Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil
Staquf
SANCAnews.id – Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Hasanuddin Wahid tak mau menerima ajakan seseorang yang mengaku berada di
atas negara. Hal itu diungkapkan Wahid untuk menjelaskan alasannya tidak
menghadiri undangan tim panel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Saya tidak bisa mendatangi undangan dari orang yang
menyatakan dirinya di atas negara, tidak boleh di bawah negara,” kata
Hasanuddin Wahid lewat pesan tertulis kepada Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.
Hal itu merujuk pada pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil
Staquf. Menurut Wahid, pernyataan Yahya itu mengabaikan konstitusi. Menurut
dia, pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari saja tidak pernah mengatakan bahwa
NU di atas negara.
“Coba publik menilai, apa boleh di Indonesia ini ada
institusi di atas negara?” tanya Wahid.
Sebelumnya, saat pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di
Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu, 3 Agustus 2024,
Yahya menyinggung posisi NU harus berada di atas negara, bukan di bawah negara,
apalagi partai.
"Pesan Mustasyar PBNU, harus mendudukkan kepentingannya
mengatasi berbagai kepentingan parsial di negara ini, supaya NU mampu
berkontribusi menyangga keutuhan bangsa dan negara ini. Jadi di bawah negara
nggak boleh, apalagi cuma di bawah partai, tidak boleh!" kata Gus Yahya,
seperti dikutip dari Antara.
Hasanuddin Wahid tidak memenuhi undangan undangan tim panitia
khusus bentukan PBNU yang dibentuk untuk mengkaji hubungan PKB dan PBNU.
Menurut dia, undangan tersebut seperti dagelan.
Wahid mempertanyakan undangan tersebut. Sebab, kata dia,
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah
Yusuf telah terang-terangan mengadu domba warga NU dengan PKB dan meremehkan
panitia khusus haji DPR RI.
“Lalu tiba-tiba bikin tim mengundang saya. Kayak dagelan aja.
Untuk apa? Mana mungkin saya memenuhi undangan mereka? Secara organisasi kita
tidak ada urusan sama Gus Yahya dan Saiful. Kita entitas berbeda,” kata Wahid.
Wahid mengatakan PBNU selama ini telah menyatakan bahwa PKB
bukan representasi NU. Ia juga mengklaim PBNU berupaya menggembosi PKB saat
pemilu. Wahid juga kesal karena di saat suara PKB naik signifikan dengan lebih
dari 2.150 kursi di semua tingkatan legislatif, PBNU justru menuduh PKB
melenceng.
“PKB itu berprestasi dan sehat sekali. Difitnah rusak, tetapi
PKB diajak masuk koalisi oleh presiden terpilih. Itu artinya kita dinilai
sehat,” ujar Wahid.
Pembentukan pansus PKB oleh PBNU adaah babak baru perseteruan
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dengan Ketua Umum PKB pimpinan Muhaimin
Iskandar. Keduanya berselisih setelah Cak Imin, sapaan Muhaimin, menginisiasi
panitia khusus penyelenggaran haji atau pansus haji di DPR RI. Pansus ini akan menyelidiki
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena dugaan penyelewengan kuota haji.
Gus Yahya berang dengan pembentukan pansus haji dan
mempertanyakan urgensi pembentukan pansus. Gus Yahya merupakan kakak kandung
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Pleno PBNU meminta agar hubungan PBNU dengan PKB dikaji
ulang. Gus Yahya lantas menunjuk Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil
Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk memimpin tim pengkaji yang disebut
Panitia Khusus PKB. (*)