SANCAnews.id – Pengamat politik Refly Harun
menilai Anies Baswedan tak akan bisa membesut partai politik (parpol) jika
menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 lewat pemilihan kepala daerah
(Pilkada) November nanti.
Menurut pakar hukum tata negara itu, Anies Baswedan akan
dinilai telah secara diam-diam menggunakan fasilitas publik untuk membesarkan
partainya, sebagaimana yang dilakukan pimpinan parpol lain.
"Nah kalau seandainya dia menjadi Gubernur DKI maka tidak
bisa dia membesut partai politik tersebut karena lucu dong Gubernur DKI baru
saja dilantik tiba-tiba bikin partai politik," ucapnya, dikutip dari
YouTube Refly Harun, Jumat (6/9).
"Justru di situ akan ada moral hazardnya yaitu
memanfaatkan fasilitas publik untuk membesarkan partai politik secara diam-diam
sebagaimana dilakukan oleh banyak ketua umum partai politik, hampir
semualah," imbuhnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan membuka peluang untuk mendirikan
partai politik setelah gagal maju di Pilkada 2024 karena tidak mendapatkan
tiket, namun dirinya belum bisa memastikan kapan akan terwujud.
"Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang
sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan,
diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru
mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," ujar Anies, Jumat (30/8/2024),
dikutip dari Kompas.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan semua partai
politik saat ini tersandera kekuasaan. Melihat tidak bisa lagi mencalonkan
sosok tertentu dalam pesta demokrasi dengan kata lain tidak lagi berdaulat.
"Kemudian ada yang usul saya masuk partai atau bikin
parpol. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang
tidak tersandera oleh kekuasaan. Jangankan masuk, mencalonkan saja
terancam," ungkap Anies. (populis)