Presiden Joko Widodo
SANCAnews.id – Ancaman gelombang pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang disampaikan Presiden Joko Widodo seolah
memperlihatkan lemahnya kinerja pemerintahannya sendiri dalam menyediakan
lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin
Ritonga menilai Jokowi menelanjangi kinerja buruknya selama dua periode
memimpin Indonesia.
“Sebagai presiden, Jokowi tidak perlu memaparkan itu ke
khalayak umum. Kesannya, Jokowi hanya memaparkan permasalahan ketenagakerjaan
dan kemungkinan dampaknya,” tegas Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL,
Jumat (20/9).
Sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi seharusnya mencari
solusi dalam mengantisipasi ancaman PHK, bukan malah gembar-gembor sehingga
terkesan menakuti rakyat.
“Jokowi sebagai eksekutif seharusnya tidak mengumbar ancaman
badai PHK. Sebab, seorang eksekutif tugasnya melakukan eksekutor dan tak
selayaknya berwacana. Ambillah kebijakan untuk meminimalkan ancaman badai PHK,”
tutupnya.
Potensi PHK massal disampaikan Presiden Jokowi dengan melihat
perubahan teknologi yang bisa mengambil pekerjaan rakyat secara manual.
"Setiap hari muncul hal-hal baru, muncul IA (kecerdasan
buatan), otomasi analitik. Kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu
ada 85 juta karena ada peningkatan otomasi di berbagai sektor," kata
Jokowi di acara Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Solo, Kamis
(19/9). (*)