SANCAnews.id – Masa jabatan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024. Selanjutnya, kursi presiden akan
ditempati oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Terkait hal itu, Ketua Umum Hubungan Internasional Partai
Negoro Choirul Aminuddin meminta Jaksa Agung segera mengusut Jokowi karena
dinilai banyak melakukan penyimpangan dalam 10 tahun kepemimpinannya.
“Menurut saya, Jokowi tidak hanya harus
mempertanggungjawabkan secara politik di depan anggota MPR selama dia menjabat.
Melainkan juga harus berhadapan dengan penegak hukum di pengadilan terkait
dengan dugaan korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia,” kata Choirul dalam
keterangannya kepada wartawan, Senin (22/7).
Lanjut dia, Jokowi tidak boleh melenggang kangkung usai
berpidato di depan wakil rakyat sehingga bebas dari segala tuntutan hukum.
“Oleh sebab itu, Partai Negoro mendorong Jaksa Agung, mulai
saat ini hingga beberapa bulan ke depan, segera menelisik atau setidaknya
menginventarisir berbagai kesalahan Jokowi untuk dihadapkan ke meja hijau demi
keadilan. Silahkan menyiapkan pasal-pasal penjerat Jokowi hingga dia tak
sanggup lagi berkilah di hadapan para hakim yang independen,” imbuhnya.
Dia meminta masyarakat menilai, apakah benar apa yang
dilakukan Jokowi sebuah prestasi bagi dirinya maupun bangsa Indonesia yang
dipimpin selama 10 tahun (2014-2024).
Choirul mengajak masyarakat untuk sama-sama menelaah laporan
pertanggungjawaban politik Jokowi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
Oktober mendatang.
“Namun, ada satu hal yang perlu kita cermati, apakah selama
Jokowi memimpin negeri ini tidak ada persoalan hukum, pelanggaran hak asasi
manusia, penyalahgunaan kewenangan atau korupsi anggaran negara?” tegasnya.
“Ambil contoh, kasus KM 50 di jalan tol Jakarta-Cikampek yang
menewaskan enam aktivis Front Pembela Islam. Sudahkah selesai dari sisi hukum?
Belum,” bebernua
Kemudian terkait pembanguan Ibukota Nusantara (IKN), Choirul
menganggap sebagai kebijakan yang konyol dan sarat akan korupsi.
“Bagaimana dengan IKN yang mengeruk dana lebih dari Rp400
triliun itu, apakah tidak ada yang ngentit?” tanya dia. (rmol)