Anies Baswedan/Ist
SANCAnews.id – Pencalonan Anies Baswedan pada
pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta atau Jawa Barat yang tak lagi didukung
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sebagai bentuk
ketidakseriusan dalam menentang rezim Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan menilai
perseteruan PDIP dan Jokowi seharusnya makin menguat ketika kesempatan
mengusung calon gubernur dan wakil gubernur dibuka secara independen atau
bersama-sama partai politik nonparlemen.
Sebab menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor
60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah,
seharusnya membuat PDIP melahirkan lawan kuat bagi bakal pasangan calon
(bapaslon) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai wajah baru rezim
Jokowi, yakni Ridwan Kamil-Suswono.
"Jadi boleh dikatakan PDIP melawan setengah hati di
Jakarta," ujar Yusak saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin
(2/9).
Dia memandang, meskipun PDIP masih menjalani perang terbuka
dengan Jokowi, namun Mega berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan Jokowi
karena bisa saja PDIP dihajar dengan beberapa kasus hukum.
"Karenanya Mega berupaya menurunkan tensi atau
ketegangan politik dengan Jokowi," sambungnya menuturkan.
Oleh karena itu, Yusak meyakini PDIP tengah menjaga hubungan
dengan Jokowi, sehingga perlawanan kepada rezim tidak sepenuh hati.
"Sehingga ada tarik menarik di internal faksi PDIP cukup
kuat, antara yang mendukung dan menolak Anies. Ahok dan Ganjar sangat frontal
menolak Anies, sementara faksi Hasto cenderung welcome sama Anies,"
demikian Yusak menambahkan. (rmol)