Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso
mendorong Kapolri segera menyelesaikan konflik sengketa lahan sawit antara
antara PT SKB dan PT GPU
SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi
Partai Demokrat, Santoso, mendesak Kapolri segera menuntaskan konflik sengketa
lahan sawit antara PT SKB dan PT GPU. Hal ini sebagai tindak lanjut Rapat RDPU
Komisi III DPR RI terkait pengaduan masyarakat terkait sengketa lahan sawit
pada 27 Mei lalu.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,
Lodewijk F. Paulus sendiri telah melayangkan surat permintaan kepada Kapolri
untuk menindaklanjuti hasil RDPU pada 31 Mei 2024 lalu.
Namun, setelah empat bulan berlalu, Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo belum menanggapi surat tersebut. DPR sendiri telah melayangkan
surat kedua yang intinya meminta penjelasan dari Kapolri terkait pengaduan
masyarakat tersebut. Ia juga menyebut ada indikasi Contempt of Parliament atau
pengabaian terhadap lembaga legislatif.
"DPR sudah dua kali mengirim surat resmi ke Kapolri
untuk menindaklanjuti hasil RDPU Komisi III DPR terkait eksekusi liar dan
kriminalisasi yang menjadi buntut dari sengketa lahan antara PT SKB dengan PT
GPU, pada 31 Mei 2024 dan pada 12 September 2024 lalu yang hingga hari ini
belum ada tanggapan dari Kapolri,” kata Santoso dalam keterangannya yang
diterima JPNN.com, Jumat (20/9).
"Jangankan Kapolri, Presiden pun tetap harus menjawab
surat resmi DPR RI tidak boleh abai karena kalau mengabaikannya masuk katagori
Contemp of Parliament," lanjutnya. (jpnn)