Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya mengucapkan
sumpah jabatan saat pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana
Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024)
SANCAnews.id – Pengamat kebijakan publik yang
juga mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu,
mengatakan BUMN saat ini banyak diisi oleh politisi relawan dan calon
legislatif (caleg) yang gagal.
Para relawan dan politisi tersebut menduduki posisi penting
di perusahaan pelat merah tersebut padahal tidak memiliki kompetensi.
Menurutnya, hal tersebut tidak sehat bagi kelangsungan hidup BUMN.
“Komisaris dan direksi merupakan usulan dari tim sukses dan
relawan partai politik, nah ini saya bilang ga benar,” ujar Said Didu ketika
dihubungi, Jumat, 25 Oktober 2024.
Menurut Said, hal-hal seperti ini bisa terjadi karena kuatnya intervensi dan infiltrasi politik ke internal BUMN yang selanjutnya menitipkan orang untuk menjadi pejabat di sana. Hal tersebut bisa terjadi karena BUMN dibuat dalam bentuk kementerian sehingga menjadi lembaga yang kental unsur politis, termasuk dalam hal pencalonan jajaran direksi dan komisaris.
“BUMN kan rusak gara-gara masuknya orang-orang tidak
qualified ke dalam BUMN karena politik. Masuklah relawan, caleg gagal, kan itu
kan isinya (BUMN) sekarang,” ucapnya.
Oleh karena itu, Said menilai ada baiknya Kementerian BUMN
dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk super holding BUMN. Dengan begitu,
kata Said, pimpinan BUMN akan diisi oleh orang-orang profesional yang memahami
cara kerja BUMN.
Pimpinan superholding tersebut nantinya akan dibuat
bertanggung jawab langsung ke presiden. Dimana superholding BUMN tersebut tetap
akan setingkat kementerian. Hanya saja tidak dibuat dalam bentuk kementerian
untuk menghindari politisasi BUMN.
“Langsung membubarkan Kementerian BUMN dan yang tinggal
adalah superholding. Dan Dirut superholding jabatannya adalah jabatan langsung
di bawah presiden tapi setingkat menteri,” kata mantan Staf Khusus Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.
Sebelumnya ramai dikabarkan bahwa badan yang baru dibentuk
oleh Prabowo Subianto, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
(BP Investasi Danantara). BP Investasi Danantara akan diproyeksikan sebagai
cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan BUMN yang merujuk konsep
Temasek Holdings Limited di Singapura. (tempo)