SANCAnews.id – Politik penyanderaan yang
dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan memuluskan langkahnya meraih
kekuasaan di era tak lagi menjabat sebagai kepala negara.
Aktivis 98 Raras Tedjo berdalih Jokowi melakukan penyanderaan
politik secara terang-terangan, seolah-olah sedang melakukan kudeta demokrasi
terhadap sejumlah partai politik.
“Politik sandera itu memang real kita tahu para petinggi dan
sejumlah menteri yang sebagainya itu banyak punya kasus,” kata Raras Tedjo
dalam jumpa media 98 Melawan, bertemakan ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus
Golkar' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Menurutnya, kartu truf yang dimiliki partai politik dipegang
oleh Jokowi. Kemudian dimainkan agar kepentingannya berjalan lancar.
Salah satu kepentingannya ialah untuk menyelamatkan dirinya
dari jeratan hukum usai tak lagi menjadi kepala negara.
“Kartu ini dimainkan, diangkat ketika Jokowi punya kepentingan
untuk melakukan sesuatu. Apalagi kita semua sudah tahu, Jokowi satu-satunya
presiden di negeri ini yang tidak punya partai, boleh jadi banyak kasus di
kemudian hari,” ucapnya.
Meskipun, sang anak menjadi wakil presiden, jeratan hukum
yang membelenggu Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya akan menghantui.
Oleh sebab itu, Jokowi memainkan kasus para politisi untuk
tunduk selama pemerintahannya masih berdiri.
“Kami menyebutnya kudeta demokrasi, di kemudian hari akan ada
tuntutan kepada Jokowi, kalau tidak punya kekuatan pendukung yang konkret, yang
real, salah satunya dari partai politik boleh jadi kita akan menemukan. Ini
pertama kali terjadi presiden di Indonesia akan diadili secara hukum, untuk
mencegah itu intervensinya yang dilakukan adalah lewat hukum,” tutupnya. (rmol)