Sejumlah massa aksi berdatangan di Gedung DPR RI (ist)
SANCAnews.id – DPR RI batal mengesahkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dijadwalkan pada Rapat Paripurna hari ini.
"Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini
tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco
Ahmad lewat akun media sosial X, Kamis (22/8) sore.
"Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada
tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan Judicial Review MK
yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," ujarnya
melanjutkan.
Pernyataan tersebut muncul usai Partai Buruh dan berbagai
kelompok sipil melancarkan demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, Senayan,
Jakarta.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan 'peringatan darurat
Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan
putusan MK.
Badan Legislatif (Baleg) DPR menyepakati revisi UU Pilkada
dalam rapat pada Selasa. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR.
Hanya PDIP yang menolak.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan ikut
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan perubahan norma dalam UU
Pilkada, meskipun DPR melakukan akrobat politik dengan menempuh revisi kilat
dalam 7 jam melalui Badan Legislasi (Baleg) kemarin.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan, tidak ada
perubahan sikap KPU dibandingkan yang disampaikan pada Selasa (20/8/2024)
setelah putusan MK terkait UU Pilkada terbit.
"Kami sampaikan, kami ulangi lagi, sebagaimana berita
beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan
MK," kata Afif dalam jumpa pers yang berlangsung pada Kamis (22/8/2024).
"Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti
putusan MK, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan MK," tegasnya.
Afif juga menyatakan kembali, dalam rangka menindaklanjuti
putusan MK ke dalam peraturan KPU (PKPU), KPU perlu menempuh konsultasi
terlebih dengan pembentuk undang-undang.
Namun, ia menegaskan, konsultasi itu sekadar bentuk
"tertib prosedur".
Pasalnya, berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU
wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU.
Pada putusan lain MK tahun 2017, Mahkamah memutus hasil rapat
konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU. (fajar)