Airlangga dan Jokowi
SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Golkar
Airlangga Hartarto mengambil langkah mengejutkan. Menko Perekonomian Indonesia
resmi mundur dari kepemimpinan Beringin Rindang tadi malam, Sabtu (10/8/2024).
Jika menengok ke belakang, pimpinan tertinggi Golkar sudah
terguncang sejak sebelum Pilpres 2024 dimulai. Rencana ini mencuat setelah
Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman Agung Laksono
yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.
Saat itu, politikus Golkar yang meminta Munas dan mendesak
Airlangga mundur sebagai Ketua Umum adalah Ridwan Hisjam. Desakan juga datang
dari Wakil Ketua Dewan Pimpinan Soksi Lawrence TP Siburian dan politikus senior
Golkar Zainal Bintang.
Ridwan mengatakan desakan itu bermula dari keputusan rapat
internal Dewan Pakar Partai Golkar, Minggu (9/7/2023) lalu. Ridwan Hisjam yang
menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar Golkar mengatakan, salah satu hasil
pertemuan tersebut adalah meminta agar hasil Munas Partai Golkar 2019 yang
menetapkan Airlangga sebagai calon presiden dievaluasi.
Isu yang mengemuka saat itu adalah Airlangga belum juga
dilantik sebagai calon presiden, ditambah belum jelasnya arah dukungan Golkar
terhadap salah satu calon presiden tersebut.
“Karena dia [Airlangga] tidak bisa melaksanakan hasil Munas
2019 yang memutuskan dia menjadi capres maka harus diubah keputusannya melalui
munaslub."
"Bukan untuk mengganti ketum, kalau pemilik suara DPD
menginginkan Airlangga tetap ketum, ya tidak diganti, tapi kalau pemilik suara
minta diganti, ya diganti,” kata Ridwan saat dihubungi Jumat (28/7/2023) lalu.
Isu Munaslub semakin kencang kala Airlangga terseret dalam
pusaran dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah
(CPO) dan turunannya periode 2021-2022.
Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian itu selama hampir 12 jam pada Senin (24/07) lalu.
Desakan Airlangga untuk mundur juga berasal dari mantan
Sekjen Golkar yang juga bekas terpidana korupsi Idrus Marham.
Dia bersama sejumlah politisi Golkar yang mengklaim mewakili
Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menyampaikan desakan itu
dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Di balik bergejolaknya internal Golkar itu, terdapat beberapa
politisi yang membuka diri untuk menggantikan Airlangga.
Pertama adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan.
"Kalau (kader banyak) mendukung, mau (jadi calon Ketum
Partai Golkar)… Saya sih menunggu saja. Tidak ada juga kepentingan yang
menggebu-gebu di situ," kata Luhut yang menjabat Ketua Dewan Penasihat
Partai Golkar di Denpasar, Bali, Selasa (25/7/2023).
Kedua adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, "Setiap
kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir
semuanya terpanggil, tapi lewat mekanisme partai," kata Bahlil, Selasa
(25/7/2023).
Namun Airlangga berhasil mempertahankan kursinya hingga
Pilpres 2024 ini usai. Bahkan, dia mencatatkan prestasi mentereng di Pileg 2024
lalu.
Data rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan
Golkar memperoleh 15,29% suara dengan jumlah 23.208.654.
Suara Golkar memang di bawah PDI Perjuangan (PDIP) yang jadi
pemenang pemilu. Namun, dari segi provinsi yang dikuasai, Golkar menjadi raja.
Golkar mampu menjadi pemenang di 14 provinsi sementara PDIP
hanya 12 provinsi. Capaian itu meningkat dibandingkan dengan peringkat ke-3
pada Pileg 2019 dengan 12,15% suara dan menguasai 8 provinsi
Jokowi Ingin Rebut
Golkar
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden
Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Menurut Hasto, eks Wali Kota Solo tersebut ingin
mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI
Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan.
Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU,
PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan
Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Hasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull
dan menteri super powerfull. Kemudian, yang mendapatkan tugas untuk
menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP adalah menteri power full.
"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas
Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu
Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi,
dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," sebutnya.
Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam bursa ketua
umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
"Hahaha, saya sementara ini ketua Indonesia saja,"
kata Jokowi usai kunjungan dari RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak,
Kamis (21/3).
Selain Jokowi, nama Wakil Presiden terpilih, Gibran
Rakabuming Raka juga diisukan hal yang sama. Putra sulung Jokowi tersebut juga
masuk dalam bursa Ketum Golkar. (fajar)