Ilustrasi Foto/Net
SANCAnews.id – DPR didesak membentuk Panitia
Khusus (Pansus) untuk mengusut skandal mark-up (selisih harga) impor beras 2,2
juta ton senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras
senilai Rp294,5 miliar.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan
terkait kasus yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur
Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
"Segera nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel
Johan lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (7/7).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memandang,
pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola
pangan.
Daniel Johan juga menekankan, pembentukan Pansus ini sebagai
komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan
langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada
petani dan kemandirian pangan,” tandas Daniel Johan.
Adapun terkait kasus itu, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah
melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7). (rmol)