Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny
Talapessy/Ist
SANCAnews.id – DPP PDIP mengapresiasi langkah lima
kadernya yang mengakui kesalahan dan berjanji mencabut gugatan terkait
keabsahan Surat Keputusan (SK) DPP 2024-2025. Namun, PDIP juga mewanti-wanti
agar pihak yang diduga mendalangi penjebakan kader tersebut tidak main-main.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny
Talapessy menanggapi permintaan maaf dari lima kader yang terlibat, yakni
Jairi, Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari. Para kader tersebut sebelumnya telah
menggugat SK PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun mengaku telah
dijebak.
"Kami sudah mendengar bahwa kader kami yang mencabut
surat kuasa dan mencabut juga gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara, tentunya kami melihat bahwa ini adalah
langkah yang menjadi tanggung jawab, karena mereka mengetahui bahwa tanda
tangan tersebut ternyata dimanipulasi," ujar Ronny dalam keterangannya
kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/9).
Menurut Ronny, para kader tersebut awalnya diminta
menandatangani kertas kosong yang kemudian dijadikan surat kuasa untuk
menggugat SK Kemenkumham terkait kepengurusan partai. Namun setelah menyadari
bahwa tanda tangan mereka dimanipulasi, para kader tersebut mencabut gugatan
dan surat kuasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PTUN.
"Tentunya kami memperingati para pihak yang mencoba
untuk mengganggu PDI Perjuangan yang menghalalkan segala cara, memanfaatkan
orang kecil, kader kami yang tidak mengerti hukum untuk mengganggu PDI
Perjuangan, mengganggu kedaulatan PDI Perjuangan,” jelasnya.
Ronny juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam jika
ada pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan partai dengan cara memanipulasi
anggotanya.
"Kami sampaikan bahwa kami siap berhadapan untuk
pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, Ronny mencurigai adanya keterlibatan kekuasaan
di balik upaya menggugat PDIP ini. Ia pun meminta semua pihak untuk menanyakan
kepada Mulyono sebagai salah satu pihak yang bisa saja memiliki keterlibatan.
“Ya kalau kami melihat bahwa ini, dugaan kami adalah
tangan-tangan kekuasaan ya, ya coba mungkin rekan-rekan media tanya ke istana.
Coba tanya ke namanya Mulyono kan. Coba ditanya, apakah memang ini ada peran di
belakang gugatan ini? Ya silahkan, dan publik juga sudah bisa menilai kan.
Beberapa media sudah sampaikan adanya pembegalan terhadap partai-partai politik
kan," pungkasnya. (rmol)