SANCAnews.id – Menyoroti polemik terkait putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) dan menurut kritikus Faizal Assegaf, kemungkinan
adanya manuver politik dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.
"Untuk apa keputusan MK dibela rakyat dan
mahasiswa," ujar Faizal dalam keterangannya di aplikasi X @faizalassegaf
(28/8/2024).
Menurut Faizal, tidak ada gunanya mendukung putusan MK jika
pada akhirnya calon yang diusung sebagai gubernur adalah sosok yang dianggap
sebagai "boneka titipan Istana."
"Bila ujungnya yang diusung sebagai Cagub DKI Jakarta
adalah boneka titipan Istana?," cetusnya.
Lebih lanjut, Faizal menyatakan bahwa Anies Baswedan dan
gerakan perubahan yang mendukungnya kini semakin fokus memperhatikan langkah
politik Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
"Anies dan arus aspirasi gerakan perubahan makin fokus
amati lakon Mega dan Jokowi," tandasnya.
Faizal juga menambahkan bahwa jika PDIP akhirnya memutuskan
untuk mengusung Pramono Anung sebagai calon gubernur, maka menurutnya, ini akan
melengkapi "drama politik Mulyono," sebuah kiasan yang merujuk pada
skenario politik yang dikendalikan Jokowi.
"Kalau PDIP manuver usung Pramono, maka sempurna drama
politik Mulyono," kuncinya.
Sebelumnya, rencana pengumuman Anies Baswedan dan Rano Karno
oleh PDIP sebagai pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024
mendadak batal.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama setelah
Anies Baswedan terlihat melakukan berbagai langkah yang dianggap sebagai upaya
mendekati partai berlogo banteng tersebut.
Anies Baswedan mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
PDIP DKI Jakarta dengan mengenakan batik merah—warna yang identik dengan PDIP.
Anies juga sempat meminta restu dari ibunya, sebuah momen
yang menunjukkan betapa seriusnya dia dalam upayanya untuk mendapatkan dukungan
PDIP.
Anies juga terlihat berfoto bersama Rano Karno, seorang
politisi sekaligus aktor yang dikenal luas, yang juga merupakan kader PDIP.
Foto tersebut sempat menimbulkan spekulasi kuat bahwa
keduanya akan diusung oleh PDIP dalam kontestasi politik di Jakarta.
Namun, pada akhirnya, rencana pengumuman yang dijadwalkan
oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, batal dilakukan. (fajar)