasnya.
Ia menilai bahwa gugatan tersebut semakin kuat setelah
Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan vonis adanya pelanggaran etika kepada
Ketua MK, Anwar Usman, yang disebut-sebut berperan dalam meloloskan Gibran
sebagai Cawapres.
"Gugatan PDI Perjuangan makin kuat karena MK memvonis
adanya pelanggaran etik kepada Anwar Usman," ungkapnya.
Jhon kemudian menyindir bahwa jika ada reaksi emosional dari
pihak keluarga Gibran terkait hasil putusan tersebut, mereka akan lebih
terhormat jika menerima keputusan PTUN secara bijak.
"Lebih terhormat (dihentikan) lewat PTUN. Kalau nangis
tantrum, kita bisa jelaskan baik-baik sambil kita sumbangkan
mobil-mobilan," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta dijadwalkan akan membacakan putusan gugatan Perkara Nomor:
133/G/TF/2024/PTUN.JKT yang menentukan nasib Gibran Rakabuming Raka sebagai
wakil presiden terpilih.
Gugatan ini diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap Komisi
Pemilihan Umum (KPU), yang sebelumnya telah mengesahkan Gibran sebagai calon
wakil presiden dalam Pemilu 2024.
Menurut informasi yang dilansir dari Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, putusan akan diumumkan pada Kamis, 10
Oktober 2024, pukul 13.00 WIB.
Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini akan dilakukan
secara elektronik melalui e-court.
"Tanggal sidang: Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 13.00 sampai dengan selesai. Agenda: pembacaan putusan secara elektronik melalui e-court," demikian bunyi pengumuman di SIPP PTUN Jakarta.
Jika gugatan PDI Perjuangan diterima oleh PTUN, maka status
Gibran sebagai wakil presiden terpilih dapat dianggap tidak sah.
Hal ini dapat memberikan dampak besar terhadap proses
pelantikan dan dinamika politik ke depan.
Gugatan ini menarik perhatian luas karena menyangkut
pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, yang sebelumnya juga diwarnai
kontroversi.
PDI Perjuangan menilai bahwa keputusan KPU yang mengesahkan
Gibran melanggar aturan, dan hal tersebut menjadi dasar dari gugatan ini. (fajar)