Presiden Jokowi mengajak banyak artis meresmikan proyek
Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur. Jembatan ini merupakan salah satu
infrastruktur pendukung ibu kota negara Nusantara. (Tangkapan layar Youtube
Setpres)
SANCAnews.id – Anggaran HUT ke-79 Republik
Indonesia (RI) yang digelar di Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
dikabarkan membengkak. Presiden Jokowi menilai wajar adanya pembengkakan akibat
pelaksanaan upacara HUT RI tahun ini. Dia membenarkan, anggaran upacara HUT RI
ke-79 sudah disiapkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
"Ya namanya dulu di satu tempat, ini karena ada
transisi, jadi di dua tempat. Tapi ini kan lompatan yang saya kira biasa,
wajar, dan anggarannya di Setneg juga ada," kata Jokowi di Jakarta
Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (9/8).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sebelumnya
mengakui, anggaran perayaan HUT ke-79 RI tahun ini membengkak. Pratikno
menegaskan, membengkaknya anggaran perayaan HUT ke-79 RI lantaran digelar di
dua tempat, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Namun,
ia mengklaim kenaikan anggaran itu tidak secara drastis.
"Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di
dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya tetapi nggak
signifikan," ucap Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa
(6/8).
Pratikno mengungkapkan, antusiasme masyarakat yang ingin
hadir Upacara HUT ke-79 RI di IKN sangat luar biasa. Ia pun mengaku banyak
menerima surat dari organisasi masyarakat (ormas) untuk dapat hadir Upacara HUT
RI di IKN.
"Ada surat masuk dari organisasi-organisasi macam-macam
yang kita terima. Tapi kami sampaikan bahwa peserta upacara di IKN itu adalah
by invitation ya. Kita yang undang, karena sekali lagi itu kan sangat-sangat
terbatas," tegas Pratikno.
Lebih lanjut Pratikno menyanggah bahwa mobilitas di IKN akan
menggunakan mobil mewah seperti Toyota Alphard. Ia menekankan, akomodasi untuk
para tamu negara dan VVIP akan menggunakan bus.
"Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah
berkoordinasi dengan aparat setempat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda,
dengan Pangdam, sama-sama berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses
detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi," pungkas Pratikno. (jawapos)