Calon Menteri ESDM baru Bahlil Lahadalia (kiri), calon
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Atgas (kedua kiri), calon
Kepala BKPM/Menteri Investasi Roslan Roeslani (kedua kanan) dan calon Deputi
Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo (kanan)
SANCAnews.id – Pengamat politik dan peneliti
senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mengatakan, reshuffle
jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipandang sebagai
wujud kenegarawanan Presiden Jokowi untuk mempersiapkan transisi ke pemerintahan
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan Presiden Jokowi agar
dapat menyelesaikan pemerintahannya dengan lancar atau soft landing serta
memberikan dukungan yang besar kepada pemerintahan Prabowo - Gibran untuk
akselerasi atau mempercepat melanjutkan pembangunan.
“Saya kira Pak Jokowi punya kedewasaan ya dalam berpolitik
dengan memberikan ruang itu, yang penting untuk digarisbawahi bahwa Pak Jokowi
memberi ruang bagi rezim baru untuk istilahnya menciptakan landasan pacunya itu
sudah disiapkan. Jadi begitu rezimnya Pak Jokowi landing mulus, start take
off-nya rezim baru bisa berjalan dengan baik,” ujar Surokim, Rabu (21/8/2024).
Surokim mengatakan dilantiknya beberapa orang dekat Prabowo
seperti Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian
Sudaryono dan terbaru Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas serta Wakil
Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo itu bentuk kedewasaan Presiden Jokowi
mengakomodir pemerintahan penerusnya.
“Dibutuhkan kedewasaan, kelegowoan, kebesaran hati presiden,
tidak gampang seorang presiden untuk memberi ruang seperti itu kepada
penerusnya, sehingga hal ini menurut saya akan bisa menjamin support untuk
sustainability-nya,” ucapnya.
“Support untuk keberlanjutannya dan saya kira kata kunci
sustainability itulah yang mendorong Pak Jokowi untuk memberikan ruang kepada
penyesuaian beberapa hal yang dibutuhkan oleh rezim Prabowo take off begitu
dilantik 20 Oktober,” imbuhnya.
Lanjut Surokim mengatakan tantangan besar Bangsa Indonesia ke
depan harus disikapi dengan kelincahan dan kecepatan pemerintah bekerja.
Pemerintah harus efektif serta responsif menjawab kompleksitas permasalahan di
tengah ketidakpastian.
Sehingga kata Surokim transisi pemerintahan yang mulus
menjadi suatu hal yang perlu diwujudkan.
“Tantangan ke depan untuk rezim Pak Prabowo itu situasinya
kan kompleks, uncertainty-nya tinggi sehingga dalam posisi kompleksitas dan
uncertainty yang tinggi maka agility atau kelincahan tadi itu,” bebernya.
“Kelincahan itu menjadi kunci sepanjang rezimnya Pak Prabowo
bisa lincah responsif progresif, saya pikir itu akan bisa memperoleh kepuasan
publik di atas rata-rata asalkan itu dipegang teguh ya agelitas responsibilitas
karena memang tantangannya ke sana,” sambungnya.
Selain itu, kata Surokim, Presiden Jokowi juga mendukung penuh
program unggulan Prabowo – Gibran seperti makan siang bergizi gratis sebagai
sebagai sebuah legacy yang baik.
Presiden Jokowi bahkan sudah memerintahkan dalam APBN 2025
agar mengakomodir semua program Prabowo – Gibran.
“Setiap rezim pasti punya tantangan yang berbeda-beda
khususnya menyangkut legacy, legacy itu kan berkaitan dengan apa yang mau
sesuatu yang kemudian mau menjadi penanda bagi rezim Pak Prabowo, kepada legacy
itu dengan disupport oleh badan-badan negara termasuk oleh kementerian-kementerian
yang nanti disiapkan,” jelasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi pada Senin (19/8) baru saja
melantik tiga menteri baru dan satu wakil menteri, serta melantik tiga kepala
badan yang dua di antaranya merupakan badan baru yaitu Kantor Komunikasi
Kepresidenan dan Badan Gizi Nasional.
Menteri yang dilantik yaitu pertama, kader Gerindra,
Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham),
kedua, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
dan ketiga, Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sementara tiga kepala badan yang dilantik yaitu pertama,
Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kedua, Dadan
Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan ketiga, Taruna Ikrar sebagai
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (fajar)