Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya
SANCAnews.id – Diperlukan langkah tegas untuk
meminimalisir risiko kematian jamaah haji Indonesia di Tanah Suci di kemudian
hari. Demikian pendapat Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya kepada wartawan,
Selasa (16/7).
Wisnu mencontohkan langkah Presiden Tunisia yang memecat
Menteri Agama akibat banyaknya jemaah haji yang meninggal dunia saat menunaikan
ibadah haji.
“Ini memberi pesan yang kuat kepada kita betapa sebuah negara
harus mampu menunjukan keberpihakannya dan pertanggungjawaban moral kepada
rakyat, khususnya jemaah yang telah mempercayakan urusan ibadahnya kepada
negara,” kata Wisnu.
Legislator dari Fraksi PKS ini nenyoroti kelalaian pemerintah
menanggulangi membeludaknya jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi
sehingga menimbulkan banyak masalah, baik perlindungan maupun kualitas layanan
yang diterima oleh jemaah haji resmi.
Padahal DPR telah mengingatkan Kementerian Agama untuk
bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri soal
perlu dibuatnya larangan sementara bagi calon jemaah non visa haji agar tidak
nekat berangkat ke Tanah Suci.
“Mereka tidak mengindahkan masukan kami. Akhirnya, terbukti
banyak warga negara kita yang ditangkap karena dinilai ilegal. Jemaah haji
resmi dirugikan, dan pemerintah gagal melindungi mereka,” kata Wisnu.
Ia menambahkan, rencananya Pansus Haji memanggil Kementerian
Agama, BPKH, Kementerian Kesehatan, dan semua stakeholder dari unsur pemerintah
yang terlibat dalam penyelenggaraan haji maupun unsur masyarakat untuk dimintai
keterangannya soal penyelenggaraan haji 1445 H. (rmol)